Dari Spanduk Malvinas hingga Protes Kapal Perang: Dampak Politik Kemenangan Argentina atas Inggris

FIFA melarang pesan politik dalam pertandingan dan kegiatan resmi Piala Dunia. Karena itu, Komite Disiplin Independen FIFA langsung membuka penyelidikan terhadap insiden tersebut . Hingga 18 Juli, belum ada keputusan sanksi. Laporan yang tersedia menyebut denda sebagai kemungkinan hukuman paling besar, bukan larangan bermain bagi para pemain, meski jumlah dendanya belum diumumkan .

Inggris Mendorong Penyelidikan FIFA

Pemerintah Inggris mengecam aksi tersebut. Menteri Bisnis Inggris Peter Kyle menyebut pemasangan spanduk itu “sangat tidak pantas” dan merupakan “pelanggaran mencolok” terhadap aturan FIFA. Ia meminta badan sepak bola dunia itu melakukan penyelidikan resmi .

Downing Street, kantor Perdana Menteri Keir Starmer, juga mendukung adanya tindakan disipliner. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan: “Piala Dunia mungkin bukan milik kami, tetapi Kepulauan Falkland jelas milik kami. Hak untuk menentukan nasib sendiri berada di tangan penduduk pulau tersebut” .

Pemerintahan Milei Buka Jalur Diplomatik

Pemerintahan Presiden Javier Milei tidak menjauhkan diri dari gestur para pemain. Sebaliknya, pemerintah Argentina menyatakan dukungan dan menjalankan jalur diplomatik terpisah.

Menteri Luar Negeri Argentina Pablo Quirno mengajukan nota protes resmi kepada Kedutaan Besar Inggris di Buenos Aires. Nota itu menuduh HMS Medway, kapal patroli lepas pantai Angkatan Laut Kerajaan Inggris, melakukan pelayaran “tanpa konsultasi dan ilegal” melalui perairan teritorial Argentina di sekitar Kepulauan Falkland .

Quirno juga menyampaikan “penolakan paling keras” melalui unggahan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Menurut laporan, nota tersebut sebenarnya telah disiapkan dan disampaikan pada 13 Juli, tetapi pemerintah Argentina memilih mempublikasikannya pada malam pertandingan. Waktu pengumuman itu membuat protes kapal perang dan aksi para pemain tampak sebagai bagian dari satu momen politik yang sama .

Inggris menolak tuduhan tersebut. London menyatakan HMS Medway sedang menjalankan pelayaran rutin menuju pelabuhan di Chile dan transitnya sesuai dengan prinsip innocent passage, yaitu hak lintas damai berdasarkan hukum laut internasional. Pemerintah Inggris juga mengatakan bahwa Argentina telah diberi pemberitahuan sebelumnya .

Gedung Putih Membela Kebebasan Berpendapat

Gedung Putih mengambil posisi berbeda dari pemerintah Inggris. Andrew Giuliani, kepala Gugus Tugas Piala Dunia FIFA 2026 di Gedung Putih, mengatakan para pemain Argentina berhak “menyuarakan pandangan mereka” mengenai isu yang mereka anggap penting .

Pemerintahan Amerika Serikat mengaitkan sikap itu dengan kebebasan berekspresi dan Amandemen Pertama Konstitusi AS. Gedung Putih juga menyatakan tidak mendukung larangan bagi pemain Argentina untuk tampil di final, sekaligus menolak seruan agar mereka dihukum dengan cara tersebut .

Sikap ini menempatkan Washington berseberangan dengan London. Inggris menekankan bahwa aturan FIFA yang melarang pesan politik harus diterapkan secara konsisten, sedangkan Gedung Putih menyoroti hak kebebasan berbicara para pemain .

Tiga Lapis Dampak Politik

Insiden ini menunjukkan bagaimana pertandingan sepak bola dapat menjadi pemicu bagi konflik politik yang belum terselesaikan. Sengketa Argentina dan Inggris atas Kepulauan Falkland—yang juga berkaitan dengan Perang Falkland 1982—kembali muncul di panggung global, kali ini melalui perdebatan tentang batas antara kebebasan berekspresi dan aturan politik dalam kompetisi olahraga .