Prancis Ubah Rencana Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 15 Tahun

Prancis tidak lagi mempertahankan rancangan larangan menyeluruh media sosial bagi anak berusia di bawah 15 tahun. Setelah aturan tersebut dibatalkan oleh Dewan Konstitusi, pemerintah menyiapkan draf baru yang lebih sempit. Pada saat yang sama, Presiden Emmanuel Macron mendorong Uni Eropa (UE) menetapkan batas usia minimum bersama agar aturan untuk platform digital tidak berbeda-beda di 27 negara anggota. 458

Mengapa larangan awal dibatalkan?

Parlemen Prancis pada Juli sebelumnya menyetujui aturan yang secara luas akan melarang anak di bawah 15 tahun menggunakan platform media sosial. 5

Namun, Dewan Konstitusi Prancis membatalkan inti pembatasan itu pada Agustus. Alasannya, ketentuan tersebut dipandang sebagai pembatasan yang tidak perlu dan tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi serta berkomunikasi bagi anak-anak yang terdampak. 58

Putusan ini tidak berarti perlindungan anak di internet dilarang. Yang dipersoalkan adalah bentuk larangan akses totalnya: kebijakan tersebut harus tetap memenuhi prinsip proporsionalitas dan tidak membatasi hak dasar lebih jauh daripada yang diperlukan. 58

Isi arah baru proposal Prancis

Pemerintah Prancis telah memberitahukan draf yang direvisi kepada Komisi Eropa. Berdasarkan laporan yang tersedia, pendekatan baru ini menjauh dari model larangan akses menyeluruh dan beralih ke pembatasan yang lebih terarah terhadap fitur-fitur platform yang dipandang berbahaya bagi pengguna di bawah 15 tahun. 8

Daftar final fitur yang akan dibatasi serta mekanisme penegakannya belum sepenuhnya jelas dalam bukti yang tersedia. Karena itu, belum dapat dipastikan metode verifikasi usia yang akan dipakai atau apakah Komisi Eropa akan menyetujui rancangan tersebut. 8

Mengapa draf baru harus selaras dengan hukum UE?

Prancis berupaya membuat aturan yang lebih sempit secara konstitusional—berfokus pada risiko tertentu, bukan seluruh aktivitas komunikasi daring—sekaligus tidak menjadi hambatan nasional yang tidak beralasan bagi layanan digital lintas negara di pasar tunggal UE. 58

Pemberitahuan kepada Komisi Eropa merupakan bagian dari proses itu. Komisi dapat menilai kesesuaian rancangan Prancis dengan kerangka layanan digital UE yang telah diharmonisasi sebelum aturan tersebut dilanjutkan. 8

Macron menginginkan aturan yang berlaku di seluruh UE

Dalam surat tertanggal 29 Agustus kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Macron meminta undang-undang baru tingkat UE yang melarang akses media sosial bagi anak di bawah 15 tahun. Ia menginginkan aturan “Eropa”, bukan 27 sistem nasional yang berbeda-beda. 47

Dorongan itu muncul setelah kemunduran di dalam negeri, tetapi juga bertujuan menciptakan dasar hukum dan standar penegakan bersama bagi platform global. Dengan pendekatan UE, Macron ingin mengurangi risiko fragmentasi regulasi antarnegara anggota. 47

Negara Eropa lain juga mendorong batas usia minimum

Belanda dan Spanyol turut mengusulkan batas usia minimum media sosial di tingkat UE. Keduanya mendorong penegakan yang selaras di seluruh blok, dengan kemungkinan cakupan yang meluas ke gim video, chatbot kecerdasan buatan, dan layanan digital lain yang dinilai berisiko. 7

Komisi Eropa juga diperkirakan menyiapkan proposalnya sendiri. Artinya, usulan Macron menjadi bagian dari perdebatan kebijakan yang lebih luas di Eropa, bukan langkah Prancis semata. 7

Meski begitu, belum ada posisi tunggal UE yang disepakati. Perbedaan pendapat masih mencakup batas usia, layanan yang masuk cakupan, apakah yang dibatasi adalah akun/akses secara penuh atau fitur tertentu, serta dampak verifikasi usia terhadap privasi. 7

Perbandingan dengan Australia, Inggris, dan Jepang

Australia dilaporkan menjadi negara pertama yang menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Kebijakan itu mencakup layanan besar seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook. 3

Inggris berencana mengadopsi larangan bagi pengguna di bawah 16 tahun dengan model Australia. Pemerintah Inggris juga akan membatasi fitur berisiko tertentu bagi pengguna di bawah 18 tahun, termasuk siaran langsung dan kontak dari orang asing. Aturan itu direncanakan diajukan ke parlemen sebelum Natal, dengan perlindungan diproyeksikan berlaku pada musim semi 2027. 12

Jepang mengambil jalur yang lebih hati-hati. Bukti yang tersedia tidak menunjukkan adanya larangan penuh bagi anak di bawah umur untuk memakai media sosial; pembahasannya lebih berfokus pada pemeriksaan usia yang lebih kuat, pengaturan keamanan bawaan, dan kewajiban platform. 8

Secara keseluruhan, berbagai inisiatif ini menunjukkan pergeseran dari perlindungan sukarela oleh platform menuju regulasi wajib berbasis usia. Namun, kasus Prancis menegaskan bahwa larangan yang terlalu luas tetap harus lolos uji konstitusionalitas, perlindungan privasi, dan kebebasan berekspresi. 58