UEA Klaim Setiap Serangan Rudal dan Drone Iran Diiringi Serangan Siber

Menurut kepala keamanan siber Uni Emirat Arab (UEA), Dr. Mohamed Al Kuwaiti, negara itu menghadapi bentuk perang hibrida sepanjang 2026: setiap serangan rudal atau drone Iran terhadap sasaran di UEA disebut selalu dibarengi serangan siber pada sasaran yang sama. Inti klaim ini bukan semata jumlah aktivitas digital berbahaya, melainkan penyelarasan serangan fisik, gangguan digital, dan tekanan terhadap kepercayaan publik. 6

Serangan yang dirancang untuk melipatgandakan gangguan

Al Kuwaiti menggambarkan ancaman yang menjangkau sektor-sektor penting, termasuk penerbangan dan energi. Dewan Keamanan Siber UEA menyatakan telah mendeteksi serta menahan aktivitas terkoordinasi terhadap sektor penerbangan, energi, dan pendidikan sejak pertempuran dimulai pada Februari. 2

Teknik yang dilaporkan mencakup upaya menyusup ke jaringan, menyebarkan ransomware, serta menjalankan kampanye phishing secara sistematis terhadap platform nasional dan sektor vital. 14 Al Kuwaiti juga memperingatkan bahwa ancaman siber kini melampaui pencurian data. Konten manipulatif dan penipuan berbantuan AI dapat menyasar individu, komunitas, dan layanan kritis dengan mengikis kepercayaan terhadap informasi yang dapat diandalkan. 5

Artinya, kampanye tersebut lebih luas daripada sekadar masalah peretasan jaringan. Bahkan ketika serangan ke jaringan berhasil diblokir, pelaku masih dapat menyebarkan narasi palsu atau media yang dimanipulasi untuk menciptakan kebingungan, kepanikan, maupun ketidakpercayaan di tengah krisis.

Memahami angka serangan yang dilaporkan

UEA melaporkan sekitar 800.000 upaya serangan siber per hari pada puncak konflik—sekitar empat kali tingkat sebelum perang, menurut laporan yang mengutip angka Dewan Keamanan Siber. 2 Secara terpisah, Al Kuwaiti menyatakan negaranya mencatat 640.000 serangan siber dalam satu hari Selasa pada September. 1

Angka-angka ini tidak berarti ada 800.000 atau 640.000 peretasan yang berhasil. Angka tersebut menggambarkan aktivitas bermusuhan atau upaya serangan yang terdeteksi, yang dapat mencakup pemindaian dan percobaan akses yang diblokir, phishing, serta peristiwa lain yang tidak berhasil menembus sistem.

Atribusi: penilaian pemerintah, bukan bukti publik untuk setiap insiden

Al Kuwaiti mengatakan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) berada di balik “banyak” serangan terhadap UEA, dan menyebut Iran sebagai salah satu aktor utama dalam ofensif tersebut. 1 Ini adalah atribusi dari pejabat UEA. Pelaporan yang tersedia secara publik belum secara independen membuktikan tanggung jawab IRGC atas setiap insiden siber ataupun setiap dugaan pasangan serangan fisik dan siber.

Pembedaan ini penting dalam konflik siber. Operasi dapat dijalankan melalui perantara, memakai perangkat yang digunakan bersama, atau dilakukan kelompok yang selaras dengan suatu negara tanpa dapat diidentifikasi langsung sebagai unit negara tersebut.

Mengapa kerja sama pemerintah dan swasta menjadi penting

Dalam penjelasan Al Kuwaiti, respons UEA bergantung pada pertahanan kolektif: lembaga pemerintah serta operator sektor swasta dalam negeri dan internasional berbagi informasi lalu merespons ancaman di seluruh sistem yang saling terhubung. Ia berulang kali menekankan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, industri, dan masyarakat luas.

Pendekatan ini sangat relevan bagi pelabuhan, bandara, sistem energi, dan jaringan komunikasi, karena kepemilikan, operasional, serta ketergantungan teknisnya kerap melintasi batas sektor publik dan swasta. Pelajaran operasionalnya jelas: ketahanan bergantung pada pertukaran intelijen yang cepat dan respons terkoordinasi sebelum sebuah insiden menjalar dari satu organisasi atau sektor ke sektor lain.

Seruan untuk “Konvensi Jenewa Siber”

Al Kuwaiti menyerukan sebuah “Konvensi Jenewa Siber” untuk menetapkan aturan perang siber, melindungi aset digital, dan menentukan kapan serangan siber besar terhadap infrastruktur kritis harus dipandang sebagai tindakan perang. 3

Gagasan itu menyoroti persoalan hukum yang praktis. Sebuah negara dapat menghadapi operasi siber yang mengganggu layanan sipil ketika pelakunya masih diperdebatkan, sementara dampak tindakan balasan berpotensi melintasi perbatasan atau mengenai pihak nonkombatan. Norma internasional yang lebih jelas tidak akan menghapus semua kesulitan itu, tetapi dapat menetapkan ekspektasi tentang perlindungan infrastruktur sipil, akuntabilitas, dan ambang tindakan negara.

UEA juga mengaitkan agenda pembentukan norma ini dengan kerja standardisasi internasional. Pada Juli 2026, International Telecommunication Union (ITU) menunjuk Al Kuwaiti sebagai ketua Kelompok Regional Arab untuk ITU-T Study Group 17, badan ITU yang berfokus pada standardisasi keamanan informasi, keamanan siber, manajemen identitas, privasi, dan teknologi baru. UEA juga secara terbuka mendukung kerja sama internasional untuk menangani penyalahgunaan AI dan teknologi baru.

Posisi CHOSEN BRICK: terkait konteks ancaman, tetapi bukan bukti untuk kampanye UEA

Dalam peringatan bersama terpisah, National Cyber Security Centre Inggris, FBI Amerika Serikat, dan AIVD Belanda memperingatkan bahwa aktor siber negara Iran telah menggunakan keluarga spyware CHOSEN BRICK terhadap pembangkang, aktivis, dan jurnalis setidaknya sejak 2025. Peringatan itu menyebut malware tersebut dapat mengumpulkan kontak, email, dan pesan media sosial, yang berpotensi memungkinkan pelacakan pergerakan target.

Kampanye itu menggunakan spear-phishing dan rekayasa sosial melalui platform seperti WhatsApp serta Telegram. NCSC mengatakan spyware tersebut dapat mengumpulkan tangkapan layar dan riwayat pesan.

Tidak ada bukti publik dalam materi yang dirujuk di sini bahwa CHOSEN BRICK dipakai dalam dugaan kampanye terhadap infrastruktur UEA. Relevansinya bersifat ilustratif: lanskap ancaman yang lebih luas dapat mencakup operasi penggangguan terhadap sistem kritis sekaligus pengawasan terarah terhadap individu. Keduanya memiliki misi, korban, dan konteks teknis yang berbeda sehingga tidak boleh disamakan.

Tantangan keamanan yang lebih besar

Bagi negara yang mengejar perluasan adopsi AI melalui visi Centennial 2071, persoalannya bukan hanya mencegah akses tanpa izin ke jaringan. Yang juga dipertaruhkan adalah kepercayaan, komunikasi, dan layanan esensial yang semakin bergantung pada sistem digital.

Karena itu, penuturan Al Kuwaiti mengenai serangan yang berlangsung serempak menunjukkan kebutuhan perencanaan yang lebih luas: keamanan fisik, pertahanan siber, komunikasi krisis, dan penanganan disinformasi harus berjalan bersama. Dalam konflik hibrida, mempertahankan satu lapisan saja mungkin tidak cukup. 65