Hakim Tolak Gugatan X terhadap Stop Hiding Hate Act

Pada 26 Agustus 2026, Hakim Distrik AS John Cronan menolak gugatan X terhadap Stop Hiding Hate Act, undang-undang New York yang mengatur keterbukaan kebijakan moderasi media sosial. Putusan itu menyimpulkan bahwa aturan tersebut meminta platform menjelaskan kebijakan dan praktiknya sendiri—bukan mengikuti pandangan negara bagian atau menghapus konten tertentu. 145

Gugatan ditolak dengan prasangka (with prejudice), yang berarti X tidak bisa sekadar memperbaiki lalu mengajukan ulang gugatan yang sama. Kewajiban pelaporan tetap berlaku bagi perusahaan media sosial yang memenuhi kriteria undang-undang. 56

Mengapa gugatan X ditolak?

X berpendapat bahwa aturan itu memaksanya berbicara tentang isu moderasi konten yang sensitif dan kontroversial. Namun, Cronan menilai laporan yang diwajibkan berisi informasi faktual tentang ketentuan layanan perusahaan dan cara aturan tersebut diterapkan. 14

Hakim menyebut kewajiban pelaporan itu “murni faktual dan tidak kontroversial”, lalu menggunakan standar penilaian yang lebih longgar berdasarkan putusan Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel. Menurut pengadilan, perlindungan kebebasan berbicara dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS tidak menghalangi New York untuk meminta pengungkapan tersebut. 4

Inti pertimbangannya: transparansi tentang kebijakan platform dapat membantu pengguna memahami aturan yang berlaku tanpa mengharuskan perusahaan menyetujui pandangan pemerintah. Pengadilan juga membedakan kewajiban mengungkapkan informasi tentang kebijakan sendiri dari perintah untuk menghapus ucapan atau konten tertentu. 413

Perusahaan mana yang tercakup?

Aturan ini berlaku bagi perusahaan media sosial yang beroperasi di New York, memiliki pengguna di negara bagian itu, dan memperoleh pendapatan kotor tahunan lebih dari US$100 juta. Ambang batasnya dihitung dari pendapatan kotor, bukan laba bersih.

Apa yang harus diungkapkan platform?

Perusahaan yang tercakup memiliki dua kewajiban utama:

• Memublikasikan ketentuan layanan yang mudah diakses. Isinya harus menjelaskan aturan platform dan memberi tahu pengguna cara menandai atau melaporkan konten yang dianggap melanggar aturan tersebut.
• Mengirim laporan dua kali setahun kepada jaksa agung New York. Laporan harus menjelaskan apakah dan bagaimana ketentuan layanan mendefinisikan serta menangani ujaran kebencian atau rasisme, ekstremisme atau radikalisasi, disinformasi atau misinformasi, pelecehan, serta campur tangan politik asing.

Laporan itu tidak hanya membahas bunyi aturan tertulis, tetapi juga bagaimana kebijakan moderasi diterapkan. Jadi, undang-undang ini mewajibkan keterbukaan tentang kebijakan dan pelaksanaannya—bukan perintah untuk menghapus konten tertentu. 317

Berapa potensi dendanya?

Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dapat dikenai denda perdata hingga US$15.000 per pelanggaran per hari. Putusan Cronan menetapkan bahwa aturan pengungkapan dapat diberlakukan, bukan bahwa platform tertentu telah terbukti melanggarnya. 616

Makna putusan bagi platform

Putusan Cronan menolak upaya X untuk menghentikan aturan pelaporan New York dengan alasan Amandemen Pertama. Perbedaan utama yang ditekankan pengadilan adalah antara memaksa perusahaan mendukung pandangan pemerintah dan meminta perusahaan mengungkapkan fakta tentang kebijakan moderasinya sendiri. Pengadilan menilai Stop Hiding Hate Act termasuk kategori kedua. 410