Mengapa Enam Negara Uni Eropa Mendorong Pajak Keuntungan Tak Terduga bagi Perusahaan Minyak?

Apa yang mendorong usulan ini?

Dorongan terbaru untuk menerapkan pajak keuntungan tak terduga—atau windfall tax—merupakan respons terhadap dua tekanan sekaligus: melonjaknya biaya hidup dan kekhawatiran bahwa pasar energi menjadi tidak adil.

Jerman, Italia, Austria, Polandia, Portugal, dan Spanyol berpendapat bahwa perusahaan yang memperoleh keuntungan besar karena kenaikan harga yang dipicu krisis seharusnya ikut membantu membiayai perlindungan bagi rumah tangga dan dunia usaha. Keuntungan tersebut, menurut argumen mereka, tidak sepenuhnya berasal dari investasi produktif atau peningkatan kapasitas baru, melainkan dari gangguan pasokan dan gejolak harga. ^RA

Dalam surat bersama kepada menteri keuangan Irlandia, keenam negara meminta pembahasan mengenai kerangka pajak bersama Uni Eropa dimasukkan ke agenda pertemuan para menteri keuangan Uni Eropa pada 18–19 September di Dublin. Irlandia memegang presidensi bergilir Dewan Uni Eropa. Polandia kini memperluas kelompok yang sebelumnya beranggotakan lima negara ketika seruan serupa disampaikan pada April. ^RA

Kekhawatiran terhadap guncangan pasokan dan inflasi

Gangguan yang melibatkan konflik Iran dan pelayaran melalui Selat Hormuz telah memperbesar kekhawatiran mengenai pasokan minyak dan gas. Jika pasokan tetap terbatas, harga bahan bakar dan energi dapat bertahan tinggi lebih lama, menambah tekanan inflasi, serta membebani konsumen dan perusahaan kecil secara tidak proporsional. ^AE

Para pendukung pajak di tingkat Uni Eropa juga ingin menghindari situasi ketika setiap negara menerapkan pungutan dengan aturan berbeda. Pendekatan nasional yang tidak seragam berpotensi menciptakan distorsi persaingan: perusahaan energi di satu negara bisa menghadapi beban jauh lebih besar dibandingkan perusahaan dengan operasi serupa di negara tetangga.

Kerangka bersama diharapkan menetapkan siapa yang dikenai pungutan, bagaimana keuntungan “berlebih” dihitung, serta untuk berapa lama pajak tersebut berlaku.

Besarnya keuntungan perusahaan minyak menjadi amunisi politik

Seruan itu memperoleh dorongan dari laporan kinerja perusahaan minyak besar. ExxonMobil melaporkan laba sebesar US$14,53 miliar pada periode April–Juni, sedangkan Chevron membukukan US$12,07 miliar. Keduanya mencatat kenaikan tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkiraan terpisah menempatkan laba gabungan lima perusahaan minyak besar Barat pada kuartal kedua sekitar US$48 miliar. ^BD

Namun, angka keuntungan “berlebih” perlu dibaca dengan hati-hati. Klaim hampir €40 miliar untuk enam perusahaan dan sekitar €17,9 miliar keuntungan berlebih bagi delapan perusahaan pada paruh pertama 2026 bergantung pada perusahaan yang dipilih, konversi mata uang, metode akuntansi, serta definisi keuntungan berlebih yang digunakan. ^N

Perkiraan yang lebih konservatif dalam bukti yang tersedia menempatkan keuntungan berlebih yang berasal dari kegiatan di Eropa pada sekitar €7,5 miliar untuk delapan perusahaan selama paruh pertama tahun tersebut. ^N

Perbedaan ini penting karena pajak tersebut tidak dimaksudkan sebagai pajak umum atas seluruh laba perusahaan energi. Sasaran utamanya adalah bagian keuntungan yang dianggap melampaui tingkat normal akibat keadaan luar biasa.

Portugal sudah mengambil langkah sendiri

Portugal telah bergerak lebih jauh daripada sekadar menyerukan kebijakan bersama. Pemerintahnya menyetujui pungutan sementara sebesar 33% atas keuntungan luar biasa tahun 2026 yang diperoleh perusahaan ekstraksi minyak dan pengilangan. ^E

Pungutan itu dirancang untuk dikenakan pada bagian keuntungan yang melampaui ambang tertentu dibandingkan rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Selain berpotensi menghasilkan dana untuk membantu masyarakat, langkah Portugal juga menjadi contoh bahwa pungutan yang terarah dapat dirancang dan dijalankan secara administratif.

Modelnya kemungkinan berasal dari kebijakan krisis energi 2022

Kerangka yang didorong keenam negara kemungkinan akan mengambil pelajaran dari “kontribusi solidaritas” sementara Uni Eropa yang diberlakukan setelah krisis energi 2022, menyusul invasi Rusia ke Ukraina.

Model tersebut pada dasarnya mengenakan pungutan terbatas waktu atas keuntungan yang berada di atas garis dasar historis. Dengan demikian, pajak tidak diterapkan terhadap seluruh pendapatan perusahaan energi, melainkan terhadap bagian yang dinilai luar biasa.

Para menteri juga meminta analisis lebih mendalam terhadap margin kilang. Perusahaan pengilangan dapat memperoleh keuntungan besar dari selisih harga produk olahan dan bahan baku, bahkan ketika minyak mentah yang diproses berasal dari luar negeri. Karena itu, hanya berfokus pada produsen minyak belum tentu menangkap seluruh keuntungan yang muncul di sepanjang rantai pasok.

Parlemen Eropa juga telah mengakui bahwa pembatasan pasokan dapat menciptakan keuntungan luar biasa bagi perusahaan energi. Lembaga tersebut menyebut kontribusi solidaritas sementara sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan. ^G

Hambatan terbesar ada di ranah politik

Persoalan utama bukan hanya bagaimana menghitung keuntungan berlebih, tetapi apakah negara-negara Uni Eropa dapat menyepakati kebijakan tersebut.

Pada April, Komisi Eropa belum berkomitmen untuk mengusulkan pungutan semacam itu. Komisi saat itu menyatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah krisis yang lebih terarah. ^R

Pajak juga merupakan isu yang sensitif di tingkat Uni Eropa karena menyangkut kewenangan fiskal negara anggota dan kepentingan industri energi. Bahkan di Jerman, salah satu penggerak utama inisiatif ini, pemerintah terbelah. Menteri Keuangan Lars Klingbeil dan Partai Sosial Demokrat (SPD) mendukung pembahasan kerangka Uni Eropa, sementara CDU menentangnya. ^E

Apa arti usulan ini bagi konsumen?

Jika disepakati, penerimaan dari pajak tersebut dapat digunakan untuk mendanai bantuan energi, meringankan beban rumah tangga dan perusahaan, atau mendukung langkah lain untuk mengurangi dampak harga bahan bakar yang tinggi.

Tetapi pajak ini tidak otomatis menurunkan harga minyak di pasar global. Dampaknya akan bergantung pada desain kebijakan, cara perusahaan menyesuaikan harga dan investasinya, serta bagaimana pemerintah menggunakan penerimaan yang terkumpul.

Singkatnya, usulan enam negara tersebut adalah upaya mengalihkan sebagian keuntungan yang muncul akibat krisis minyak dan pengilangan untuk membantu konsumen menghadapi biaya energi. Dukungan politiknya bertambah—terutama setelah Polandia bergabung dan Portugal menetapkan pungutan nasional—namun Uni Eropa masih belum memiliki rancangan final atau koalisi politik yang cukup kuat untuk memastikan kebijakan itu diberlakukan.