Aturan AI Pemilu Brasil Diuji Jelang Pemungutan Suara 4 Oktober

Brasil akan memasuki putaran pertama pemilu pada 4 Oktober 2026 dengan salah satu kerangka aturan kecerdasan buatan (AI) yang cukup rinci. Namun, persoalan terbesarnya bukan lagi sekadar menyusun larangan. Tantangannya adalah menerapkan aturan dengan cepat dan konsisten ketika video, gambar, serta jawaban chatbot sintetis yang murah dibuat dapat menjangkau pemilih sebelum asal-usul, konteks, atau status hukumnya dipastikan. 12

Aturan TSE soal AI: label, larangan deepfake, dan masa pembatasan

Mahkamah Pemilu Tinggi Brasil, atau TSE (Tribunal Superior Eleitoral), menetapkan sejumlah batasan bagi kandidat, partai, platform, dan materi kampanye yang memakai AI:

• Pelabelan yang menonjol: Konten elektoral yang dibuat atau diubah secara signifikan dengan AI maupun teknologi setara harus memuat pemberitahuan yang eksplisit, menonjol, dan mudah diakses. Kewajiban ini berlaku untuk teks, audio, video, dan gambar.
• Larangan deepfake untuk propaganda elektoral: Pada 1 September, TSE dengan suara 5–2 mendefinisikan deepfake sebagai konten sintetis yang dibuat atau dimanipulasi melalui AI atau teknologi setara, memiliki tingkat realisme atau kemiripan yang meyakinkan, serta menciptakan, mereproduksi, atau mengubah citra, suara, atau ekspresi seseorang—baik orang hidup, meninggal, maupun fiktif. Larangan tersebut berlaku apabila materi itu merupakan propaganda elektoral.
• Chatbot tak boleh memberi arahan memilih: Chatbot dan asisten virtual dilarang merekomendasikan pilihan suara, menguntungkan kandidat atau partai, memberi peringkat, maupun memprioritaskan informasi politik dengan cara yang menguntungkan peserta pemilu, bahkan bila pengguna sendiri yang meminta saran itu. 14
• Masa larangan menjelang pemungutan suara: TSE melarang publikasi, publikasi ulang, dan promosi berbayar atas konten AI baru yang dibuat atau diubah serta melibatkan citra, suara, atau rupa kandidat maupun tokoh publik, mulai 72 jam sebelum pemungutan suara hingga 24 jam setelah TPS ditutup. 12

Kerangka ini membedakan penggunaan AI yang boleh dilakukan dengan pengungkapan jelas dari materi sintetis yang masuk kategori propaganda terlarang. Pembedaan tersebut penting. Larangan menyeluruh terhadap AI dapat ikut menyasar penyuntingan rutin dan produksi kreatif dalam kampanye, sedangkan aturan yang terlalu sempit bisa menyisakan banyak perkara di wilayah abu-abu.

Kasus avatar Jair Bolsonaro memperlihatkan wilayah abu-abu

Ujian paling menonjol datang dari peluncuran kampanye Flávio Bolsonaro, ketika versi AI dari mantan Presiden Jair Bolsonaro tampil dalam acara tersebut. Jair Bolsonaro dilarang ikut pemilu dan berada dalam tahanan rumah, sehingga kemunculan simulasi itu memiliki dampak politik yang besar. 3

Pengacara Flávio Bolsonaro menyatakan video tersebut tidak mengajak pemilih untuk memberikan suara dan penggunaan teknologinya tidak disembunyikan. 8 Pihak lawan berpendapat video itu melanggar aturan larangan deepfake. 7

Putusan TSE berikutnya memperjelas bahwa tidak setiap penggambaran seseorang dengan AI otomatis menjadi deepfake yang dilarang. Materi itu harus memenuhi definisi berbasis realisme yang ditetapkan pengadilan dan harus tergolong propaganda elektoral.

Dengan begitu, sejumlah pertanyaan akan tetap ditentukan berdasarkan fakta masing-masing perkara: Apakah konten itu jelas diberi penanda sebagai buatan? Apakah hanya ditampilkan dalam forum internal partai atau disebarluaskan sebagai iklan kampanye? Apakah tujuannya mencari dukungan elektoral? Dan, apakah penonton yang wajar dapat menganggapnya sebagai rekaman autentik?

Inilah inti kesulitan regulator. Label dapat membantu pemilih mengenali bahwa suatu materi bersifat sintetis, tetapi belum tentu menghilangkan daya persuasif dari kemiripan yang sangat realistis—terutama bila klip disunting ulang, diunggah ulang, atau dipisahkan dari label aslinya.

Mengapa media kampanye sintetis berisiko bagi integritas pemilu

AI dapat dipakai dalam komunikasi politik sehari-hari, termasuk untuk gambar bergaya atau visual fiktif yang jelas. Risiko yang lebih tinggi muncul ketika teknologi ini membuat peristiwa, dukungan, pernyataan, atau bukti seolah-olah nyata padahal tidak pernah terjadi. Reuters melaporkan otoritas Brasil khawatir konten buatan AI menyebar di linimasa media sosial pemilih menjelang pemilu. 2

Bentuk yang paling berpotensi menyesatkan antara lain:

• video palsu kandidat yang seolah berbicara atau bertindak;
• dukungan palsu atau testimoni pemilih yang direkayasa;
• klaim jajak pendapat dan narasi lonjakan dukungan yang dibuat-buat; serta
• penggambaran sintetis yang dirancang agar tampak seperti bukti dokumenter.

Masalahnya bukan sekadar adanya satu klip palsu. Konten semacam itu dapat membangun kesan seolah ada bukti langsung, dukungan masyarakat yang luas, atau perubahan mendadak dalam persaingan pemilu. Klarifikasi bisa muncul terlambat, menjangkau lebih sedikit orang, atau gagal memulihkan keyakinan pemilih terhadap apa yang sudah mereka lihat. Itulah alasan di balik kewajiban label dan pembatasan yang lebih ketat di sekitar hari pemungutan suara. 12

Chatbot: persoalan penegakan, bukan hanya soal konten

Larangan TSE terhadap rekomendasi kandidat oleh AI sangat tegas: ketentuan itu tetap berlaku saat pemilih secara eksplisit bertanya kepada chatbot siapa yang sebaiknya didukung. 14 Namun, jangkauan praktisnya belum pasti karena sistem AI serbaguna dioperasikan secara global dan menghasilkan jawaban dinamis untuk tiap pertanyaan pengguna.

Riset kelompok akuntabilitas korporasi Ekō menemukan bahwa ChatGPT, Grok, dan Gemini tampak memberikan rekomendasi kandidat di Brasil. Hampir seperempat jawaban Meta AI yang diuji juga sebagian atau seluruhnya tidak benar. Temuan ini tidak serta-merta membuktikan bahwa penyedia tertentu akan melanggar aturan dalam setiap interaksi. Namun, hasil tersebut memperlihatkan jurang antara larangan resmi dalam aturan pemilu dan perilaku sistem yang benar-benar digunakan masyarakat.

Bagi regulator, persoalannya menumpuk: mengidentifikasi jawaban yang melanggar, menyimpan interaksi sebagai bukti, menentukan layanan atau platform yang bertanggung jawab, memperoleh perbaikan dengan cepat, lalu memastikan perbaikan itu berlaku dalam skala luas. Aturan Brasil dapat menetapkan kewajiban bagi aktivitas pemilu di negaranya, tetapi aturan itu sendiri tidak menjamin setiap chatbot global akan menjawab setiap pertanyaan pemilih sesuai ketentuan.

Ujian sesungguhnya: kecepatan dan konsistensi penegakan

Aturan 2026 memberi TSE perangkat yang lebih spesifik daripada sekadar larangan umum atas misinformasi: kewajiban pengungkapan, definisi deepfake, pembatasan sistem rekomendasi, dan masa larangan berbasis waktu di sekitar hari pemilihan.

Namun, efektivitasnya akan bergantung pada penegakan yang cepat, kerja sama platform, serta penilaian faktual terhadap kasus yang tidak mudah dipilah menjadi “asli” atau “palsu”. Sengketa avatar Bolsonaro menunjukkan bahwa tingkat realisme, persetujuan, pelabelan, distribusi, dan tujuan elektoral semuanya dapat menentukan.

Seiring media politik berbasis AI makin mudah dibuat dan makin sulit dilacak, pemilu Brasil akan menguji apakah aturan yang terperinci mampu bergerak secepat teknologi yang hendak diaturnya.

Laporan yang tersedia belum menyediakan data dasar yang cukup andal untuk menyatakan jumlah pasti perkara terkait AI di TSE, perintah penghapusan konten tertentu, maupun angka nasional mengenai penggunaan AI oleh warga Brasil dan kesediaan mereka berkonsultasi kepada chatbot soal kandidat. Klaim-klaim tersebut memerlukan data pengadilan asli atau metodologi survei sebelum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.