Sanksi AS terhadap Autistici/Inventati Memicu Penutupan Layanan Digital di Eropa

Penetapan Autistici/Inventati (A/I) sebagai Specially Designated Global Terrorist oleh Amerika Serikat pada 26 Agustus menjadi pemicu kepatuhan lintas negara secara langsung—bukan hanya sebuah label hukum AS. Dampaknya menjalar ke jalur pembayaran, perbankan, dan domain, sehingga keberlanjutan operasi serta perlindungan pengguna A/I dinilai tidak lagi memungkinkan, meskipun banyak infrastruktur teknnisnya di-hosting di Eropa.

A/I kemudian memilih menghentikan layanan yang mencakup sekitar 16.000 kotak surat elektronik, 1.500 situs web, 5.500 milis, dan 10.000 blog. 1

Apa yang ditetapkan oleh AS?

Pada 26 Agustus, Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Keuangan AS menetapkan A/I—kolektif teknologi yang berbasis di Italia—dalam rezim sanksi terorisme. Pemerintah AS menuduh kelompok itu membangun dan mengoperasikan arsitektur, alat, serta layanan digital bagi sel Antifa yang disebut melakukan kekerasan dan kelompok militan kiri-jauh lainnya. 24

Penting dicatat, ini adalah tuduhan dan penetapan oleh pemerintah AS, bukan temuan pengadilan yang dilaporkan dalam konteks ini. A/I menolak penggambaran tersebut. 2

Konsekuensi formal dari penetapan itu mencakup pemblokiran harta atau kepentingan harta A/I yang berada dalam yurisdiksi AS. Warga dan perusahaan AS pada umumnya juga dilarang bertransaksi dengan entitas tersebut. Lembaga keuangan dan pihak lain dapat menghadapi risiko sanksi apabila terlibat dalam transaksi tertentu yang terkait dengan pihak yang ditetapkan. 24

Mengapa layanan digital ikut runtuh?

Efeknya tidak terbatas pada aset yang berada di Amerika Serikat. Perantara layanan dapat menilai ada risiko kepatuhan atau risiko sanksi bila tetap melayani pihak yang masuk daftar AS. Dalam kasus A/I, akun donasi PayPal dibekukan, domain .org ditangguhkan pada tingkat registri, dan Banca Etica menutup rekening kelompok itu. 1

Penangguhan pada tingkat registri sangat penting: sebuah domain dapat tidak lagi dapat dijangkau publik, terlepas dari lokasi fisik server web atau email yang digunakan. Ketika domain utama, kanal pembayaran, dan rekening bank hilang bersamaan, pengelolaan layanan menjadi jauh lebih sulit.

Menurut penjelasan yang dilaporkan, keputusan menutup layanan juga dipandang sebagai langkah perlindungan. Melanjutkan operasi berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana, keuangan, atau kepatuhan bagi operator A/I, pengguna, maupun mitra layanan mereka. 1

Mengapa hal ini dipandang sebagai preseden di Eropa?

Kelompok hak digital EDRi menilai kasus ini berisiko menjadi preseden: sebuah penetapan unilateral oleh AS dapat secara efektif menentukan apakah organisasi nirlaba berbasis Eropa masih bisa mempertahankan layanan digital pokoknya.

Kekhawatirannya berpusat pada titik-titik kendali yang terpusat—pemroses pembayaran, bank, registri domain, dan penyedia infrastruktur lain. Jika lembaga-lembaga tersebut menghentikan layanan karena risiko yang berasal dari sanksi AS, kebijakan sanksi Washington dapat berdampak secara de facto di Eropa. EDRi membingkai penargetan ini sebagai serangan terhadap infrastruktur internet independen dan hak-hak fundamental. 3

Dampak yang dikhawatirkan bukan hanya terhadap A/I, melainkan juga potensi efek gentar bagi layanan privasi, organisasi aktivis, dan penyedia hosting independen yang bergantung pada infrastruktur komersial terpusat.

Di mana posisi EU Blocking Statute?

Perdebatan ini turut mengarah pada EU Blocking Statute, yaitu Regulasi Dewan (EC) No. 2271/96. Aturan Uni Eropa tersebut dibuat untuk melindungi individu, organisasi, dan perusahaan di UE dari penerapan ekstrateritorial hukum serta sanksi negara ketiga yang tercantum dalam lampirannya. 13

Secara umum, mekanismenya mencakup larangan bagi operator UE untuk mematuhi sanksi ekstrateritorial tertentu tanpa otorisasi khusus dari Komisi Eropa; pembatalan dampak di UE dari putusan atau keputusan administratif non-UE yang didasarkan pada aturan itu; serta kemungkinan menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul. 13

Namun, penggunaan Blocking Statute tidak berlangsung otomatis. Apakah lampiran dan cakupan aturan tersebut berlaku pada penetapan AS terhadap A/I memerlukan penilaian hukum formal. Karena itu, kritik terhadap dugaan tidak bertindaknya institusi UE terutama merupakan tuntutan kebijakan dan hak digital dari EDRi serta organisasi pendukungnya—bukan bukti bahwa regulasi tersebut dengan jelas mewajibkan satu hasil tertentu.