Doktrin “Ofensif” Iran: Tak Akan Menyerang Lebih Dulu, tetapi Balasannya Makin Luas

Pejabat Iran menggambarkan pembangunan kembali tersebut sebagai kebutuhan militer sekaligus bukti ketahanan dalam negeri. Pelaksana tugas Menteri Pertahanan Majid Ebnolreza mengatakan lini produksi pertahanan beroperasi lebih aktif dibanding sebelumnya. Ia juga menekankan penggunaan teknologi domestik dan sistem canggih.

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Reza Talaei-Nik, kemudian mengklaim bahwa produksi tahunan senjata dan peralatan pertahanan Iran meningkat dua kali lipat antara Juli 2025 dan Juli 2026. Ia juga mengatakan produksi sejumlah produk strategis dan persediaan kebutuhan perang naik lebih dari tiga kali lipat selama konflik.

Angka-angka tersebut perlu dipahami sebagai klaim resmi pemerintah Iran, bukan hasil pengukuran yang telah diaudit secara independen. Laporan yang tersedia mendukung adanya upaya Iran untuk memulihkan dan memperluas produksi pertahanannya, tetapi belum dapat memastikan skala, mutu, maupun kesiapan operasional seluruh sistem yang diklaim telah diproduksi Teheran. Institute for the Study of War menilai upaya pemulihan kemampuan militer selama gencatan senjata sejalan dengan perilaku organisasi militer yang memperoleh waktu dan ruang untuk membangun kembali kekuatannya setelah pertempuran.

Mengapa Selat Hormuz sangat penting?

Pesan militer Iran tidak dapat dipisahkan dari Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi titik penting perselisihan dengan Washington. Selat yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman itu merupakan jalur strategis bagi pelayaran dan perdagangan energi global. Menurut Reuters, lalu lintas kapal di sana melambat hingga hampir terhenti setelah serangkaian serangan dan pembatasan transit.

Nilai strategis bagi Teheran bukan semata-mata klaim kepemilikan hukum atas jalur tersebut. Iran dapat memanfaatkan kemampuan militer di sekitar selat dan ancaman serangan untuk membahayakan atau menghambat pelayaran. Langkah itu berpotensi meningkatkan biaya ekonomi dan politik bagi Amerika Serikat maupun negara-negara lain. Laporan Congressional Research Service mencatat bahwa ancaman dan serangan telah nyaris menghentikan lalu lintas maritim, sekaligus mendokumentasikan perselisihan mengenai pengelolaan selat pada masa depan.

Kedua pihak juga menggambarkan situasinya dengan cara berbeda. Nota kesepahaman tertanggal 17 Juni menyebut penghapusan blokade laut Amerika Serikat serta pengaturan Iran untuk menjamin pelayaran kapal komersial secara aman selama 60 hari. Namun, pengelolaan jangka panjang Selat Hormuz masih belum ditentukan. Iran membantah klaim Washington bahwa Amerika Serikat menguasai Hormuz, sedangkan Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat berada dalam “kendali penuh” atas jalur air tersebut.

Diplomasi menjadi pemicu utama

Ancaman Iran tetap disampaikan dengan syarat: jalur diplomatik harus gagal terlebih dahulu. Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran akan meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah sekitarnya, serta melancarkan serangan yang “tepat waktu dan presisi” untuk mematahkan blokade laut Amerika Serikat apabila Washington tidak menjalankan perjanjian sementara dalam hitungan minggu.

Di sisi lain, Trump mengatakan Amerika Serikat akan menunda serangan baru jika kesepakatan cepat dapat menghentikan ambisi nuklir Iran dan membuka kembali Selat Hormuz. Artinya, postur militer dan perundingan kini saling berkaitan erat. Semakin besar keraguan Teheran terhadap pelaksanaan kesepakatan, semakin kuat pula Iran menampilkan kekuatan militer sebagai alternatif bagi diplomasi.

Hasilnya adalah doktrin yang dibangun di atas pengekangan bersyarat dan ancaman perluasan konflik. Iran mengatakan tidak akan menyerang lebih dulu, tetapi memperingatkan bahwa serangan berikutnya akan dibalas melalui kampanye yang lebih cepat dan lebih luas, dengan dukungan peningkatan produksi senjata dalam negeri serta tekanan terhadap lalu lintas maritim.

Ketidakpastian utamanya bukan pada apa yang dikatakan pejabat Iran, melainkan pada seberapa banyak kemampuan yang diklaim telah pulih benar-benar siap digunakan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ancaman itu akan cukup untuk mencegah serangan baru—atau justru membuat eskalasi semakin mungkin.