AS Walk Out dari Sidang DK PBB saat Prancis Bicara — Inikah Penyebab Keretakan Langka Dua Sekutu NATO?

Pemicu langsung: voting Volker Türk

Dua hari sebelumnya, pada Jumat, 25 Juli 2026, Majelis Umum PBB memberikan suara 144–10 untuk memperpanjang masa jabatan diplomat Austria Volker Türk sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk periode kedua . Amerika Serikat memberikan suara menolak perpanjangan ini, menempatkan dirinya dalam minoritas kecil bersama Rusia, Korea Utara, Israel, dan segelintir negara lain .

Prancis mengutuk keras voting AS tersebut. Misi Tetap Prancis untuk PBB di Jenewa mengunggah di media sosial bahwa Amerika Serikat tidak lagi bisa dianggap sebagai 'mercusuar hak asasi manusia' dan berdiri terisolasi bersama Rusia, Korea Utara, Nikaragua, Mali, dan negara-negara otoriter lainnya . Para diplomat Prancis mencatat bahwa dengan menentang perpanjangan masa jabatan Türk, Washington telah menyelaraskan diri dengan rezim-rezim yang secara sistematis menindas hak asasi manusia .

Respons AS: 'Panggung sandiwara munafik'

Berbicara setelah delegasi AS kembali ke ruang sidang Dewan Keamanan, Dan Negrea, wakil duta besar AS, memaparkan pembenaran Washington. Ia menuduh Prancis menggunakan nada yang 'merendahkan dan tidak sopan' dan mengatakan delegasi AS keluar karena AS tidak akan lagi mentolerir apa yang mereka anggap sebagai 'kemunafikan' dan 'panggung sandiwara munafik' Prancis .

'Amerika Serikat telah berdiri di samping Prancis dalam setiap konflik di mana kebebasan mereka terancam. Kami tidak akan duduk diam sementara seorang anggota dewan ini berpura-pura marah secara moral.'

Negrea juga mengatakan kepada dewan bahwa 'ada anggota dewan ini yang akan berpura-pura marah secara moral dan berusaha menggurui kita semua tentang setiap topik, apakah itu tentang konflik yang kita bahas lagi hari ini, atau bahkan pertanyaan tentang perdamaian dan keamanan [...] Inilah mengapa kami walk out selama intervensi Prancis' .

Konteks yang lebih luas: keretakan AS-Prancis yang semakin dalam

Aksi walk out ini tidak terjadi begitu saja. Beberapa peristiwa di bulan-bulan sebelumnya telah merenggangkan hubungan antara kedua sekutu:

Sengketa akses duta besar (Februari 2026)

Pada Februari 2026, Prancis membatasi akses Duta Besar AS untuk Prancis Charles Kushner setelah ia gagal mematuhi panggilan pemerintah. Kementerian Luar Negeri Prancis mengumumkan bahwa Duta Besar Kushner akan ditolak akses langsung ke pejabat pemerintah Prancis, dengan alasan apa yang disebut Paris sebagai 'kesalahpahaman tentang tugas-tugas penting yang terkait dengan perannya' .

Ketegangan NATO dan Selat Hormuz (April 2026)

Pada April 2026, Prancis secara terbuka mengecam ancaman Presiden Trump untuk menarik diri dari NATO dan dorongannya menggunakan aliansi tersebut untuk operasi militer ofensif di Selat Hormuz. Paris bersikeras bahwa tujuan NATO hanyalah keamanan Euro-Atlantik, bukan misi ofensif di Timur Tengah .

Kritik Prancis yang lebih luas terhadap standing HAM AS

Menjelang walk out, Misi Tetap Prancis untuk PBB telah menyatakan bahwa Amerika Serikat 'tidak lagi bisa dianggap sebagai mercusuar hak asasi manusia'—sebuah frasa yang dianggap sangat provokatif oleh Washington .

Signifikansi diplomatik

Aksi walk out di Dewan Keamanan PBB biasanya diperuntukkan bagi negara-negara yang bermusuhan—Rusia, Libya, atau rezim-rezim paria lainnya—bukan sekutu dalam perjanjian. Insiden ini merupakan pelanggaran publik yang sangat tidak biasa antara dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan pendiri NATO . Ini menggarisbawahi perbedaan yang semakin besar antara postur kebijakan luar negeri pemerintahan Trump dan mitra-mitra tradisional Eropa dalam hal hak asasi manusia, multilateralisme, dan peran lembaga-lembaga internasional.

Prancis membalas dengan membela catatannya sendiri di PBB dan menyatakan bahwa Amerika semakin terisolasi, menggunakan frasa 'America Alone' (Amerika Sendirian) . Dampak dari insiden ini diliput secara luas oleh AP News, Al Jazeera, The Washington Post, France 24, dan outlet berita utama lainnya .

Secara singkat

Insiden ini menjadi pengingat nyata bahwa bahkan aliansi terkuat pun bisa retak ketika perbedaan mendasar mengenai nilai-nilai dan diplomasi multilateral memuncak di dalam ruang sidang Dewan Keamanan.