Mengapa negara berkembang ingin ikut merancang AI dan aturannya?

Negara berkembang ingin ikut merancang kecerdasan buatan (AI) dan menetapkan aturannya karena keputusan yang didominasi negara kaya dan perusahaan teknologi berisiko membuat negara lain hanya menjadi pengguna. Sistem dan standar yang dirancang tanpa masukan mereka bisa kurang sesuai dengan kebutuhan setempat—sementara kendali atas manfaat dan risiko AI tetap terkonsentrasi. 1

Dalam perdebatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2026, tuntutannya bukan sekadar mendapat akses ke teknologi. Negara berkembang juga ingin suara yang berarti dalam menentukan bagaimana AI dibuat, digunakan, dan diawasi.

Peluang besar, tetapi hasilnya tidak otomatis merata

AI berpotensi membantu meningkatkan produktivitas dan mendukung layanan seperti kesehatan, pendidikan, serta layanan publik lain. Namun, manfaat itu bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan lokal; sekadar mengimpor perangkat yang tersedia belum tentu cukup.

Ada pula risiko ekonomi. Bank Dunia memperingatkan bahwa AI dapat mengancam pekerjaan tingkat awal di bidang seperti pusat panggilan, perangkat lunak, keuangan, dan layanan bisnis—sektor yang menjadi salah satu jalur menuju pekerjaan kelas menengah di sejumlah negara berkembang. Para pemimpin juga mengingatkan bahwa akses yang timpang dapat memperlebar kesenjangan ekonomi, sementara penggunaan AI tanpa pengamanan memadai dapat memunculkan persoalan kepercayaan dan keamanan. 12

Akses, infrastruktur, dan keterampilan jadi pekerjaan rumah

Agar AI bisa dimanfaatkan secara luas, negara membutuhkan listrik yang andal, koneksi internet terjangkau, infrastruktur komputasi, serta tenaga kerja yang mampu membangun, menyesuaikan, dan menggunakan teknologi tersebut. Para pemimpin di PBB menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur dan keterampilan, bukan hanya aturan pengamanan. 7

Kesenjangan akses masih besar: laporan PBB menyebut 2,2 miliar orang belum terhubung ke internet. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga menyoroti pendanaan pengembangan kapasitas AI yang masih terpencar dan belum menjangkau semua wilayah secara merata.

Perbedaan pendekatan soal aturan global

Para pemimpin negara berkembang menyerukan keterlibatan yang lebih setara dalam penyusunan aturan. Guterres menilai tindakan di tingkat nasional penting, tetapi koordinasi global juga diperlukan. Sejumlah pemimpin perusahaan AI pun meminta pemerintah bekerja sama untuk mengelola risiko teknologi tersebut. 13410

Presiden AS Donald Trump mengambil sikap berbeda: ia meremehkan sejumlah peringatan tentang bahaya AI, menolak upaya membuat pembatasan internasional baru, dan mengusulkan istilah “super intelligence”. Ia juga mengatakan otoritas AS akan memantau perkembangan AI dan dapat menindak perusahaan jika diperlukan. 1315

Perbedaan itu memperjelas inti perdebatan: bagaimana mendorong inovasi sekaligus mengelola risikonya, dan siapa yang berhak ikut menentukan aturan. Bagi negara berkembang, suara yang lebih besar dalam keputusan tersebut menjadi bagian penting agar AI tidak memperkuat ketimpangan yang sudah ada.