AS Dorong G20 Izinkan Pelatihan AI dengan Karya Berhak Cipta lewat Prinsip Fair Use

Amerika Serikat meminta negara-negara G20 menyusun aturan yang memungkinkan perusahaan kecerdasan buatan (AI) melatih model mereka menggunakan buku, musik, karya seni, dan karya kreatif lain yang dilindungi hak cipta. Pada saat yang sama, AS menekankan bahwa kreator tetap harus dilindungi. Dorongan ini menempatkan konsep fair use—pengecualian hak cipta dalam hukum AS untuk penggunaan tertentu tanpa izin—di tengah perdebatan global soal tata kelola AI. 1

Usulan AS: akses data pelatihan, sambil melindungi kreator

Dalam pertemuan G20 yang berfokus pada teknologi di North Carolina, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick meminta pemerintah mengadopsi kerangka yang memungkinkan pelatihan AI menggunakan karya para kreator. Menurutnya, perlindungan bagi seniman dan penemu tidak semestinya menjadi penghalang bagi inovasi. 1

Lutnick secara khusus mengangkat prinsip fair use. Namun, usulan tersebut belum merinci cara menyeimbangkan akses data dengan hak kreator dalam praktik. Pertanyaan penting—kapan izin diperlukan, apakah kreator harus menerima pembayaran, serta bagaimana perlindungan itu ditegakkan—belum dijawab. 1

Hal ini krusial karena hukum hak cipta berbeda di setiap negara. Legalitas penggunaan materi berhak cipta untuk melatih model AI pun masih menjadi sengketa aktif di pengadilan.

Gugatan hak cipta membayangi perusahaan AI

Anthropic, OpenAI, Google, dan Meta menghadapi gugatan dari penulis, penerbit, organisasi media, serta kreator lain terkait dugaan penggunaan karya berhak cipta dalam pengembangan AI. Para penggugat menyatakan karya mereka dipakai tanpa otorisasi, sementara perusahaan-perusahaan tersebut berpendapat bahwa proses pelatihan itu sah secara hukum. 1

Departemen Kehakiman AS mengambil posisi penting dalam sengketa OpenAI dengan The New York Times dan surat kabar lain. Kepada pengadilan, lembaga itu menyatakan pelatihan AI pada umumnya merupakan fair use atas materi berhak cipta. 1

Posisi tersebut bukanlah putusan akhir untuk seluruh perkara. Penerapan fair use tetap dinilai melalui proses litigasi dan dapat bergantung pada fakta di tiap kasus. Karena itu, deretan gugatan ini akan sangat menentukan baik bagi industri AI maupun bagi kreator yang ingin mengendalikan penggunaan karya mereka.

Dorongan agar aturan menyasar dampak nyata

Perdebatan hak cipta ini berjalan beriringan dengan seruan AS agar regulasi AI tidak terlalu luas. CEO Nvidia Jensen Huang meminta pejabat G20 untuk tidak membuat aturan yang berangkat dari “bahaya teoretis”, melainkan menangani masalah konkret di dunia nyata yang terkait dengan teknologi tersebut. 1

Pendekatan ini mengutamakan pengaturan atas risiko yang telah terbukti, bukan pembatasan khusus teknologi secara luas sejak awal. Pendukungnya menilai langkah itu menjaga ruang inovasi. Namun, pihak yang menginginkan pengawasan lebih ketat dapat berpendapat bahwa menunggu kerugian terjadi justru berisiko menciptakan celah perlindungan. Pertemuan G20 belum menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut.

Sikap G20 soal aturan AI di masa depan

Dalam pernyataan bersama, G20 menyebut regulasi yang khusus ditujukan untuk AI pada masa depan sebaiknya dibatasi pada “pertimbangan baru” yang belum ditangani oleh hukum yang berlaku. China ikut menandatangani pernyataan itu, meski negara tersebut telah memiliki regulasi AI yang luas. 1

Arah kebijakan ini terkait kekhawatiran bahwa persyaratan pemerintah yang berat dapat memengaruhi keuntungan dan peta jalan produk perusahaan AI—misalnya dengan memperlambat peluncuran model baru atau memaksa perubahan cara produk bekerja untuk memenuhi tuntutan keamanan. 1

Titik kompromi yang belum terjawab

Diskusi di G20 mengarah pada satu kompromi: perusahaan AI diberi ruang memakai data pelatihan berdasarkan prinsip fair use, tetapi kreator yang karyanya membantu membangun sistem tersebut tetap memperoleh perlindungan. Tantangan utamanya belum terpecahkan.

Selama belum ada kejelasan tentang lisensi, kompensasi, persetujuan, dan penegakan hukum, batas antara inovasi AI dan hak kreator akan terus dibentuk oleh hukum nasional serta putusan dalam perkara-perkara hak cipta yang sedang berjalan. 1