Temuan B’Tselem diberitakan secara terpisah oleh sejumlah media internasional, termasuk The Guardian, Al Jazeera, Le Monde, dan Anadolu Agency. Berikut poin-poin utama laporan tersebut.
Menurut B’Tselem, sedikitnya 1.086 warga Palestina tewas di Tepi Barat dalam periode yang sama . Dari jumlah itu, 241 orang merupakan anak-anak dan remaja.
Laporan tersebut menyebut 54 anak Palestina tewas pada 2025, angka tahunan yang disebut sebagai yang tertinggi sejak pendudukan Israel dimulai pada 1967 . Data dari kelompok hak asasi Palestina Al-Haq juga menunjukkan peningkatan tajam jumlah anak Palestina yang tewas di Tepi Barat: 17 anak pada 2021, 36 pada 2022, 121 pada 2023, 92 pada 2024, dan 54 pada 2025 .
Angka-angka itu berasal dari pemantauan organisasi yang berbeda dan dapat menggunakan rentang waktu serta metode pencatatan yang tidak sama. Namun, seluruh laporan tersebut menggambarkan tingginya angka kematian anak Palestina di Tepi Barat dalam beberapa tahun terakhir.
B’Tselem tidak menggambarkan kasus-kasus tersebut sebagai insiden yang berdiri sendiri. Kelompok itu menyebut pembunuhan anak dan remaja Palestina sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas, yang memungkinkan penggunaan kekuatan mematikan tanpa pertanggungjawaban hukum yang memadai.
Direktur Eksekutif B’Tselem Yuli Novak mengatakan bahwa pembunuhan yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap anak-anak serta remaja Palestina di Tepi Barat merupakan dampak dari kebijakan Israel yang memungkinkan pembunuhan warga Palestina “dengan hampir tidak ada akuntabilitas” .
Klaim mengenai tidak adanya pertanggungjawaban juga didukung oleh Yesh Din, organisasi hak asasi Israel yang memantau penegakan hukum militer. Yesh Din menyatakan tidak mengetahui adanya dakwaan terhadap tentara Israel atas pembunuhan anak-anak Palestina di Tepi Barat selama periode tersebut .
Dalam laporan situasi kemanusiaan Juni 2026, OCHA—kantor PBB yang mengoordinasikan urusan kemanusiaan—mengutip peringatan Sekretaris Jenderal PBB tentang adanya “anggapan impunitas” di seluruh Wilayah Palestina yang Diduduki .
Laporan B’Tselem juga mendokumentasikan bentuk-bentuk tindakan yang, menurut kelompok itu, melampaui penggunaan kekuatan mematikan.
Pada 2025, B’Tselem mengidentifikasi 12 kasus anak dan remaja yang mengalami luka parah akibat tembakan, tetapi kemudian dibiarkan tanpa perawatan medis. Dalam beberapa kasus, mereka disebut tidak mendapat pertolongan selama puluhan menit karena pasukan Israel menghalangi petugas penyelamat dan ambulans untuk mencapai lokasi .
Laporan itu juga mencatat sejumlah kasus ketika pasukan Israel menahan jenazah warga Palestina yang tewas dan tidak segera mengembalikannya kepada keluarga . Temuan tersebut sejalan dengan dokumentasi Kantor HAM PBB, yang mencatat sedikitnya 244 kasus ketika pasukan keamanan Israel menunda atau menghambat bantuan medis bagi warga Palestina yang terluka di Tepi Barat .
B’Tselem menyatakan bahwa pembunuhan di Tepi Barat “tidak dapat dipisahkan” dari kampanye militer Israel yang lebih luas di Gaza . Menurut angka Kementerian Kesehatan Palestina dan data PBB yang dikutip dalam laporan-laporan tersebut, lebih dari 21.000 anak Palestina tewas di Gaza sejak Oktober 2023 .
Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB, dalam laporan yang dirilis pada 23 Juni 2026, juga menyatakan bahwa otoritas Israel secara sengaja menargetkan anak-anak Palestina di Gaza. Komisi itu mengaitkan tindakan tersebut dengan dugaan kejahatan perang dan genosida di Gaza, serta mengidentifikasi dugaan kejahatan perang di Tepi Barat .
Komisi PBB mencatat bahwa sedikitnya 20.179 anak tewas dan 44.143 anak terluka akibat permusuhan di Gaza antara 7 Oktober 2023 dan 7 Oktober 2025. Anak-anak menyumbang sekitar 30 persen dari seluruh korban tewas dalam periode tersebut .
Peningkatan kematian anak di Tepi Barat telah berlangsung selama beberapa tahun, bahkan sebelum perang terbaru. Al-Haq mencatat jumlah anak Palestina yang tewas meningkat dari 17 pada 2021 menjadi 36 pada 2022. Angka itu kemudian melonjak menjadi 121 pada 2023, tetap tinggi dengan 92 kematian pada 2024, dan tercatat 54 pada 2025 .
B’Tselem sebelumnya juga menyebut 2023 sebagai salah satu tahun paling mematikan bagi anak-anak di Tepi Barat dalam catatan modern. Laporan terbarunya kembali menyoroti bahwa kekerasan terhadap anak terus berlangsung di tengah minimnya proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab .
Laporan B’Tselem menambah rangkaian dokumentasi dari lembaga HAM dan badan-badan PBB mengenai dampak konflik terhadap anak-anak Palestina. UNICEF pada Juni 2026 memperingatkan adanya “ketiadaan akuntabilitas yang mutlak” di Gaza dan menyebut pasukan Israel bertanggung jawab atas “jauh, jauh sebagian besar”—lebih dari 90 persen—kematian anak yang dicatat dalam konteks tersebut .
Laporan komisi penyelidikan PBB menyatakan bahwa penargetan anak-anak menjadi salah satu unsur penting dalam penilaiannya mengenai dugaan niat genosida oleh otoritas Israel . Meski laporan semacam ini tidak secara langsung mengadili atau menghukum pelaku, dokumentasinya dapat menjadi bagian dari catatan bukti untuk proses hukum internasional di kemudian hari .
Temuan B’Tselem diberitakan secara terpisah oleh sejumlah media internasional, termasuk The Guardian, Al Jazeera, Le Monde, dan Anadolu Agency. Berikut poin-poin utama laporan tersebut.
Menurut B’Tselem, sedikitnya 1.086 warga Palestina tewas di Tepi Barat dalam periode yang sama . Dari jumlah itu, 241 orang merupakan anak-anak dan remaja.
Laporan tersebut menyebut 54 anak Palestina tewas pada 2025, angka tahunan yang disebut sebagai yang tertinggi sejak pendudukan Israel dimulai pada 1967 . Data dari kelompok hak asasi Palestina Al-Haq juga menunjukkan peningkatan tajam jumlah anak Palestina yang tewas di Tepi Barat: 17 anak pada 2021, 36 pada 2022, 121 pada 2023, 92 pada 2024, dan 54 pada 2025 .
Angka-angka itu berasal dari pemantauan organisasi yang berbeda dan dapat menggunakan rentang waktu serta metode pencatatan yang tidak sama. Namun, seluruh laporan tersebut menggambarkan tingginya angka kematian anak Palestina di Tepi Barat dalam beberapa tahun terakhir.
B’Tselem tidak menggambarkan kasus-kasus tersebut sebagai insiden yang berdiri sendiri. Kelompok itu menyebut pembunuhan anak dan remaja Palestina sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas, yang memungkinkan penggunaan kekuatan mematikan tanpa pertanggungjawaban hukum yang memadai.
Direktur Eksekutif B’Tselem Yuli Novak mengatakan bahwa pembunuhan yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap anak-anak serta remaja Palestina di Tepi Barat merupakan dampak dari kebijakan Israel yang memungkinkan pembunuhan warga Palestina “dengan hampir tidak ada akuntabilitas” .
Klaim mengenai tidak adanya pertanggungjawaban juga didukung oleh Yesh Din, organisasi hak asasi Israel yang memantau penegakan hukum militer. Yesh Din menyatakan tidak mengetahui adanya dakwaan terhadap tentara Israel atas pembunuhan anak-anak Palestina di Tepi Barat selama periode tersebut .
Dalam laporan situasi kemanusiaan Juni 2026, OCHA—kantor PBB yang mengoordinasikan urusan kemanusiaan—mengutip peringatan Sekretaris Jenderal PBB tentang adanya “anggapan impunitas” di seluruh Wilayah Palestina yang Diduduki .
Laporan B’Tselem juga mendokumentasikan bentuk-bentuk tindakan yang, menurut kelompok itu, melampaui penggunaan kekuatan mematikan.
Pada 2025, B’Tselem mengidentifikasi 12 kasus anak dan remaja yang mengalami luka parah akibat tembakan, tetapi kemudian dibiarkan tanpa perawatan medis. Dalam beberapa kasus, mereka disebut tidak mendapat pertolongan selama puluhan menit karena pasukan Israel menghalangi petugas penyelamat dan ambulans untuk mencapai lokasi .
Laporan itu juga mencatat sejumlah kasus ketika pasukan Israel menahan jenazah warga Palestina yang tewas dan tidak segera mengembalikannya kepada keluarga . Temuan tersebut sejalan dengan dokumentasi Kantor HAM PBB, yang mencatat sedikitnya 244 kasus ketika pasukan keamanan Israel menunda atau menghambat bantuan medis bagi warga Palestina yang terluka di Tepi Barat .
B’Tselem menyatakan bahwa pembunuhan di Tepi Barat “tidak dapat dipisahkan” dari kampanye militer Israel yang lebih luas di Gaza . Menurut angka Kementerian Kesehatan Palestina dan data PBB yang dikutip dalam laporan-laporan tersebut, lebih dari 21.000 anak Palestina tewas di Gaza sejak Oktober 2023 .
Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB, dalam laporan yang dirilis pada 23 Juni 2026, juga menyatakan bahwa otoritas Israel secara sengaja menargetkan anak-anak Palestina di Gaza. Komisi itu mengaitkan tindakan tersebut dengan dugaan kejahatan perang dan genosida di Gaza, serta mengidentifikasi dugaan kejahatan perang di Tepi Barat .
Komisi PBB mencatat bahwa sedikitnya 20.179 anak tewas dan 44.143 anak terluka akibat permusuhan di Gaza antara 7 Oktober 2023 dan 7 Oktober 2025. Anak-anak menyumbang sekitar 30 persen dari seluruh korban tewas dalam periode tersebut .
Peningkatan kematian anak di Tepi Barat telah berlangsung selama beberapa tahun, bahkan sebelum perang terbaru. Al-Haq mencatat jumlah anak Palestina yang tewas meningkat dari 17 pada 2021 menjadi 36 pada 2022. Angka itu kemudian melonjak menjadi 121 pada 2023, tetap tinggi dengan 92 kematian pada 2024, dan tercatat 54 pada 2025 .
B’Tselem sebelumnya juga menyebut 2023 sebagai salah satu tahun paling mematikan bagi anak-anak di Tepi Barat dalam catatan modern. Laporan terbarunya kembali menyoroti bahwa kekerasan terhadap anak terus berlangsung di tengah minimnya proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab .
Laporan B’Tselem menambah rangkaian dokumentasi dari lembaga HAM dan badan-badan PBB mengenai dampak konflik terhadap anak-anak Palestina. UNICEF pada Juni 2026 memperingatkan adanya “ketiadaan akuntabilitas yang mutlak” di Gaza dan menyebut pasukan Israel bertanggung jawab atas “jauh, jauh sebagian besar”—lebih dari 90 persen—kematian anak yang dicatat dalam konteks tersebut .
Laporan komisi penyelidikan PBB menyatakan bahwa penargetan anak-anak menjadi salah satu unsur penting dalam penilaiannya mengenai dugaan niat genosida oleh otoritas Israel . Meski laporan semacam ini tidak secara langsung mengadili atau menghukum pelaku, dokumentasinya dapat menjadi bagian dari catatan bukti untuk proses hukum internasional di kemudian hari .