Hanoi Usulkan Ganti Rugi Tanah 2 Kali Lipat untuk Proyek Boulevard Sungai Merah

Hanoi sedang merevisi skema relokasi untuk proyek Boulevard Pemandangan Sungai Merah dengan prinsip “permukiman kembali lebih dahulu”. Rancangannya mencakup pembayaran lebih tinggi bagi hak atas tanah yang memenuhi syarat, dukungan lebih besar bagi keluarga yang kehilangan lahan pertanian, serta hunian pengganti dengan infrastruktur yang sudah selesai sebelum warga diwajibkan pindah. Kebijakan ini masih berupa usulan dan hasilnya akan sangat bergantung pada pelaksanaannya. 13

Kompensasi tanah diusulkan menjadi dua kali lipat

Dalam rancangan pemerintah kota, kompensasi tunai untuk tanah hunian, pertanian, dan nonpertanian yang memenuhi persyaratan hukum akan ditetapkan sebesar dua kali tarif yang diatur dalam undang-undang. 135

Bagi rumah tangga yang kehilangan tanah pertanian, tersedia pula bantuan pelatihan kerja dan alih profesi senilai lima kali harga tanah pertanian. Pembayaran atas tanah dan bantuan transisi ini memiliki fungsi berbeda: yang pertama mengganti aset yang diambil, sedangkan yang kedua dimaksudkan untuk membantu warga menyesuaikan diri setelah kehilangan sumber pekerjaan atau penghasilan. 3

Rumah pengganti harus siap sebelum warga pindah

Perubahan paling penting yang diusulkan adalah urutan relokasi. Warga yang harus dipindahkan ke luar dataran banjir Sungai Merah hanya akan direlokasi setelah hunian baru di kawasan perkotaan, berikut infrastruktur pendukung terpadu, selesai dibangun. 3

Hanoi juga memprioritaskan lokasi permukiman kembali di kelurahan atau komune yang sama bila memungkinkan. Alternatifnya, warga ditempatkan di lokasi yang tetap mendukung akses ke pekerjaan, usaha, dan sekolah anak. 57 Pendekatan ini bertujuan mengurangi gangguan kehidupan sehari-hari yang kerap muncul setelah relokasi, bahkan ketika kompensasi telah dibayarkan.

Enam proyek permukiman kembali telah diidentifikasi. Rencana tersebut menekankan ketersediaan lahan, rumah, dan infrastruktur publik yang memadai untuk menerima komunitas terdampak, bukan menjadikan pembangunan hunian sebagai tahap yang menyusul belakangan. 3

Pemindahan makam dan perlindungan situs warisan

Pembebasan lahan tidak hanya menyangkut rumah dan tempat usaha. Usulan itu juga mencakup penyediaan kapasitas pemakaman dan pemindahan makam secara terorganisasi. Laporan memperkirakan sekitar 109.000 makam dapat terdampak. 37

Selain itu, pemerintah kota merencanakan survei dan langkah pelestarian bagi 123 situs sejarah dan budaya di koridor proyek. Penanganannya direncanakan melalui mekanisme perlindungan warisan, bukan prosedur pembebasan lahan biasa. 7

Skala proyek membuat pelaksanaan menjadi penentu

Proyek Boulevard Pemandangan Sungai Merah mencakup sekitar 11.418 hektare di 16 kelurahan dan komune. Komponennya meliputi dua boulevard di sepanjang sungai dengan total panjang lebih dari 80 km, taman tepi sungai, tanggul dan pengaturan alur sungai, penataan ulang kawasan perkotaan, area permukiman kembali, serta proyek pembebasan lahan tersendiri. 15

Perkiraan jumlah penduduk terdampak berbeda di antara dokumen perencanaan dan pemberitaan. Rancangan kompensasi terbaru menyebut sekitar 280.000 orang tinggal di wilayah terdampak, sementara data otoritas setempat sebelumnya mencatat sekitar 247.431 penduduk dari kurang lebih 70.474 rumah tangga. 111 Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pendataan akhir per rumah tangga, penetapan kelayakan, dan rencana spesifik per lokasi.

Pembangunan dijadwalkan berlangsung dari 2026 hingga 2038. 8 Dalam proyek selama itu, janji relokasi bukan sekadar soal besaran uang ganti rugi. Pemerintah perlu memastikan rumah pengganti, sekolah, utilitas, akses transportasi, bantuan mata pencaharian, dan lokasi pemakaman telah tersedia sebelum pembebasan lahan dijalankan.

Hal yang perlu dicermati warga terdampak

Konsultasi publik mengenai rencana kompensasi, bantuan, dan permukiman kembali berlangsung pada 7–27 September 2026. 1 Warga dan wilayah terdampak dapat menelaah sejumlah hal yang akan menentukan apakah kebijakan ini berjalan sesuai janji:

• apakah suatu bidang tanah memenuhi syarat untuk menerima kompensasi dua kali lipat;
• bagaimana penilaian harga dan status kelayakan didokumentasikan serta diselesaikan bila terjadi sengketa;
• apakah lokasi relokasi mempertahankan akses ke pekerjaan, sekolah, dan layanan dasar;
• infrastruktur apa saja yang wajib selesai sebelum keluarga pindah;
• bagaimana bantuan bagi mata pencaharian dari lahan pertanian disalurkan; dan
• bagaimana pemindahan makam serta pelestarian situs warisan dilaksanakan.

Janji utama usulan ini jelas: warga tidak semestinya diminta meninggalkan rumah untuk pindah ke tempat pengganti yang belum siap. Pembuktiannya kelak ada pada rumah dan layanan yang benar-benar selesai tersedia, bukan pada rumus kompensasi saja. 35