Serangan Udara di Biara Myanmar Dilaporkan Tewaskan 14 Orang Saat Retret Buddhist Lent

Retret tersebut digelar dalam rangka Buddhist Lent, masa ketika umat Buddha memperdalam praktik keagamaan dan meditasi. Sejumlah laporan menyebut kegiatan itu berlangsung selama sepekan, meski ada perbedaan keterangan mengenai durasi keseluruhan para peserta berada di pusat meditasi.

Korban tewas dan terluka

Jumlah korban tewas yang dilaporkan mencapai 14 orang. Salah satu laporan menyebut 11 korban adalah laki-laki dan tiga lainnya perempuan. Sumber lain mengatakan banyak peserta retret merupakan orang lanjut usia, diperkirakan berusia antara 50 hingga 70 tahun.

Sekitar 20 orang juga dilaporkan mengalami luka-luka. Karena informasi tersebut muncul dari sumber lokal dan oposisi ketika konflik masih berlangsung, angka korban ini sebaiknya dipahami sebagai jumlah yang dilaporkan, bukan angka final yang telah diverifikasi secara independen.

Kesaksian saksi dan tuduhan serangan disengaja

Perwakilan oposisi serta saksi di lokasi menggambarkan kejadian itu sebagai serangan udara militer. Mereka mengatakan sebuah jet tempur menyerang kompleks biara dan aula tempat retret berlangsung, serta menuduh serangan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Tuduhan itu menjadi bagian penting dari laporan awal, tetapi belum dipastikan melalui penyelidikan independen, analisis citra satelit, atau temuan resmi mengenai niat dan pihak yang bertanggung jawab.

Pemerintah militer Myanmar juga belum dilaporkan memberikan konfirmasi maupun bantahan publik terkait serangan spesifik di biara tersebut. Dengan demikian, atribusi serangan masih diperselisihkan, meski sejumlah media melaporkan informasi yang serupa mengenai lokasi, waktu, dan jumlah korban.

Terjadi di tengah eskalasi serangan udara

Laporan mengenai serangan di biara itu muncul ketika kekhawatiran meningkat atas penggunaan kekuatan udara dalam perang saudara Myanmar. Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar (IIMM), badan yang dibentuk untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional di negara tersebut, mengatakan militer semakin sering menggunakan pesawat dan kendaraan udara berbiaya rendah, termasuk paralayang bermotor serta gyrocopter, dalam serangan yang menewaskan warga sipil.

Penyelidik PBB juga melaporkan bahwa militer Myanmar meningkatkan serangan udara terhadap warga sipil menjelang pemilu yang berlangsung pada akhir 2025 hingga Januari 2026. Penyelidikan yang sama menyatakan semua pihak dalam konflik telah melakukan pelanggaran serius, termasuk dugaan kejahatan perang, selama periode yang diteliti.

Secara terpisah, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), lembaga pemantau konflik, melaporkan memburuknya represi dan meningkatnya kampanye pengeboman udara setelah militer Myanmar menata ulang struktur komandonya pada Maret 2026. Reuters, mengutip pemantau tersebut, melaporkan lebih dari selusin pembunuhan massal pada 2026 yang secara keseluruhan menewaskan lebih dari 450 warga sipil.

Temuan umum itu tidak otomatis membuktikan apa yang terjadi di Swel Le Oh. Namun, temuan tersebut menempatkan laporan serangan terhadap biara dalam pola kekerasan udara yang semakin intens dan berdampak pada warga sipil.

Latar belakang perang dan politik Myanmar

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari 2021, menggulingkan pemerintahan terpilih dan mengakhiri satu dekade demokratisasi parsial. Kudeta itu memicu konflik bersenjata berskala nasional antara militer, kelompok pro-demokrasi, dan organisasi bersenjata etnis.

Perkiraan jumlah korban tewas berbeda-beda, bergantung pada metodologi dan jenis kematian terkait konflik yang dihitung. Council on Foreign Relations menyebut lebih dari 100.000 orang telah tewas, sedangkan ringkasan lain menggunakan angka yang lebih hati-hati, yaitu puluhan ribu korban.

Pemilu yang diselenggarakan militer pada Desember 2025 hingga Januari 2026 juga menuai persoalan legitimasi. Reuters melaporkan Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta 2021, terpilih sebagai presiden oleh parlemen yang pro-militer pada 3 April 2026.

Congressional Research Service menggambarkan pemerintahan baru itu sebagai pemerintahan yang secara nominal sipil tetapi tetap dipimpin militer. International Center for Not-for-Profit Law menyebut oposisi memboikot pemilu tersebut dan menggambarkan prosesnya sebagai pemilu palsu.

Dalam konteks itu, laporan serangan terhadap biara dipandang bukan hanya sebagai peristiwa jatuhnya korban, tetapi juga sebagai ujian terhadap klaim bahwa Myanmar sedang menuju pemerintahan sipil. Peralihan politik tetap berlangsung ketika perang saudara dan serangan udara terhadap warga sipil terus berlanjut.