Yang menjadi sorotan adalah mekanisme votingnya. Jika supermayoritas 51% validator menyetujui angka pengalihan di atas nol, maka angka itu menjadi wajib bagi semua validator di seluruh jaringan, termasuk mereka yang menolak . Pada harga ETH saat ini, tarif wajib sekitar ~5% bisa mengalihkan dana sekitar $120 juta setiap tahunnya .

Mengapa proposal ini muncul: Krisis pendanaan Ethereum

Proposal ini lahir dari kondisi darurat. Mantan koordinator pengembangan inti Ethereum Foundation, Trent Van Epps, memperingatkan pada Juni 2026 bahwa ekosistem development inti Ethereum bisa menghadapi kekurangan dana (funding shortfall) dalam waktu 3–9 bulan. Diperkirakan dibutuhkan sekitar $30 juta per tahun untuk mempertahankan tim klien, peneliti, dan koordinator yang ada .

Krisis ini dipicu oleh beberapa tekanan:

• Program Insentif Klien (Client Incentive Program/CIP) Ethereum Foundation — program 4 tahun yang mendanai tim klien melalui staking — berakhir pada April 2026 tanpa ada pengganti yang pasti .
• EF sedang menerapkan strategi penghematan yang disebut "Subtraction governance", mengurangi belanja tahunan treasury dari ~15% menjadi ~5% pada tahun 2030 .
• Migrasi biaya ke Layer-2 telah mengurangi pendapatan biaya di lapisan dasar yang sebelumnya mendukung barang publik .

Lesaege dalam proposalnya menyebut masalah ini sebagai kegagalan koordinasi (coordination failure): semua orang diuntungkan oleh perbaikan bersama, tetapi tidak ada satu pun pihak yang mau membayar ketika orang lain bisa ikut menikmati hasilnya tanpa bayar (free-ride) . Proposal ini mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menjadikan pendanaan sebagai bagian dari protokol itu sendiri.

Bagaimana mekanisme ini akan bekerja

Desain proposal ini menambahkan dua sinyal di level protokol yang akan diatur oleh validator :

1. Tarif pengalihan (redirect rate): setiap validator memberikan sinyal persentase hadiah staking (0% hingga 10%) yang bersedia mereka alihkan.
2. Alamat penerima (recipient addresses): validator menunjuk kontrak pintar atau organisasi mana yang akan menerima dana yang dialihkan.

Jika mayoritas validator memberikan sinyal tarif di atas nol, tarif tersebut menjadi wajib untuk semua validator, dengan batas maksimal 10% dari hadiah staking . Penerima dana akan ditentukan melalui kontrak distribusi, di mana klien eksekusi menggunakan metode sederhana seperti King-of-the-Hill atau Condorcet winner untuk mengagregasi hasil . Perlu dicatat, proposal ini masih dalam tahap riset/forum dan belum diformalkan sebagai EIP; masukan komunitas akan menentukan langkah selanjutnya .

Kekhawatiran kartel

Lefteris Karapetsas, pengembang Ethereum senior dan pendiri Rotki, telah secara terbuka menentang proposal ini. Ia berargumen bahwa proposal ini berisiko menciptakan kartel dari para staker teratas yang dapat mengendalikan organisasi mana yang menerima hadiah yang dialihkan .

Kekhawatirannya: kumpulan staking besar — seperti Lido, Coinbase, Binance, dan lainnya — bisa berkoordinasi untuk mengarahkan dana ke entitas yang mereka kuasai atau mereka dukung. Ini pada dasarnya akan memusatkan pendanaan barang publik Ethereum di bawah pengaruh segelintir pihak .

Karena mayoritas 51% validator dapat membuat tarif non-nol menjadi wajib bagi semua orang, validator kecil dan staker individu (solo stakers) bisa dipaksa mendanai penerima yang bukan pilihan mereka . Para kritikus juga menyebut mekanisme ini sebagai 'pajak' Ethereum yang dikenakan pada staker tanpa persetujuan eksplisit di tingkat pengguna . Pengembang lain, termasuk Banteg, memperingatkan bahwa proposal ini dapat membawa politik ke dalam lapisan konsensus Ethereum .

Status saat ini dan langkah selanjutnya

Proposal ini masih berada pada tahap awal yang tidak mengikat di forum riset Ethereum. Namun, perdebatan di komunitas sudah sangat panas. Para pendukung berargumen bahwa proposal ini memecahkan celah pendanaan kritis, sementara para penentang memperingatkan risiko pengambilalihan tata kelola (governance capture) dan pembentukan kartel.

Belum ada jadwal pasti untuk menjadi EIP formal . Hasil akhirnya akan sangat tergantung pada apakah komunitas dapat merancang mekanisme yang mendanai pengembangan inti tanpa memusatkan kekuasaan di tangan para staker terbesar.

Yang menjadi sorotan adalah mekanisme votingnya. Jika supermayoritas 51% validator menyetujui angka pengalihan di atas nol, maka angka itu menjadi wajib bagi semua validator di seluruh jaringan, termasuk mereka yang menolak . Pada harga ETH saat ini, tarif wajib sekitar ~5% bisa mengalihkan dana sekitar $120 juta setiap tahunnya .

Mengapa proposal ini muncul: Krisis pendanaan Ethereum

Proposal ini lahir dari kondisi darurat. Mantan koordinator pengembangan inti Ethereum Foundation, Trent Van Epps, memperingatkan pada Juni 2026 bahwa ekosistem development inti Ethereum bisa menghadapi kekurangan dana (funding shortfall) dalam waktu 3–9 bulan. Diperkirakan dibutuhkan sekitar $30 juta per tahun untuk mempertahankan tim klien, peneliti, dan koordinator yang ada .

Krisis ini dipicu oleh beberapa tekanan:

• Program Insentif Klien (Client Incentive Program/CIP) Ethereum Foundation — program 4 tahun yang mendanai tim klien melalui staking — berakhir pada April 2026 tanpa ada pengganti yang pasti .
• EF sedang menerapkan strategi penghematan yang disebut "Subtraction governance", mengurangi belanja tahunan treasury dari ~15% menjadi ~5% pada tahun 2030 .
• Migrasi biaya ke Layer-2 telah mengurangi pendapatan biaya di lapisan dasar yang sebelumnya mendukung barang publik .

Lesaege dalam proposalnya menyebut masalah ini sebagai kegagalan koordinasi (coordination failure): semua orang diuntungkan oleh perbaikan bersama, tetapi tidak ada satu pun pihak yang mau membayar ketika orang lain bisa ikut menikmati hasilnya tanpa bayar (free-ride) . Proposal ini mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menjadikan pendanaan sebagai bagian dari protokol itu sendiri.

Bagaimana mekanisme ini akan bekerja

Desain proposal ini menambahkan dua sinyal di level protokol yang akan diatur oleh validator :

1. Tarif pengalihan (redirect rate): setiap validator memberikan sinyal persentase hadiah staking (0% hingga 10%) yang bersedia mereka alihkan.
2. Alamat penerima (recipient addresses): validator menunjuk kontrak pintar atau organisasi mana yang akan menerima dana yang dialihkan.

Jika mayoritas validator memberikan sinyal tarif di atas nol, tarif tersebut menjadi wajib untuk semua validator, dengan batas maksimal 10% dari hadiah staking . Penerima dana akan ditentukan melalui kontrak distribusi, di mana klien eksekusi menggunakan metode sederhana seperti King-of-the-Hill atau Condorcet winner untuk mengagregasi hasil . Perlu dicatat, proposal ini masih dalam tahap riset/forum dan belum diformalkan sebagai EIP; masukan komunitas akan menentukan langkah selanjutnya .

Kekhawatiran kartel

Lefteris Karapetsas, pengembang Ethereum senior dan pendiri Rotki, telah secara terbuka menentang proposal ini. Ia berargumen bahwa proposal ini berisiko menciptakan kartel dari para staker teratas yang dapat mengendalikan organisasi mana yang menerima hadiah yang dialihkan .

Kekhawatirannya: kumpulan staking besar — seperti Lido, Coinbase, Binance, dan lainnya — bisa berkoordinasi untuk mengarahkan dana ke entitas yang mereka kuasai atau mereka dukung. Ini pada dasarnya akan memusatkan pendanaan barang publik Ethereum di bawah pengaruh segelintir pihak .

Karena mayoritas 51% validator dapat membuat tarif non-nol menjadi wajib bagi semua orang, validator kecil dan staker individu (solo stakers) bisa dipaksa mendanai penerima yang bukan pilihan mereka . Para kritikus juga menyebut mekanisme ini sebagai 'pajak' Ethereum yang dikenakan pada staker tanpa persetujuan eksplisit di tingkat pengguna . Pengembang lain, termasuk Banteg, memperingatkan bahwa proposal ini dapat membawa politik ke dalam lapisan konsensus Ethereum .

Status saat ini dan langkah selanjutnya

Proposal ini masih berada pada tahap awal yang tidak mengikat di forum riset Ethereum. Namun, perdebatan di komunitas sudah sangat panas. Para pendukung berargumen bahwa proposal ini memecahkan celah pendanaan kritis, sementara para penentang memperingatkan risiko pengambilalihan tata kelola (governance capture) dan pembentukan kartel.

Belum ada jadwal pasti untuk menjadi EIP formal . Hasil akhirnya akan sangat tergantung pada apakah komunitas dapat merancang mekanisme yang mendanai pengembangan inti tanpa memusatkan kekuasaan di tangan para staker terbesar.