Prancis Coba Lagi Batasi Media Sosial untuk Anak di Bawah 15 Tahun

Prancis mencoba lagi membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, tetapi dengan rancangan yang berbeda setelah aturan pertamanya diblokir Dewan Konstitusional. Putusan itu penting karena pengadilan tidak menolak perlindungan anak sebagai tujuan, melainkan menilai larangan menyeluruh yang diajukan pemerintah melampaui batas yang diperbolehkan konstitusi. Draf baru kini telah diberitahukan kepada Komisi Eropa, sehingga isu ini menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas di Eropa tentang batas usia, verifikasi umur, dan kewajiban platform membuat produk yang lebih aman bagi anak. 2517

Aturan pertama Prancis: larangan akses secara menyeluruh

Rancangan undang-undang awal akan melarang anak di bawah 15 tahun membuat akun media sosial mulai 1 September 2026. Platform diwajibkan menutup akun yang sudah ada dalam empat bulan serta memakai metode verifikasi usia yang disetujui regulator privasi Prancis. 2

Model tersebut pada dasarnya merupakan larangan akses yang luas. Aturan itu mencakup kategori besar layanan jejaring sosial daring, tanpa pembedaan yang memadai berdasarkan jenis layanan ataupun tingkat risikonya. 16

Mengapa Dewan Konstitusional membatalkannya?

Pada 14 Agustus, Dewan Konstitusional Prancis membatalkan ketentuan utama tersebut. Pengadilan menyimpulkan larangan itu membatasi kebebasan berekspresi dan berkomunikasi anak di bawah 15 tahun dengan cara yang tidak tepat, tidak perlu, dan tidak proporsional. 313

Persoalannya bukan hanya angka batas usia. Berdasarkan pelaporan mengenai putusan itu, undang-undang lama tidak cukup membedakan situasi tiap anak maupun risiko yang berbeda pada tiap platform. Pemeriksaan usia juga memicu kekhawatiran privasi: larangan seperti ini dapat membuat semua pengguna, termasuk orang dewasa, harus membuktikan umur sebelum mengakses layanan yang tercakup. 111416

Artinya, putusan tersebut menetapkan batas penting bagi perancangan kebijakan. Perlindungan anak dapat menjadi dasar pembatasan, tetapi aturannya harus dirancang secara lebih spesifik, proporsional, dan memiliki batas yang jelas.

Apa yang diketahui tentang proposal baru Prancis?

Presiden Emmanuel Macron menyatakan pada 14 September bahwa pemerintah telah memberitahukan draf yang direvisi kepada Komisi Eropa setelah melakukan “pekerjaan teknis yang ketat”. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk menguji kesesuaian aturan nasional dengan hukum Uni Eropa sebelum diberlakukan. 45

Naskah operasional lengkap draf baru tidak tersedia dalam materi yang menjadi dasar laporan ini. Karena itu, belum bisa dipastikan secara definitif layanan, fitur, metode verifikasi, ataupun pengecualian apa saja yang akan masuk ke aturan akhir.

Namun, arahnya tampak lebih sempit daripada larangan sebelumnya:

• Laporan Komisi Eropa menyebut Prancis mengusulkan batas usia 15 tahun melalui daftar layanan yang dibatasi. 1718
• Pelaporan terpisah menyebut aturan baru akan menggantikan larangan akses umum dengan pembatasan terhadap sejumlah fitur platform yang dikategorikan berbahaya atau membuat ketagihan bagi pengguna di bawah 15 tahun. 6

Gambaran itu mengarah pada desain berbasis risiko, bukan pelarangan yang sama untuk setiap layanan media sosial. Apakah draf akhir benar-benar menjawab kekhawatiran pengadilan soal proporsionalitas dan privasi akan bergantung pada bunyi aturan serta mekanisme pelaksanaannya.

Strategi Macron: mendorong isu ini menjadi standar Eropa

Macron menempuh dua jalur. Pertama, Prancis menyampaikan draf nasional yang telah direvisi kepada Komisi Eropa untuk menilai kecocokannya dengan hukum Uni Eropa. Kedua, ia mengirim surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan meminta legislasi baru di tingkat Uni Eropa guna menyelaraskan larangan akses media sosial bagi anak di bawah 15 tahun di seluruh blok tersebut. 14

Kerangka di tingkat Uni Eropa berpotensi mengurangi hambatan praktis dan hukum akibat 27 sistem nasional yang berbeda. Namun, aturan bersama tetap harus menghormati hak-hak fundamental, dapat ditegakkan, dan tidak mengandalkan verifikasi usia yang terlalu mengganggu privasi.

Belanda, Spanyol, dan Denmark: perdebatan soal usia minimum bersama

Belanda dan Spanyol bersama-sama menyerukan usia minimum legal di seluruh Eropa untuk media sosial, selama layanan tersebut belum cukup aman bagi anak. Usulan mereka menekankan sistem yang proporsional, berbasis risiko, dapat ditegakkan, serta menggunakan penjaminan usia yang ramah privasi—bukan tambal-sulam aturan nasional.

Pembahasannya juga melampaui jejaring sosial konvensional. Kedua pemerintah menilai pendekatan Uni Eropa semestinya dapat mencakup permainan video, chatbot kecerdasan buatan (AI), dan layanan digital lain yang berpotensi memakai desain berbahaya atau adiktif bagi anak. 20

Materi perlindungan anak Komisi Eropa mencatat sejumlah arah kebijakan nasional: Prancis pada usia 15 tahun, Yunani mempertimbangkan usia 15 tahun untuk layanan jejaring sosial daring, dan Denmark mempertimbangkan batas bagi pengguna di bawah 16 tahun. Ini masih berupa proposal atau arah kebijakan, bukan satu aturan Eropa yang telah disepakati. 1718

Alternatif Komisi Eropa: akses bertingkat dan layanan yang aman sejak dirancang

Pemikiran kebijakan di Eropa tidak terbatas pada larangan total. Pendekatan pakar yang didukung Komisi Eropa merekomendasikan pembatasan akses bagi anak di bawah 13 tahun, kecuali penyedia layanan mampu membuktikan produknya aman sejak tahap perancangan (safe by design). Negara anggota kemudian dapat menambahkan pembatasan kehati-hatian bagi remaja yang lebih tua. 1718

Pelaporan mengenai kemungkinan EU Kids Act juga menggambarkan sistem akses bertingkat untuk media sosial dan layanan berbagi video sebelum usia 15 tahun, disertai kewajiban akun yang lebih aman serta produk yang sejak awal dirancang dengan keselamatan anak. 22

Pendekatan ini menggeser pertanyaan dari “apakah anak boleh memakai media sosial?” menjadi “akses, fitur, dan perlindungan seperti apa yang sesuai pada tiap kelompok usia?” Tanggung jawabnya juga lebih besar ditempatkan pada desain platform, bukan semata-mata pada orang tua dan anak.

Posisi Prancis dalam tren global

Usulan Prancis merupakan bagian dari gerakan internasional menuju perlindungan daring berbasis usia yang lebih ketat.

Di Australia, pembatasan mulai berlaku pada 10 Desember 2025. Platform yang dibatasi usia harus mengambil langkah yang wajar untuk mencegah warga Australia berusia di bawah 16 tahun membuat atau tetap memiliki akun. Layanan besar yang tercakup antara lain TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook.

Pemerintah Inggris telah mengumumkan rencana membawa larangan media sosial bagi pengguna di bawah 16 tahun ke parlemen sebelum Natal, dengan perlindungan diperkirakan berlaku pada musim semi 2027. Model yang diusulkan mencakup platform sosial antarpengguna, sedangkan layanan pesan seperti WhatsApp dan Signal tidak dimaksudkan untuk masuk cakupan. Inggris juga mempertimbangkan pembatasan siaran langsung dan kontak dengan orang asing melalui aplikasi gim.

Sumber yang tersedia tidak memberikan rincian yang cukup andal untuk menggambarkan proposal tertentu di Jepang. Ketiadaan informasi tersebut perlu dicatat: tren internasional memang nyata, tetapi tiap negara memilih model hukum yang sangat berbeda, mulai dari larangan akun, usia minimum, pembatasan fitur, kewajiban pengawasan, hingga tuntutan agar layanan aman sejak dirancang.

Ujian utama bagi upaya kedua Prancis

Undang-undang pertama Prancis menunjukkan bahwa tujuan perlindungan anak yang populer secara politik tetap dapat kandas bila cakupan hukumnya terlalu luas. Peluang draf baru akan ditentukan oleh rincian praktis: layanan atau fitur mana yang terdampak, bagaimana risiko dinilai, apakah orang tua memiliki peran, bagaimana usia diverifikasi, dan pengamanan privasi apa yang diterapkan.

Kini Prancis berusaha memindahkan penyeimbangan yang rumit itu dari pertarungan hukum nasional ke standar Eropa. Hasilnya dapat membantu menentukan apakah agenda keselamatan anak di Eropa akan dibangun di atas larangan menyeluruh, akses bertahap, atau kombinasi batas usia dan aturan desain produk. 117