Ron Wyden Desak GAO Mengusut Penggunaan Alat Peretasan FBI dan Lembaga Federal AS

Kekhawatiran utama: kesenjangan akuntabilitas

Permintaan itu berangkat dari apa yang disebut Senator Demokrat Ron Wyden sebagai kesenjangan akuntabilitas yang telah berlangsung lama. Lembaga federal AS telah menggunakan kemampuan peretasan dan spyware yang sangat invasif selama puluhan tahun, tetapi Kongres dan publik masih kekurangan informasi dasar mengenai pelaporan, perlindungan, serta pengungkapan kepada pengadilan. 712

Pada 21 Agustus 2026, Wyden meminta Government Accountability Office (GAO)—lembaga pengawas yang mengaudit pemerintah federal AS—melakukan peninjauan komprehensif terhadap cara FBI, Drug Enforcement Administration (DEA), Homeland Security Investigations (HSI) di bawah Immigration and Customs Enforcement (ICE), serta Secret Service menggunakan teknologi tersebut dalam penyelidikan. 1712

Tidak ada laporan tahunan tentang operasi peretasan

Menurut Wyden, pemerintah tidak menerbitkan statistik tahunan mengenai operasi peretasan. Kondisi ini berbeda dengan metode pengawasan konvensional, seperti penyadapan atau penelusuran catatan panggilan melalui pen-register dan perangkat trap-and-trace, yang memiliki mekanisme pelaporan tertentu. Akibatnya, frekuensi, alasan, cakupan, dan dampak sampingan dari intrusi digital pemerintah sulit diketahui publik. 167

Wyden juga menyatakan bahwa Departemen Kehakiman AS dan FBI berulang kali tidak memenuhi permintaan Kongres untuk meningkatkan transparansi. Karena itu, ia menilai pemeriksaan independen oleh GAO, dengan laporan yang dapat dibaca publik dan tidak memuat informasi rahasia, diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut. 712

Apa saja yang ingin diperiksa GAO?

Permintaan Wyden mencakup beberapa aspek penting:

• Frekuensi dan alasan penggunaan: GAO diminta menelusuri seberapa sering alat peretasan dan spyware digunakan serta untuk tujuan apa.
• Risiko penyalahgunaan: Pemeriksaan perlu menilai apakah agen pernah menggunakan alat tersebut untuk kepentingan pribadi atau tanpa kewenangan, serta apakah pengamanan teknis dan mekanisme pengawasan yang ada cukup untuk mencegahnya. 712
• Pengadaan dan keamanan alat: GAO diminta mengkaji bagaimana teknologi itu diperoleh, disimpan, dan dilindungi dari kebocoran. Pemeriksaan juga mencakup apakah kerentanan yang terkait dengan alat tersebut diserahkan ke proses pemerintah untuk menentukan apakah celah keamanan perlu dilaporkan kepada perusahaan teknologi agar dapat diperbaiki. 6712
• Informasi kepada hakim: Tinjauan itu juga akan menilai bagaimana lembaga federal menjelaskan kemampuan alat peretasan ketika mengajukan surat perintah penggeledahan, termasuk risiko bahwa perangkat milik orang yang belum teridentifikasi atau warga yang tidak bersalah ikut terdampak. 712

Kekhawatiran terakhir berkaitan langsung dengan hak privasi dan proses hukum. Alat peretasan dapat membuka data yang sangat pribadi, sehingga hakim perlu memahami kemampuan teknisnya dan potensi dampaknya sebelum memberikan izin.

Kasus L3Harris memperlihatkan risiko kebocoran

Wyden juga menempatkan persoalan ini dalam konteks keamanan siber dan ancaman dari orang dalam. Kasus mantan eksekutif L3Harris, Peter Williams, yang diduga mencuri dan menjual alat peretasan canggih, menjadi ilustrasi tentang bagaimana kemampuan berkelas pemerintah dapat keluar dari kendali lalu digunakan kembali oleh aktor asing yang bermusuhan maupun pelaku kriminal.

Bagi Wyden, persoalan tersebut bukan hanya soal apakah suatu lembaga memiliki kewenangan untuk meretas perangkat. Yang juga penting adalah bagaimana alat itu diamankan sepanjang siklus penggunaannya, bagaimana kerentanan ditangani, dan siapa yang bertanggung jawab jika teknologi tersebut bocor.

Teknologi ini bukan hal baru

Penggunaan teknik penyusupan ke komputer oleh penegak hukum federal juga bukan perkembangan baru. Dalam penyelidikan tahun 1999 terhadap Nicodemo S. Scarfo, anggota kelompok kriminal di Philadelphia yang diselidiki atas perjudian ilegal dan praktik rentenir, FBI diketahui menggunakan perangkat lunak pencatat ketikan untuk mengakses bukti yang dienkripsi dengan PGP. 712

Contoh tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk menyusup ke perangkat digital telah ada selama lebih dari dua dekade. Namun, menurut Wyden, mekanisme transparansi dan pengawasannya belum berkembang seiring dengan semakin kuatnya teknologi tersebut.

Intinya

Wyden meminta GAO melakukan pemeriksaan karena alat peretasan dan spyware dapat mengungkap informasi pribadi dalam jumlah besar sekaligus menimbulkan risiko keamanan sistemik. Ia ingin ada bukti yang lebih jelas bahwa penggunaan, penyimpanan, pengamanan kerentanan, penyampaian informasi kepada pengadilan, dan pengawasan internal terhadap teknologi itu benar-benar memiliki batasan yang memadai.