Laporan Bitdefender 2025 Ungkap Ancaman AI, Dominasi Serangan LOTL, dan Tekanan Menutupi Kebocoran

Ancaman Berbasis AI: Kekhawatiran Tinggi, Kenyataan Lebih Terukur

AI menjadi salah satu tema utama laporan, terutama karena adanya jarak antara persepsi dan kondisi serangan yang teramati.

Sebanyak 67% responden meyakini serangan berbasis AI meningkat, sedangkan 58% menyebut malware bertenaga AI sebagai kekhawatiran terbesar mereka . Namun, Bitdefender mencatat bahwa prevalensi serangan yang benar-benar ditingkatkan oleh AI masih lebih rendah dibandingkan kekhawatiran banyak responden . Di sisi lain, 63% organisasi mengatakan mereka mengalami serangan yang melibatkan AI dalam 12 bulan terakhir .

Pelaku serangan juga memanfaatkan perangkat AI generatif untuk membantu penyerang dengan keterampilan teknis lebih rendah, sekaligus mempercepat rangkaian serangan . Hampir seluruh responden—96%—menilai GenAI sebagai ancaman terhadap lanskap keamanan siber. Sebanyak 36% bahkan mengatakan pemanfaatan GenAI untuk tujuan jahat sedang meningkat .

Pengurangan Permukaan Serangan Menjadi Prioritas Utama

Untuk pertama kalinya, attack surface reduction atau pengurangan permukaan serangan muncul sebagai prioritas operasional teratas. Sebanyak 68% pemimpin keamanan setuju bahwa menonaktifkan perangkat, aplikasi, dan layanan yang tidak diperlukan merupakan langkah penting . Angkanya lebih tinggi di Amerika Serikat, yaitu 75%, dan Singapura, 71% .

Perubahan prioritas ini berkaitan dengan semakin sulitnya mengandalkan strategi deteksi semata. Bitdefender menemukan bahwa 84% serangan siber berkeparahan tinggi menggunakan teknik living-off-the-land (LOTL) .

Dalam serangan LOTL, pelaku menyalahgunakan perangkat sah yang sudah tersedia dan dipercaya di lingkungan organisasi, seperti PowerShell, WMI, dan PsExec. Alih-alih “membobol” sistem dengan perangkat asing, penyerang dapat “masuk” menggunakan kredensial curian serta alat bawaan yang terlihat normal bagi sistem pertahanan .

Karena itu, menghapus akun administrator yang tidak terpakai, aplikasi yang sudah dorman, dan hak akses berlebihan dipandang sebagai garis pertahanan baru .

Kesenjangan Tata Kelola antara Eksekutif dan Tim Operasional

Laporan ini juga memperlihatkan perbedaan besar antara cara pimpinan dan tim di lapangan memandang kesiapan keamanan siber.

• Kesenjangan kepercayaan: 45% eksekutif C-level mengaku “sangat percaya diri” terhadap kemampuan organisasinya mengelola risiko siber. Di tingkat manajer menengah, angkanya hanya 19% .
• Prioritas yang tidak selaras: Sebanyak 41% eksekutif menempatkan adopsi alat AI sebagai prioritas utama. Sementara itu, 35% manajer tingkat menengah lebih memprioritaskan keamanan cloud dan manajemen identitas .

Perbedaan ini dapat mendorong investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional dan memperlambat penanganan risiko keamanan sehari-hari .

Krisis Keheningan: Tekanan untuk Menutupi Kebocoran

Temuan yang paling mengkhawatirkan berkaitan dengan cara organisasi menangani insiden.

Sebanyak 58% profesional keamanan siber mengatakan mereka pernah diminta merahasiakan kebocoran, bahkan ketika mereka menilai insiden tersebut seharusnya dilaporkan . Angka ini naik 38% dibandingkan temuan Bitdefender pada 2023 . Chief Information Security Officer (CISO) dan Chief Information Officer (CIO) juga lebih mungkin merasakan tekanan tersebut dibandingkan staf operasional di garis depan .

Tekanan itu berbeda cukup tajam antarnegara. Singapura mencatat angka tertinggi, yakni 75,7%, disusul Amerika Serikat 73,8%, Inggris 58,1%, Italia 52,8%, Jerman 48,4%, dan Prancis 35,4% .

Bitdefender memperingatkan bahwa budaya merahasiakan insiden dapat mengancam kepatuhan terhadap aturan, kepercayaan pemangku kepentingan, serta ketahanan organisasi dalam jangka panjang .

Bagaimana dengan Kedaulatan Data?

Materi publik Bitdefender tidak memuat bagian khusus yang secara eksplisit berjudul “kedaulatan data”. Namun, laporan tersebut menyajikan perbandingan antarnegara dan membahas tekanan lintas yurisdiksi serta kewajiban pelaporan kebocoran dalam konteks temuan 58% tadi .

Pernyataan bahwa sejumlah profesional diminta diam meskipun insiden “seharusnya dilaporkan” menunjukkan adanya potensi ketegangan antara kepentingan internal organisasi, kewajiban regulator, dan ekspektasi pengelolaan data di tiap negara . Meski demikian, perbedaan angka antarnegara tidak dapat dengan sendirinya membuktikan penyebab hukum atau regulasi tertentu.

Tantangan Operasional dalam Memperkuat Permukaan Serangan

Ketika diminta memilih hingga tiga tantangan utama, responden menyebut beberapa persoalan berikut :

• Menyeimbangkan keamanan dan kemudahan penggunaan: 37%
• Mengintegrasikan sistem lama dengan teknologi modern: 35%
• Menghadapi lanskap ancaman yang berubah cepat: 34%
• Serangan terhadap rantai pasok perangkat lunak pihak ketiga: 32%
• Melakukan patching tepat waktu: 30%
• Pengguna dengan hak akses berlebihan: 24%
• Mencegah penyalahgunaan alat yang sah: 23%

Laporan tersebut juga menyoroti tool sprawl, yaitu terlalu banyak alat keamanan dan aplikasi yang saling tumpang tindih, serta kompleksitas operasional sebagai penghambat utama. Dalam situasi ketika penyerang memanfaatkan alat yang sudah dipercaya, strategi pengurangan permukaan serangan bukan sekadar taktik tambahan, melainkan perubahan arah pertahanan organisasi .

Kesimpulan

Laporan Bitdefender 2025 menggambarkan industri keamanan siber yang sedang bergeser dari pendekatan deteksi menuju pencegahan yang lebih proaktif. Lima pesan utamanya adalah:

1. Serangan tersembunyi berbasis LOTL telah menjadi pola dominan, sehingga pertahanan yang hanya mengandalkan deteksi semakin tidak memadai.
2. Pengurangan permukaan serangan menjadi prioritas operasional bagi 68% pemimpin keamanan.
3. Kekhawatiran terhadap AI sangat tinggi, tetapi persepsi publik profesional belum tentu sejalan dengan prevalensi serangan AI yang sebenarnya.
4. Kesenjangan antara rasa percaya diri eksekutif dan kondisi yang dihadapi tim operasional berisiko mengacaukan prioritas investasi.
5. Lebih dari separuh profesional keamanan pernah mendapat tekanan untuk menyembunyikan kebocoran—tren yang memburuk sejak 2023 dan berpotensi merusak kepatuhan serta kepercayaan.

Laporan ini tidak menyediakan bagian khusus mengenai kedaulatan data. Namun, variasi tekanan untuk menutupi kebocoran di enam negara menunjukkan bahwa persoalan pelaporan insiden tetap berkaitan erat dengan perbedaan lingkungan hukum, regulasi, dan tata kelola data.