Menjelang pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden AS Donald Trump menyatakan ingin membiarkan kebijakan terkait “superintelligence”—istilah untuk AI yang melampaui kemampuan manusia—tetap seperti sekarang. Ia mengatakan China memiliki pandangan serupa dan menunjuk Departemen Kehakiman AS sebagai pengaman.
10 Namun, pernyataan Trump tentang posisi China belum merupakan bukti adanya komitmen bersama untuk menolak seluruh aturan baru.
Sikap itu menyoroti dua pendekatan yang berbeda. Mengandalkan penegakan hukum yang sudah ada berarti menangani persoalan melalui kewenangan yang berlaku. Aturan keselamatan khusus AI, sebaliknya, dapat ditujukan untuk mengantisipasi risiko sebelum sistem yang lebih kuat digunakan luas.
Peringatan datang dari pemimpin industri AI
Di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, CEO OpenAI Sam Altman dan CEO Anthropic Dario Amodei meminta pemerintah bekerja sama menghadapi risiko AI. Amodei memperingatkan bahwa, jika dikelola dengan buruk, AI dapat membahayakan umat manusia secara keseluruhan. Ia juga menyatakan kesediaan memperlambat pengembangan bila diperlukan demi keselamatan sistem baru.
2
14 Seruan tersebut memberi penekanan berbeda dari keinginan Trump untuk tidak mengubah kebijakan.
10
Ada ruang dialog, tetapi belum ada aturan yang mengikat
Dalam pembicaraan dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng sebelum pertemuan kedua pemimpin, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengusulkan mekanisme pemberitahuan terkait keselamatan AI dan keamanan nasional.
4 Saluran semacam itu berpotensi membantu kedua negara menyampaikan informasi saat muncul insiden atau kekhawatiran. Namun, pemberitahuan tidak sama dengan kewajiban pengujian, verifikasi independen, atau pembatasan penggunaan AI. Bukti yang tersedia belum menunjukkan adanya kerangka keselamatan bersama yang disepakati dan dapat ditegakkan.
Harapan terhadap kesepakatan besar juga dibatasi persaingan teknologi. Washington dan Beijing sama-sama memandang kemajuan AI penting bagi daya saing ekonomi dan militer, sementara akses China ke teknologi canggih tetap menjadi sumber perselisihan.
3 Di Kongres AS, Chuck Schumer, Elizabeth Warren, dan senator Demokrat lain mendesak pembatasan lebih ketat atas ekspor cip AI canggih serta peralatan pembuatnya ke China.
11
12 Ketua komite DPR AS yang menangani China dari Partai Republik, John Moolenaar, juga menyerukan pembatasan teknologi yang lebih ketat.
5
Pembatasan ekspor itu menyangkut siapa yang dapat memperoleh sarana untuk mengembangkan AI; aturan keselamatan menyangkut bagaimana sistem AI diuji dan digunakan. Untuk saat ini, kesimpulan yang paling kuat adalah bahwa jalur komunikasi telah diusulkan, sementara Trump menyatakan penolakan terhadap pengaman baru. Apakah dialog tersebut akan menghasilkan kewajiban bersama masih belum jelas.
4
10