Mengapa Penolakan Israel terhadap Peta Jalan Gaza Bisa Menghentikan Transisi Pascaperang

Penolakan terbuka Israel terhadap peta jalan Board of Peace pada dasarnya berkaitan dengan urutan langkah dan kendali atas verifikasi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak dokumen 15 poin itu dan mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak akan menarik diri sebelum Hamas “benar-benar” dilucuti. Menurutnya, standar itu mencakup seluruh persenjataan, bukan penyerahan senjata yang terbatas atau sekadar simbolis. 26

Posisi tersebut berseberangan dengan kerangka yang dirancang untuk mengaitkan pelucutan senjata Hamas dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap, stabilisasi internasional, serta pengalihan pemerintahan sehari-hari dari Hamas. 14 Jika lembaga-lembaga Israel tidak bekerja sama dengan badan pelaksana kerangka itu, perselisihan politik dapat berubah menjadi hambatan operasional.

Pokok sengketa: dilucuti lebih dahulu atau berjalan bersamaan?

Peta jalan Board of Peace dimaksudkan membawa Gaza ke fase pascaperang: Hamas menyerahkan senjata, pasukan Israel menarik diri secara bertahap, dan Pasukan Stabilisasi Internasional bekerja bersama kepolisian Palestina yang baru. 117

Israel tidak menolak tujuan pelucutan senjata Hamas. Keberatannya terletak pada mekanisme dan waktunya. Netanyahu menyatakan penarikan tidak dapat dimulai sebelum pelucutan senjata Hamas selesai dan dapat dipercaya. 26 Sebaliknya, pelaporan mengenai peta jalan tersebut menggambarkan penarikan dan pelucutan senjata sebagai proses yang saling terhubung dalam beberapa tahap, bukan dengan menjadikan pelucutan total yang telah diverifikasi sebagai syarat awal. 14

Perbedaan ini penting karena menentukan siapa yang menilai kapan ambang keamanan telah terpenuhi. Rumusan Israel memberi otoritas Israel pengaruh praktis yang menentukan dalam memutuskan apakah pelucutan senjata sudah cukup untuk memungkinkan penarikan pasukan.

Mengapa dugaan ketidakkooperatifan akan sangat menentukan

Catatan publik yang tersedia dengan jelas mendukung kesimpulan bahwa Israel menolak peta jalan tersebut. Namun, catatan itu tidak sepenuhnya menjelaskan cakupan, otorisasi formal, atau rantai komando di balik setiap laporan mengenai penolakan kerja sama oleh pejabat militer dan sipil.

Meski demikian, ketidakkooperatifan akan berdampak besar karena pelaksanaan rencana tidak cukup hanya dengan kesepakatan diplomatik. Misi transisi memerlukan pengaturan praktis bagi personel, peralatan, inspeksi, koordinasi keamanan, dan pergerakan di dalam Gaza. Pasukan yang direncanakan itu ditujukan untuk mendukung keamanan setelah pelucutan Hamas, bersama struktur kepolisian Palestina yang baru, sementara badan Palestina teknokratis mengambil alih pemerintahan sipil. 110

Tanpa koordinasi yang andal, lembaga-lembaga tersebut dapat terbentuk di atas kertas tetapi tidak mampu dikerahkan atau berfungsi secara efektif.

Politik koalisi menaikkan biaya kompromi

Penolakan Netanyahu juga terjadi di tengah tekanan dari sayap kanan politik Israel. Itamar Ben-Gvir secara terbuka menyebut pengaturan itu tidak dapat diterima. Pelaporan juga menyebut sejumlah pejabat senior dan menteri mendesak Netanyahu menyatakan secara terbuka bahwa Israel tidak akan mengikuti ketentuan yang mengharuskan IDF mulai menarik diri. 210

Informasi yang tersedia mendukung pandangan bahwa politik koalisi dan pertimbangan elektoral menambah tekanan untuk menolak kesepakatan yang mencakup penarikan pasukan, pengaturan keamanan internasional, atau transisi administrasi yang dipimpin Palestina. Namun, faktor-faktor itu tidak sepatutnya dianggap sebagai satu-satunya penjelasan atas posisi Israel. Alasan yang dinyatakan Netanyahu adalah keamanan: Hamas harus dilucuti sepenuhnya dan tidak lagi dapat mengancam pasukan maupun warga sipil Israel. 26

Akses adalah titik rawan praktis peta jalan

Keberhasilan peta jalan bergantung pada akses ke Gaza dan kemampuan untuk beroperasi secara aman di sana. Personel internasional tidak dapat memverifikasi penghentian atau penonaktifan persenjataan, membangun kehadiran stabilisasi, ataupun mendukung otoritas pemerintahan baru tanpa pengaturan pergerakan dan keamanan yang dapat diprediksi.

Situasi ini menciptakan masalah melingkar:

1. Israel menyatakan tidak akan menarik diri sebelum pelucutan senjata selesai. 26
2. Peta jalan membayangkan stabilisasi internasional dan tata kelola Palestina transisional sebagai bagian dari proses yang mengikuti atau berjalan bersamaan dengan pelucutan senjata serta penarikan bertahap. 14
3. Lembaga-lembaga tersebut memerlukan akses dan koordinasi yang dapat dijalankan untuk melaksanakan tugasnya. 110

Jika para pihak tidak dapat menyepakati urutan langkah-langkah itu—atau siapa yang memverifikasi kepatuhan—transisi dapat macet, bahkan ketika mereka sama-sama menyatakan tujuan mencegah Hamas tetap memegang kendali bersenjata.

Intinya

Penolakan Israel bukan semata sengketa mengenai bahasa diplomatik. Penolakan itu menggugat pertukaran utama dalam peta jalan: transisi keamanan, penarikan bertahap, dan perubahan tata kelola dimaksudkan berlangsung beriringan. Netanyahu, sebaliknya, menuntut pelucutan Hamas yang lengkap dan terverifikasi sebelum IDF melakukan penarikan apa pun. 26

Kesenjangan ini menjadi ujian utama bagi Board of Peace. Rencana pascaperang tidak bisa dijalankan hanya melalui dukungan internasional atau komitmen tertulis. Rencana itu juga membutuhkan kerja sama di lapangan untuk memverifikasi pelucutan senjata, mengerahkan personel keamanan, dan memungkinkan peralihan sipil. Sampai Israel dan Board of Peace menyelesaikan sengketa urutan tersebut, transisi Gaza yang diusulkan berisiko tetap terhenti di antara syarat-syarat yang tidak sejalan.