Komunitas Mulai Melawan Ekspansi Pusat Data AI

Pusat data untuk kecerdasan buatan (AI) kini makin diperlakukan sebagai persoalan pembagian sumber daya lokal, bukan lagi infrastruktur digital yang otomatis diterima. Di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan India, warga serta organisasi masyarakat sipil menggugat proyek melalui proses tata ruang, demonstrasi, pengorganisasian elektoral, tuntutan penghentian sementara pembangunan, hingga permintaan penyelidikan publik.

Benang merahnya sama: air, kapasitas jaringan listrik, lahan, dan subsidi publik tidak seharusnya dikunci untuk proyek swasta tanpa bukti dampak yang terbuka serta pengawasan bermakna dari masyarakat setempat. 217

Cara warga menolak: dari sidang zonasi hingga tuntutan kebijakan nasional

Penolakan tidak hanya berbentuk aksi jalanan. Sejumlah strategi dipakai secara bersamaan, antara lain:

• Keberatan atas tata guna lahan dan perizinan, untuk meminta kajian lingkungan yang lebih lengkap, menentang perubahan zonasi, dan memperoleh informasi spesifik per proyek.
• Protes publik dan kampanye akar rumput, yang mengangkat isu air, listrik, kebisingan, cahaya, polusi, serta penggunaan lahan ke ruang politik.
• Tekanan elektoral dan referendum lokal terhadap pejabat yang menyetujui proyek atau insentif. Reuters melaporkan bahwa warga Monterey Park, California, memilih melarang pusat data secara permanen pada Juni 2026. 2
• Kampanye moratorium, yakni meminta jeda pembangunan sambil pemerintah menyusun aturan mengenai dampak terhadap jaringan listrik, penggunaan air, kewajiban pengungkapan, dan perlindungan masyarakat.
• Usulan legislasi dan regulasi tentang pelaporan, perlindungan pelanggan listrik, insentif pajak, dan penentuan lokasi proyek.
• Penyelidikan dan pengaduan berbasis hak, ketika kampanye menilai ekspansi tanpa kendali dapat mengganggu akses atas sumber daya esensial dan lingkungan yang sehat.

Tujuannya sering kali bukan larangan permanen terhadap seluruh infrastruktur komputasi. Yang dituntut adalah pengalihan beban pembuktian kepada pengembang dan otoritas publik sebelum lahan, sambungan utilitas, atau subsidi diberikan.

Amerika Serikat: penolakan lokal masuk ke panggung politik negara bagian dan federal

Gerakan di AS berakar pada sengketa zonasi, pasokan air, kapasitas jaringan listrik, dan lahan pedesaan. Hingga Juli 2026, sedikitnya 15 negara bagian telah mempertimbangkan penghentian sementara pengembangan pusat data, sementara sedikitnya 100 pemerintah lokal telah menyetujui moratorium mereka sendiri, menurut Brookings. Negara bagian New York memakai perintah eksekutif untuk menghentikan izin lingkungan tingkat negara bagian selama maksimal satu tahun bagi pusat data yang menggunakan daya sedikitnya 50 megawatt. 17

Aksi lokal dapat berupa penyampaian pendapat dalam sidang perencanaan, penolakan terhadap perubahan zonasi atau kesepakatan pajak, desakan kepada dewan kota dan pemerintah county agar menerapkan larangan sementara, hingga tuntutan pertanggungjawaban politik bagi pejabat yang memberi persetujuan. Di Texas, Gubernur Greg Abbott menyerukan regulasi pusat data yang lebih luas, perubahan insentif pajak konstruksi, serta pembatasan pembangunan di wilayah pedesaan. Audit negara bagian yang diumumkan pada Agustus secara efektif menghentikan persetujuan sambungan listrik baru, lapor Reuters. 3

Di tingkat federal, rancangan Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act akan menghentikan pembangunan atau peningkatan pusat data AI sampai undang-undang perlindungan tertentu diberlakukan. Namun, rancangan tersebut masih berupa usulan, belum menjadi undang-undang. 1

Tuntutan kebijakan yang muncul juga jauh lebih rinci daripada sekadar memilih setuju atau menolak sebuah fasilitas. Komunitas meminta angka jelas mengenai kebutuhan listrik dan air, pengungkapan insentif pajak serta struktur kepemilikan, mitigasi dampak setempat, pembatasan kebisingan dan pencahayaan, serta jaminan agar biaya peningkatan jaringan listrik tidak dibebankan kepada pelanggan lain. Arah kebijakan yang diusulkan Texas secara eksplisit mencakup kebutuhan daya, penggunaan air, insentif pajak, struktur kepemilikan, dan upaya mitigasi. 2

Afrika Selatan: persoalan hak asasi dan keterbukaan informasi

Di Afrika Selatan, penolakan dibingkai sebagai isu hak konstitusional, kelangkaan sumber daya, dan akuntabilitas publik. Lima organisasi masyarakat sipil meminta Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan menyelidiki konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi dari pertumbuhan sektor pusat data. Mereka juga menyerukan penyelidikan publik nasional dan kerangka regulasi.

Kekhawatiran mereka tidak semata-mata soal besarnya air atau listrik yang dipakai satu fasilitas. Dalam pengajuan bersama, kelompok-kelompok itu menyatakan tidak ada daftar publik fasilitas pusat data, tidak ada kewajiban umum bagi operator untuk mengungkapkan konsumsi air atau listrik, dan tidak ada lembaga pemerintah yang memiliki gambaran lengkap atas jejak kumulatif sektor tersebut.

Cape Town menjadi salah satu titik perhatian. Housing Assembly dan Foxglove mengajukan keberatan terhadap rencana pembangunan fasilitas hyperscale Equinix karena, menurut mereka, informasi mengenai konsumsi air, emisi diesel, polusi udara, dan dampak lingkungan belum tersedia. Housing Assembly juga berdemonstrasi di depan Civic Centre Cape Town ketika proposal itu dipertimbangkan.

Pendekatan ini memadukan keberatan formal atas permohonan tata ruang dengan tuntutan investigatif: menghentikan sementara atau memperketat ekspansi sampai publik dapat menilai konsekuensi terhadap air, listrik, lahan, kesehatan, dan lingkungan.

India: kampanye berbasis lokasi soal air, lahan, dan konsultasi warga

India mulai menyaksikan sejumlah protes terorganisasi pertama terhadap proyek pusat data besar di Thane dan Visakhapatnam. Warga mempertanyakan apakah fasilitas skala besar akan menambah tekanan pada sistem lahan, listrik, dan air, sekaligus mempertanyakan memadai atau tidaknya konsultasi dengan komunitas sebelum proyek bergerak maju.

Di Visakhapatnam, penolakan lingkungan menjadi hambatan bagi rencana hub pusat data Google senilai US$15 miliar. Reuters melaporkan bahwa para pengunjuk rasa khawatir terhadap dampak pada pasokan air dan satwa liar, sementara sebuah lereng bukit di atas lokasi proyek telah dibersihkan dan dibuat berteras. Proyek ini juga menghadapi gugatan hukum.

Sengketa makin tajam karena insentif yang dipakai untuk menarik investasi pusat data. Para pengkritik berpendapat bahwa akses lahan preferensial, pengaturan utilitas, dan dukungan pajak dapat mengalihkan sumber daya publik kepada fasilitas swasta tanpa jaminan manfaat lokal yang sepadan. Karena itu, perdebatan bukan hanya soal bangunan dan server, melainkan juga soal proses: siapa yang memutuskan, apa yang wajib dibuka kepada publik, dan apakah warga sekitar dapat menggugat asumsi proyek sebelum konstruksi dimulai.

Mengapa proyek pusat data memicu penolakan?

Kelangkaan air dan dampak kumulatif

Pusat data dapat memerlukan air untuk pendinginan. Penentang khawatir kebutuhan itu bersaing dengan rumah tangga, pertanian, dan ekosistem—terutama di wilayah yang pasokannya sudah tertekan. Kekhawatiran ini menonjol dalam kampanye di Visakhapatnam dan Cape Town, tempat aktivis meminta informasi tingkat proyek sebelum keputusan difinalisasi.

Kebutuhan listrik, akses jaringan, dan risiko bagi pelanggan

Fasilitas ini membutuhkan pasokan listrik besar dan andal. Warga serta pembuat kebijakan mempertanyakan apakah sambungan baru akan membebani jaringan, menunda layanan bagi pengguna lain, menaikkan biaya, atau membutuhkan tambahan pembangkit berbahan bakar fosil dan generator diesel cadangan. Di Irlandia, pusat data mengonsumsi lebih dari seperlima listrik nasional, menjadikannya contoh penting dalam debat tentang akses jaringan dan perencanaan energi. 20

Lahan, polusi, dan dampak lingkungan setempat

Kampus pusat data berskala besar dapat berarti alih fungsi lahan, pembangunan gardu induk dan jaringan transmisi, lalu lintas konstruksi, kebisingan, pencahayaan, serta generator cadangan. Dampaknya sangat bergantung pada lokasi. Itulah sebabnya catatan perencanaan lokal dan penilaian dampak independen lebih penting daripada klaim umum mengenai kinerja rata-rata industri. 2

Subsidi dan nilai manfaat ekonomi bagi daerah

Penentang juga meneliti keringanan pajak, tarif utilitas diskon, dan belanja infrastruktur publik. Kekhawatirannya, aktivitas konstruksi memang dapat besar, tetapi operasional jangka panjang relatif membutuhkan sedikit tenaga kerja. Komunitas pun mempertanyakan apakah insentif dan komitmen infrastruktur sebanding dengan manfaat yang diterima. Reuters melaporkan bahwa para pengkritik di Texas mempertanyakan apakah lapangan kerja dan pendapatan pajak cukup untuk membenarkan insentif tersebut. 3

Informasi yang tidak lengkap

Transparansi menjadi tuntutan berulang di berbagai wilayah. Para pengampanye meminta rincian kredibel per fasilitas mengenai pengambilan atau konsumsi air, kebutuhan listrik, peningkatan jaringan, pembangkit cadangan, emisi, kebutuhan lahan, dan subsidi publik. Pengajuan kelompok di Afrika Selatan menjadikan ketiadaan informasi tersebut sebagai alasan utama untuk meminta penyelidikan, sementara Texas bergerak menuju kewajiban pengungkapan yang lebih besar bagi pengembang. 2

Apa yang dapat—dan tidak dapat—dilakukan moratorium

Moratorium dapat memberi waktu kepada pemerintah untuk mengumpulkan data, menilai dampak kumulatif, dan menyusun aturan sebelum proyek mengunci komitmen jangka panjang. Namun, jeda pembangunan bukan pengganti pengawasan yang tahan lama. Brookings menilai kebijakan yang efektif memerlukan langkah seperti pelaporan transparan, perencanaan yang lebih baik, dan perlindungan agar biaya tidak dialihkan kepada masyarakat serta pelanggan listrik. 17

Pembedaan ini penting karena penolakan berkembang melampaui keberatan terhadap satu fasilitas. Komunitas meminta kerangka yang menentukan di mana pusat data boleh dibangun, apa yang harus diungkapkan, bagaimana pasokan air dan listrik diperoleh, siapa yang membayar infrastruktur, serta manfaat apa yang dapat ditegakkan oleh daerah tuan rumah.

Klaim energi terbarukan bukan jawaban tunggal

Komitmen industri pada energi terbarukan mungkin mengurangi sebagian kekhawatiran emisi, tetapi tidak otomatis menyelesaikan sengketa lokal. Masyarakat tetap perlu mengetahui apakah listrik bersih tersedia pada waktu dan tempat fasilitas beroperasi, bagaimana dampaknya terhadap kapasitas jaringan lokal, berapa air yang digunakan, serta apakah generator cadangan, alih fungsi lahan, dan subsidi publik tetap menjadi bagian dari kesepakatan.

Bukti dari berbagai kasus ini tidak mendukung kesimpulan menyeluruh bahwa proyek di luar AS terlalu kecil, atau sudah cukup berbasis energi terbarukan, sehingga tidak menimbulkan dampak lokal yang berarti. Pertanyaan penentunya tetap bersifat lokal dan harus dapat diverifikasi: skala fasilitas, pengaturan air dan listriknya, dampak kumulatifnya, serta mutu keterbukaan informasi dan partisipasi publik sebelum izin diberikan.