Inggris Siapkan UU agar Apple dan Google Blokir Gambar Telanjang di Perangkat Anak

Pemerintah Inggris berencana mengajukan undang-undang primer yang akan mewajibkan perusahaan teknologi seperti Apple dan Google menyediakan perlindungan di tingkat perangkat. Tujuannya: pengguna di bawah 18 tahun tidak dapat mengambil, membagikan, maupun melihat gambar telanjang melalui ponsel dan tablet mereka.1

Ini masih berupa rencana kebijakan, bukan hukum yang sudah berlaku. Pemerintah belum menerbitkan rancangan undang-undang lengkap maupun jadwal pasti pengajuannya. Karena itu, detail teknis, cakupan aplikasi, dan mekanisme penegakannya masih terbuka.

Perlindungan yang ingin diwajibkan

Pemerintah Inggris ingin fitur bawaan di perangkat diaktifkan atau solusi teknis baru diterapkan untuk mendeteksi dan memblokir gambar telanjang pada perangkat yang digunakan anak dan remaja.1

Sasarannya tidak terbatas pada satu layanan pesan. Pemerintah juga menyatakan akan mengejar kewajiban bagi penyedia aplikasi yang digunakan anak-anak, agar gambar telanjang tidak dapat diakses atau dibagikan lewat aplikasi tersebut. Namun, cakupan akhirnya—termasuk jenis aplikasi, fungsi sistem operasi, dan kategori gambar yang tercakup—baru akan jelas setelah rancangan undang-undang diterbitkan.

Arah kebijakan awalnya adalah perlindungan tersebut aktif secara default bagi anak. Pengguna dewasa baru dapat memakai fungsi yang tidak diblokir setelah membuktikan bahwa mereka berusia di atas 18 tahun.1

Mengapa beralih dari komitmen sukarela ke undang-undang?

Pada Juni, Apple dan Google diberi waktu tiga bulan untuk menyampaikan peta jalan dan memperkuat perlindungan secara sukarela. Pemerintah saat itu menyatakan akan menempuh jalur legislasi apabila langkah industri tidak dinilai memadai.1

Menteri mengakui adanya perubahan penting pada tingkat sistem operasi, termasuk kemajuan ke arah pemblokiran—bukan sekadar pemburaman—gambar telanjang di perangkat pengguna di bawah umur. Peluncuran pemeriksaan usia dan perlindungan keselamatan oleh Apple juga disebut sebagai perkembangan signifikan. Namun, pemerintah menilai langkah sukarela tersebut belum cukup menyeluruh untuk seluruh ekosistem perangkat dan aplikasi.1

Perbedaannya penting: perlindungan yang hanya bekerja di satu fitur komunikasi mungkin mengurangi risiko, tetapi belum tentu mencegah gambar dibuat, disimpan, diakses, atau dikirim melalui bagian lain dari perangkat. Rencana undang-undang ini ditujukan untuk menutup celah itu.

Ancaman sanksi belum memiliki bentuk final

Ultimatum awal kepada perusahaan didukung ancaman legislasi apabila tindakan sukarela tidak memadai. Pelaporan kebijakan sebelumnya menyebut kemungkinan denda bagi perusahaan yang tidak patuh, serta pertanggungjawaban pidana bagi eksekutif senior perusahaan teknologi sebagai pilihan terakhir.1

Namun, model penegakan final belum dipublikasikan. Sebelum rancangan undang-undang diajukan, belum bisa dipastikan sanksi apa yang akan berlaku, regulator mana yang akan berwenang, atau bagaimana kepatuhan akan diuji.

Krisis sextortion yang ingin dicegah

Kebijakan ini berfokus pada gambar yang dibuat atau dibagikan sendiri oleh anak, sering kali setelah terjadi grooming, paksaan, atau pemerasan. Internet Watch Foundation (IWF), lembaga yang memantau materi pelecehan seksual anak secara daring, menilai 424.047 laporan pada 2024. Sebanyak 291.273 di antaranya dikonfirmasi memuat, menautkan ke, atau mengiklankan materi pelecehan seksual anak yang kriminal. Dari laporan yang dinilai kriminal itu, 91% memuat gambar yang dibuat sendiri (self-generated).5

Sextortion, atau pemerasan seksual daring, dapat memperparah situasi: seorang anak didorong untuk mengirim gambar, lalu diancam bahwa gambar itu akan disebarkan kecuali mereka mengirim lebih banyak gambar, membayar uang, atau memenuhi tuntutan lain.

Data Childline—layanan konseling bagi anak dan remaja di Inggris—menggambarkan besarnya tekanan tersebut. Dari April 2025 hingga Maret 2026, layanan itu menangani 2.444 sesi konseling terkait pelecehan dan eksploitasi seksual anak secara daring; 242 sesi di antaranya menyebut sextortion bermotif uang.2 IWF juga melaporkan bahwa laporan pemerasan seksual anak naik 72% secara tahunan pada paruh pertama 2025, dengan anak laki-laki mencakup 97% kasus terkonfirmasi dalam kumpulan data tersebut.4

Angka-angka itu tidak membuktikan bahwa kontrol di tingkat perangkat, sendirian, akan menghentikan eksploitasi. Namun, data tersebut menjelaskan alasan pemerintah ingin memutus prosesnya sebelum gambar bisa dibuat, dibagikan, atau dipakai sebagai alat pemerasan.

Apple dan Google sudah punya fitur, tetapi dianggap belum cukup

Apple dan Google telah menyediakan sejumlah alat keselamatan anak dan akun dengan pengawasan orang tua. Fitur Communication Safety milik Apple dirancang untuk memberi peringatan atau perlindungan kepada pengguna muda terkait gambar telanjang dalam konteks komunikasi yang didukung. Google juga memiliki pengaturan keselamatan anak yang terkait dengan pengalaman akun terawasi.

Posisi pemerintah Inggris adalah bahwa langkah-langkah itu belum cukup bila tidak mencakup seluruh perangkat dan aplikasi yang dipakai anak secara andal. Karena itu, undang-undang yang direncanakan menetapkan standar lebih tinggi: perlindungan harus menjadi bagian dari pengalaman penggunaan perangkat anak, bukan sekadar fitur terbatas atau pengaturan pilihan.1

Pertanyaan besar: privasi dan pengawasan

Persoalan yang belum terjawab adalah bagaimana perangkat membedakan pengguna dewasa dan anak, serta mendeteksi ketelanjangan tanpa memantau aktivitas pribadi yang sah secara berlebihan.

Kelompok pegiat hak digital mengingatkan bahwa sistem jaminan usia (age assurance) dapat melibatkan perkiraan usia berbasis biometrik, pemeriksaan identitas, pelacakan perilaku, atau pembagian data. Open Rights Group berpendapat bahwa pemeriksaan usia daring berpotensi berubah menjadi proses identitas digital yang invasif, bukan sekadar pembuktian umur seperti di dunia luring.

Kekhawatiran serupa muncul terkait kontrol gambar. Sistem untuk melindungi anak bisa saja menganalisis gambar pribadi di perangkat atau layanan komunikasi. Dampak privasinya akan ditentukan oleh hal-hal yang belum diumumkan: apakah deteksi dilakukan langsung di perangkat atau lewat layanan, apakah data gambar meninggalkan perangkat, bagaimana kesalahan deteksi ditangani, data apa yang disimpan, serta apakah tersedia pengawasan independen dan mekanisme keberatan.

Undang-undang yang layak perlu menunjukkan bahwa perlindungan anak dapat berjalan sambil membatasi pengumpulan data, mencegah penyalahgunaan, dan tetap menyediakan jalan realistis bagi orang dewasa untuk mengakses konten legal.

Langkah berikutnya

Pemerintah menyatakan akan mengajukan undang-undang primer, tetapi belum menetapkan tenggat yang presisi atau mempublikasikan kerangka hukum dan teknis secara penuh. Artinya, masih ada banyak pertanyaan yang harus dibahas oleh Parlemen Inggris, perusahaan teknologi, kelompok perlindungan anak, dan pegiat privasi.

Organisasi perlindungan anak menilai tindakan sukarela belum bergerak cukup cepat, mengingat naiknya sextortion dan materi pelecehan yang dibuat sendiri. Sebaliknya, pegiat privasi akan meneliti apakah model akhirnya mengubah fitur keselamatan menjadi pemeriksaan identitas rutin atau pemindaian gambar pribadi secara default.

Ujian utama kebijakan ini ada pada dua hal: apakah aturan tersebut benar-benar mengurangi paparan anak terhadap paksaan dan kekerasan berbasis gambar, dan apakah batas penanganan identitas serta gambar pribadi warga ditetapkan secara jelas dan proporsional.