Pada 25 Juli 2026, selama kunjungan dua hari ke Damaskus — yang pertama sebagai pimpinan PBB — António Guterres secara terbuka mengkritik tindakan Israel di Suriah selatan. Guterres menyatakan bahwa "setiap pelanggaran integritas teritorial Suriah tidak dapat diterima" dan menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan (Golan Heights) adalah wilayah Suriah.
Ia menyerukan komunitas internasional untuk mendukung rakyat Suriah dan mendesak diakhirinya pelanggaran Israel.
Pada 26 Juli, Guterres melangkah lebih jauh dengan mengumumkan bahwa PBB akan menyerahkan laporan terperinci kepada Dewan Keamanan tentang pelanggaran Israel di Suriah pada akhir bulan itu. Ia menyebut pelanggaran kedaulatan Suriah sebagai sesuatu yang "tidak dapat diterima" dan mendesak Israel untuk mematuhi Perjanjian Penghentian Agresi (Disengagement of Forces Agreement) tahun 1974.
Setelah runtuhnya rezim Assad pada Desember 2024, Israel secara dramatis meningkatkan postur militernya di dalam wilayah Suriah:
Serangan pada 26 Juli dengan demikian bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan yang terbaru dari kampanye Israel yang persisten dan multi-front yang terdiri dari serangan darat, serangan udara, dan konsolidasi teritorial yang telah berlangsung tanpa henti selama lebih dari 19 bulan sejak jatuhnya Assad.