Mengapa China Memblokir Kerja Sama dalam Penyelidikan Subsidi Uni Eropa atas Akuisisi JD.com–Ceconomy?

Perintah pelarangan yang dikeluarkan China pada 19 Agustus 2026 berawal dari perselisihan mengenai cara Komisi Eropa mengumpulkan bukti dalam penyelidikan berdasarkan Foreign Subsidies Regulation (FSR) terhadap rencana akuisisi Ceconomy oleh JD.com.

Beijing mengatakan Uni Eropa meminta informasi dalam jumlah besar yang tersimpan di China—termasuk data dari lembaga perbankan China—serta mengaitkan ketidakpatuhan dengan konsekuensi tertentu. China menilai tindakan tersebut sebagai penggunaan kewenangan hukum publik Uni Eropa yang tidak semestinya di wilayah China.

Komisi Eropa memiliki sudut pandang berbeda. Brussels sedang memeriksa apakah kontribusi finansial dari pemerintah non-Uni Eropa kepada JD.com berpotensi mendistorsi persaingan di pasar internal Uni Eropa melalui transaksi tersebut. Perselisihan ini kini menciptakan benturan langsung antara larangan China untuk membantu penyelidikan dan kewajiban pemberian informasi yang ditetapkan Uni Eropa.

Apa yang dilarang China?

Kementerian Kehakiman China, bersama Kementerian Perdagangan dan sejumlah lembaga lain, menyatakan bahwa langkah-langkah penyelidikan lintas batas Uni Eropa dalam kasus JD.com merupakan bentuk “yurisdiksi ekstrateritorial yang tidak semestinya”. Perintah tersebut berlaku sejak diterbitkan dan melarang organisasi maupun individu di China melaksanakan atau membantu langkah-langkah yang telah ditentukan.

Keberatan China bukan hanya menyangkut substansi penyelidikan Uni Eropa, melainkan terutama metode pengumpulan buktinya. Otoritas China mengatakan Komisi Eropa meminta informasi dan catatan yang berada di China dalam cakupan yang luas, tidak diperlukan, atau tidak berkaitan dengan penyelidikan.

Beijing berpendapat bahwa permintaan tersebut melanggar prinsip kedaulatan, nonintervensi, dan aturan hukum internasional dalam pengumpulan bukti lintas negara. Namun, hal itu merupakan posisi hukum dan kebijakan yang dinyatakan China, bukan putusan yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan internasional.

China mendesak Uni Eropa memperbaiki apa yang disebutnya sebagai praktik yang keliru dan mengatakan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingan sah perusahaan China.

Dampak langsungnya adalah munculnya potensi konflik hukum. Pihak-pihak di China diperintahkan untuk tidak membantu langkah penyelidikan yang dilarang, sedangkan JD.com tetap menghadapi proses regulasi Uni Eropa yang sedang berjalan.

Bagaimana sengketa ini berkaitan dengan akuisisi Ceconomy?

JD.com mengajukan tawaran sekitar €2,2 miliar atau sekitar US$2,5 miliar untuk mengakuisisi Ceconomy, peritel elektronik Jerman yang menaungi jaringan MediaMarkt dan Saturn. Kantor Kartel Federal Jerman menyetujui pengambilalihan kendali tersebut pada September 2025. Namun, keputusan itu hanya menilai dampak persaingan transaksi berdasarkan hukum merger Jerman.

Pemeriksaan Uni Eropa membahas pertanyaan yang berbeda: apakah kontribusi finansial dari pemerintah non-Uni Eropa memberikan keuntungan kepada suatu perusahaan hingga berpotensi mendistorsi pasar internal Uni Eropa. FSR memungkinkan Komisi Eropa menyelidiki kontribusi finansial semacam itu kepada perusahaan yang beroperasi di Uni Eropa dan mulai berlaku pada Juli 2023.

JD.com secara resmi memberi tahu Komisi Eropa mengenai transaksi Ceconomy pada 17 April 2026. Pada 28 Mei, Komisi membuka penyelidikan mendalam karena khawatir JD.com mungkin menerima subsidi asing, termasuk pembiayaan dengan persyaratan istimewa, keuntungan pajak, atau bentuk dukungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya mengajukan tawaran tersebut.

Pada 22 Juli, Komisi menerbitkan Statement of Objections, yaitu dokumen yang memuat keberatan awal regulator. Dokumen ini belum merupakan keputusan akhir bahwa transaksi tersebut melanggar hukum Uni Eropa.

Komisi mempertanyakan apakah dukungan negara China yang mungkin diterima JD.com membantu perusahaan membayar premi tinggi untuk Ceconomy dan pada akhirnya mendistorsi persaingan di pasar Uni Eropa.

Apa kemungkinan langkah berikutnya?

Daftar perkara publik Komisi Eropa mencantumkan 2 Oktober 2026 sebagai tenggat sementara untuk mengambil keputusan. Tanggal tersebut belum tentu menjadi akhir proses karena JD.com telah mengajukan usulan pemulihan, sementara dokumen publik tidak mengungkapkan detailnya.

Secara umum, hasil pemeriksaan dapat berupa:

• transaksi disetujui tanpa syarat;
• transaksi dilanjutkan dengan komitmen atau pemulihan yang mengikat;
• transaksi dilarang apabila Komisi menemukan distorsi dan menilai tidak ada langkah pemulihan yang memadai; atau
• konsekuensi prosedural dan sanksi tertentu apabila pihak yang diperiksa menghambat penyelidikan atau gagal memberikan informasi yang diwajibkan.

Perintah China berpotensi memperumit proses tersebut. Akses Komisi Eropa terhadap bukti yang menurutnya diperlukan dapat terbatas, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan dan membuat perundingan mengenai langkah pemulihan menjadi lebih sulit.

Mengapa kasus Nuctech penting?

Kasus JD.com bukan perselisihan yang berdiri sendiri. Pada Mei 2026, China menggunakan pendekatan serupa terhadap penyelidikan FSR Komisi Eropa atas Nuctech, perusahaan China yang memproduksi peralatan pemeriksaan keamanan.

Beijing menyatakan bahwa permintaan informasi kepada entitas China dalam kasus Nuctech terlalu luas dan melarang organisasi maupun individu membantu langkah penyelidikan yang telah ditentukan.

Kedua perkara ini penting karena menguji batas antara kewenangan Uni Eropa untuk menyelidiki tindakan yang berdampak pada pasar internalnya dan kewenangan China untuk membatasi kerja sama dari entitas yang berada di wilayah China.

China memperkenalkan kerangka baru untuk melawan yurisdiksi ekstrateritorial yang dianggap tidak semestinya pada April 2026. Kasus Nuctech dan JD.com menjadi penerapan penting kerangka tersebut terhadap pengumpulan bukti dalam penyelidikan FSR Uni Eropa.

Sengketa yang lebih besar dari satu transaksi

Pemeriksaan Ceconomy kini menjadi dua hal sekaligus: perkara transaksi bisnis dan ujian yurisdiksi.

Bagi Uni Eropa, pertanyaannya adalah apakah aturan subsidi asing dapat ditegakkan ketika data pembiayaan dan catatan perusahaan yang relevan berada di China. Bagi China, pertanyaannya adalah apakah permintaan tersebut secara tidak semestinya memperluas kewenangan regulasi Uni Eropa ke luar wilayah blok tersebut.

Sebelum Komisi Eropa mengeluarkan keputusan, tiga hal akan menjadi perhatian utama: apakah usulan pemulihan JD.com mampu menjawab kekhawatiran regulator, apakah sengketa akses bukti akan menunda pemeriksaan, dan apakah Beijing serta Brussels dapat menemukan cara untuk menyelesaikan tuntutan kerja sama yang saling bertentangan.

Dengan demikian, isu terdekatnya bukanlah putusan final mengenai apakah JD.com menerima subsidi yang melanggar aturan. Persoalan utamanya adalah apakah regulator di kedua pihak dapat menuntaskan penyelidikan ketika masing-masing menerapkan hukumnya sendiri.