DJI Menang di Sisi Prosedural, tetapi Belum Lolos dari Daftar Pentagon

Gugatan DJI dan kekalahan di pengadilan tingkat bawah

Pada Oktober 2024, DJI menggugat Departemen Pertahanan berdasarkan Administrative Procedure Act—undang-undang yang mengatur peninjauan keputusan lembaga pemerintah—serta Amandemen Kelima Konstitusi AS. Perusahaan berargumen bahwa penetapan tersebut tidak didukung bukti dan penjelasan yang memadai, melanggar hak atas proses hukum yang semestinya, serta menimbulkan kerugian reputasi dan bisnis yang serius.

Pada 26 September 2025, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia membiarkan penetapan itu tetap berlaku. Menurut DJI, pengadilan menolak sejumlah tuduhan pemerintah, tetapi tetap menganggap temuan yang tersisa cukup untuk mempertahankan status perusahaan dalam daftar.

DJI lalu mengajukan banding. Perusahaan secara konsisten menyatakan dirinya sebagai perusahaan sipil yang bergerak di bidang drone dan teknologi kamera, bukan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah China maupun berafiliasi dengan militer China.

DJI juga berpendapat bahwa kemungkinan penggunaan militernya berasal dari sifat teknologi drone komersial yang bersifat dual-use—dapat digunakan untuk keperluan sipil maupun militer—bukan dari kepemilikan militer, produksi peralatan militer, atau pemasaran untuk pertempuran. Perusahaan mengatakan pihaknya mengecam penggunaan drone dalam pertempuran dan telah menerapkan kebijakan serta langkah-langkah untuk mencegah atau menghambat penggunaan tersebut.

Namun, menurut pandangan pengadilan tingkat bawah, kebijakan DJI yang melarang penggunaan militer tidak menghapus potensi maupun penggunaan aktual teknologi tersebut untuk keperluan militer.

Putusan pengadilan banding: mengapa perkara dikembalikan?

Pada 14 Agustus 2026, Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Distrik Columbia menguatkan sebagian putusan pengadilan tingkat bawah, membatalkan bagian lainnya, dan mengembalikan perkara untuk diproses lebih lanjut.

Isu utamanya adalah temuan bahwa DJI berkontribusi pada basis industri pertahanan China. Pengadilan banding menyatakan pengadilan tingkat bawah tidak dapat mempertahankan temuan tersebut hanya berdasarkan catatan yang tidak dirahasiakan, terutama karena penjelasan publik Departemen Pertahanan tentang kesimpulan itu telah disensor seluruhnya. Pengadilan mencatat bahwa Section 1260H mengizinkan pemerintah menyerahkan materi pendukung yang bersifat rahasia kepada pengadilan secara ex parte dan in camera—tanpa kehadiran pihak lawan dan melalui pemeriksaan tertutup.

Artinya, pengadilan tingkat bawah kini harus menilai keseluruhan catatan administratif, termasuk bukti rahasia, sebelum memutuskan apakah alasan tersebut benar-benar didukung bukti dan dapat dipertahankan secara hukum.

Putusan ini bersifat terbatas. Pengadilan tidak menyatakan bahwa DJI tidak memiliki hubungan dengan sektor pertahanan China, tidak menolak seluruh dasar penetapan pemerintah, dan tidak memerintahkan penghapusan DJI dari daftar Pentagon secara langsung. Menurut pemberitaan mengenai putusan tersebut, tiga argumen besar DJI ditolak, sementara persoalan mengenai pemeriksaan catatan rahasia dikembalikan untuk dipertimbangkan ulang.

Mengapa persoalan bukti rahasia penting?

Penetapan yang berkaitan dengan keamanan nasional sering kali melibatkan informasi yang menurut pemerintah tidak dapat dibuka kepada publik. Putusan pengadilan banding ini tidak melarang Departemen Pertahanan menggunakan bukti rahasia. Sebaliknya, putusan tersebut menegaskan bahwa pengadilan harus memeriksa materi yang menjadi dasar keputusan pemerintah apabila catatan publik tidak menjelaskan secara mandiri kesimpulan utama.

Perbedaan ini penting bagi perusahaan lain yang menghadapi penetapan serupa. Pemerintah dapat melindungi informasi sensitif dari pengungkapan publik, tetapi pengadilan tetap harus melakukan peninjauan yang bermakna atas bukti yang mendasari keputusan tersebut. Karena itu, perkara DJI bukan hanya menyangkut status satu produsen drone, melainkan juga proses hukum untuk meninjau penetapan keamanan nasional.

Dampaknya bagi pembeli drone dan sektor pertanian

DJI memproduksi drone konsumen dan komersial yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan, dan penghobi. Pemanfaatannya mencakup pencitraan, inspeksi, keselamatan publik, pemetaan, serta berbagai kegiatan pertanian.

Dalam pertanian, platform drone dapat digunakan untuk mengambil gambar lahan, memantau tanaman, membuat peta, dan mendukung alur kerja aplikasi presisi. Grand View Research memperkirakan nilai pasar drone pertanian di Amerika Serikat mencapai US$506,3 juta pada 2024 dan mencantumkan DJI sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut.

Putusan banding ini sendiri tidak mengubah apa yang boleh dibeli atau dioperasikan oleh setiap pelanggan di AS. Perkara Section 1260H terpisah dari kemungkinan pembatasan lain terkait impor, pengadaan pemerintah, telekomunikasi, penerbangan, maupun otorisasi peralatan.

Bagi petani dan operator komersial, kesimpulan langsungnya adalah: penggunaan dan status hukum DJI masih berjalan dalam kondisi penuh ketidakpastian. DJI tetap tercantum dalam daftar Pentagon selama pengadilan tingkat bawah menjalankan peninjauan yang diperintahkan. Hasil akhirnya dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menggugat label tersebut, tetapi putusan 14 Agustus 2026 tidak menghapus penetapan dan belum menjadi keputusan final atas seluruh klaim DJI.