Deklarasi Pandemi PBB Belum Disepakati: Apa Keberatan AS dan Uni Eropa?

Pertemuan tingkat tinggi PBB di New York pada 25 September 2026 dimaksudkan untuk menggalang dukungan politik bagi pencegahan dan penanganan pandemi. Namun, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa tidak mendukung rancangan deklarasinya, sehingga negara-negara peserta gagal mencapai konsensus. Yang tertahan adalah pernyataan politik, bukan aturan pandemi yang mengikat secara hukum.125

Apa keberatan kedua pihak?

Uni Eropa menyatakan rancangan itu melampaui “garis merah” mereka terkait kekayaan intelektual.1 Isu ini bersinggungan dengan perdebatan yang sudah muncul dalam perundingan Perjanjian Pandemi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2025: apakah alih teknologi untuk membuat produk kesehatan saat pandemi harus selalu bersifat sukarela dan berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama. Namun, sumber yang tersedia tidak menunjukkan bahwa seluruh ketentuan yang diperdebatkan pada 2025 juga tercantum dalam rancangan deklarasi PBB 2026.1415

AS juga menolak mendukung keseluruhan naskah. Wakilnya mengatakan masih ada “isu-isu krusial”, tetapi kutipan laporan yang tersedia tidak merinci isu tersebut.10 Karena itu, keberatan AS tidak bisa begitu saja disamakan dengan keberatan Uni Eropa atau dikaitkan dengan argumen tertentu dari direktur badan pengendalian penyakit AS, CDC.

Apakah deklarasinya batal?

Belum tentu. Laporan pada 25 September menyebut rancangan itu masih dapat dibawa ke pemungutan suara Majelis Umum PBB, kemungkinan pada Desember. Itu kemungkinan langkah berikutnya, bukan keputusan bahwa deklarasi telah diadopsi.10 Untuk saat ini, dampak langsung kegagalan konsensus adalah hilangnya sinyal politik bersama, bukan gugurnya kewajiban hukum untuk menangani pandemi.15

Rancangan deklarasi menyerukan penguatan pendanaan, kapasitas laboratorium, koordinasi, serta akses terhadap obat dan vaksin.5 Pertanyaan tentang akses penting bagi negara yang kapasitas produksinya terbatas: seberapa cepat teknologi dan produk kesehatan dapat dibagikan? Namun, sumber yang tersedia tidak menetapkan seberapa besar peran aturan kekayaan intelektual, jika dinilai sendiri, dalam ketimpangan vaksinasi pada masa COVID-19.

Bagaimana kaitannya dengan Perjanjian Pandemi WHO?

Keduanya adalah proses yang berbeda. Perjanjian Pandemi WHO diadopsi pada Mei 2025, tetapi lampiran tentang akses patogen dan pembagian manfaatnya masih harus disepakati. Mekanisme yang diusulkan menghubungkan pembagian sampel patogen dengan akses terhadap vaksin, alat diagnostik, dan pengobatan yang dihasilkan.3 Kebuntuan deklarasi PBB tidak menentukan hasil perundingan itu. Meski demikian, kedua proses memperlihatkan tantangan yang sama: menerjemahkan janji pemerataan akses menjadi ketentuan yang disepakati bersama.35