Pengadilan di Inggris dan Wales mengambil langkah yang lebih tegas. His Majesty’s Courts & Tribunals Service (HMCTS), lembaga yang mengelola gedung pengadilan di wilayah tersebut, menyatakan kacamata pintar Meta tidak boleh dibawa masuk. Perangkat yang ditemukan saat pemeriksaan dapat disita sementara dan dikembalikan ketika pemilik meninggalkan gedung.

Restoran, pub, dan teater juga menetapkan pembatasan sendiri. Pertimbangan praktisnya sederhana: staf mungkin tidak dapat membedakan pelanggan yang sekadar memakai kacamata dari orang yang sedang merekam pengunjung di sekitarnya.

Respons Inggris menunjukkan mengapa teknologi ini sulit diatur hanya dengan aturan kamera konvensional. Sebuah venue memang dapat melarang perekaman, tetapi bisa saja menyimpulkan bahwa memastikan apakah perekaman sedang berlangsung terlalu sulit. Akibatnya, perangkatnya yang dibatasi sejak awal.

Amerika Serikat: ICE melarang kacamata konsumen, sementara DHS mengembangkan alternatif biometrik

Pada 18 Agustus 2026, Immigration and Customs Enforcement (ICE) dilaporkan melarang seluruh pegawainya memakai kacamata Meta atau perangkat serupa di tempat kerja federal. Badan tersebut menganggap kacamata itu sebagai kamera tubuh milik pribadi dan memperingatkan bahwa perangkat tersebut dapat secara tidak sengaja menangkap, merekam, atau mengirim informasi sensitif—yang berpotensi mengganggu privasi dan perlindungan hukum.

Kebijakan itu muncul setelah personel ICE dan Customs and Border Protection (CBP) terlihat memakai kacamata Ray-Ban Meta dalam operasi imigrasi di beberapa negara bagian AS.

Namun, pada saat yang sama, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengusulkan anggaran 7,5 juta dolar AS untuk mengembangkan prototipe kacamata pintar dengan kemampuan identifikasi biometrik secara waktu nyata bagi agen ICE di lapangan. Proyek ini masih berada pada tahap pengembangan dan usulan anggaran, bukan bukti bahwa sistem tersebut telah digunakan.

Perbedaan ini memperlihatkan ketegangan kebijakan yang jelas: perangkat konsumen pribadi dipandang sebagai kamera yang tidak terkendali, sedangkan perangkat resmi pemerintah dirancang dengan sistem, kepemilikan, dan rantai pengawasan institusional. Namun, pembedaan tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan kebebasan sipil. Kacamata pengenal wajah milik pemerintah juga dapat memunculkan pertanyaan tentang akurasi, pengawasan, penyimpanan data, dan hak orang yang diidentifikasi di lapangan.

Jerman: HateAid membawa persoalan ini ke ranah pidana

Di Jerman, organisasi hak digital HateAid mengajukan pengaduan pidana pada 12 Agustus terhadap entitas Meta, Ray-Ban, dan Oakley, serta sejumlah peritel yang menjual kacamata tersebut. HateAid berpendapat bahwa kacamata yang tampak seperti aksesori biasa, tetapi mampu merekam tanpa diketahui, dapat bertentangan dengan aturan Jerman yang melarang perangkat komunikasi tersembunyi yang dirancang untuk merekam orang secara diam-diam.

Organisasi itu meminta agar penjualan model Wayfarer Gen 2 dihentikan dan agar diberlakukan persyaratan safety by design—keamanan yang dibangun sejak tahap desain—sehingga orang tidak dapat direkam tanpa sepengetahuan mereka.

Perlu dicatat, pengaduan pidana merupakan tuduhan dan permintaan untuk penyelidikan. Ini bukan putusan bersalah, vonis pengadilan, atau bukti bahwa penjualan produk tersebut telah dilarang. Arti penting langkah HateAid adalah sasaran keberatannya: bukan hanya perilaku pemakai, melainkan juga desain dan penjualan perangkatnya.

Meta membantah dasar keberatan tersebut. Perusahaan mengatakan kacamata itu telah disetujui regulator Jerman pada 2022 dan dirancang dengan perlindungan privasi. Perbedaan posisi ini menyoroti pertanyaan hukum utama: apakah lampu indikator perekaman yang terlihat dan perlindungan lain sudah cukup ketika kamera dibenamkan ke dalam benda yang dari luar tampak seperti kacamata biasa?

Pengenalan wajah membuat risikonya melampaui sekadar perekaman

Perdebatan semakin panas setelah muncul laporan tentang kode pengenalan wajah yang berkaitan dengan aplikasi kacamata Meta, serta sebuah paten yang menggambarkan kamera pintar untuk mengidentifikasi orang atau memahami situasi di sekitar pemakai. Paten menunjukkan rancangan teknologi yang sedang dipertimbangkan perusahaan, bukan bukti bahwa fitur tersebut sudah aktif pada produk konsumen.

Electronic Frontier Foundation (EFF), organisasi kebebasan sipil digital di AS, mengatakan telah mengonfirmasi keberadaan kode pengenalan wajah melalui analisis statis. EFF kemudian melaporkan bahwa Meta menghapus kode pengenalan wajah yang belum diaktifkan dari pembaruan aplikasi setelah mendapat sorotan publik.

Bagi para pengkritik, fitur yang masih tidak aktif atau telah dihapus tetap penting karena mengubah potensi penggunaan kamera. Perekaman menciptakan arsip visual; identifikasi otomatis dapat menghubungkan arsip itu dengan nama, profil, atau informasi pribadi lain. Karena itu, kelompok hak digital melihat isu ini bukan hanya sebagai fotografi diam-diam, melainkan juga persoalan pengawasan dan hilangnya anonimitas praktis.

Mengapa pertumbuhan penjualan membuat perdebatan kian mendesak?

Kontroversi ini berlangsung ketika bisnis kacamata pintar Meta berkembang pesat. EssilorLuxottica, mitra produsen kacamata Meta, melaporkan penjualan lebih dari 7 juta kacamata AI pada 2025—dibandingkan sekitar 2 juta unit jika penjualan pada 2023 dan 2024 digabungkan.

Dengan jumlah sebesar itu, penggunaan yang ceroboh atau disalahgunakan oleh sebagian kecil pemilik pun dapat berdampak pada banyak orang. Semakin umum perangkat tersebut, semakin sulit kacamata berkamera diperlakukan sebagai pengecualian langka.

Pertanyaan publiknya kemudian berubah: apakah orang harus selalu berasumsi bahwa kacamata yang tampak biasa mungkin sedang merekam mereka di bioskop, restoran, tempat kerja, atau jalanan?

Pertanyaan kebijakan yang belum terjawab

Respons Inggris, AS, dan Jerman memang berbeda, tetapi semuanya mengarah pada masalah desain yang sama. Institusi berusaha mempertahankan ruang di mana perekaman dibatasi, informasi rahasia terlindungi, dan orang dapat menjalani kehidupan publik tanpa otomatis diidentifikasi secara individual.

Kacamata pintar konsumen membuat harapan tersebut lebih sulit ditegakkan karena kameranya mudah dipakai, selalu bergerak mengikuti pemilik, dan secara sosial ambigu. Langkah yang diambil sejauh ini pun cenderung praktis, bukan solusi menyeluruh: melarang perangkat di pintu masuk, mengategorikannya sebagai alat perekam di tempat kerja, atau menantang penjualannya melalui aturan tentang perangkat perekam tersembunyi.

Apakah langkah-langkah itu cukup akan bergantung pada perlindungan yang membuat perekaman benar-benar terlihat, membatasi identifikasi lanjutan, dan memberi perlindungan nyata bagi orang yang terekam. Persoalannya bukan semata-mata apakah pemakai berniat bertanggung jawab, melainkan apakah desain produknya sendiri menyediakan akuntabilitas yang memadai.

Pengadilan di Inggris dan Wales mengambil langkah yang lebih tegas. His Majesty’s Courts & Tribunals Service (HMCTS), lembaga yang mengelola gedung pengadilan di wilayah tersebut, menyatakan kacamata pintar Meta tidak boleh dibawa masuk. Perangkat yang ditemukan saat pemeriksaan dapat disita sementara dan dikembalikan ketika pemilik meninggalkan gedung.

Restoran, pub, dan teater juga menetapkan pembatasan sendiri. Pertimbangan praktisnya sederhana: staf mungkin tidak dapat membedakan pelanggan yang sekadar memakai kacamata dari orang yang sedang merekam pengunjung di sekitarnya.

Respons Inggris menunjukkan mengapa teknologi ini sulit diatur hanya dengan aturan kamera konvensional. Sebuah venue memang dapat melarang perekaman, tetapi bisa saja menyimpulkan bahwa memastikan apakah perekaman sedang berlangsung terlalu sulit. Akibatnya, perangkatnya yang dibatasi sejak awal.

Amerika Serikat: ICE melarang kacamata konsumen, sementara DHS mengembangkan alternatif biometrik

Pada 18 Agustus 2026, Immigration and Customs Enforcement (ICE) dilaporkan melarang seluruh pegawainya memakai kacamata Meta atau perangkat serupa di tempat kerja federal. Badan tersebut menganggap kacamata itu sebagai kamera tubuh milik pribadi dan memperingatkan bahwa perangkat tersebut dapat secara tidak sengaja menangkap, merekam, atau mengirim informasi sensitif—yang berpotensi mengganggu privasi dan perlindungan hukum.

Kebijakan itu muncul setelah personel ICE dan Customs and Border Protection (CBP) terlihat memakai kacamata Ray-Ban Meta dalam operasi imigrasi di beberapa negara bagian AS.

Namun, pada saat yang sama, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengusulkan anggaran 7,5 juta dolar AS untuk mengembangkan prototipe kacamata pintar dengan kemampuan identifikasi biometrik secara waktu nyata bagi agen ICE di lapangan. Proyek ini masih berada pada tahap pengembangan dan usulan anggaran, bukan bukti bahwa sistem tersebut telah digunakan.

Perbedaan ini memperlihatkan ketegangan kebijakan yang jelas: perangkat konsumen pribadi dipandang sebagai kamera yang tidak terkendali, sedangkan perangkat resmi pemerintah dirancang dengan sistem, kepemilikan, dan rantai pengawasan institusional. Namun, pembedaan tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan kebebasan sipil. Kacamata pengenal wajah milik pemerintah juga dapat memunculkan pertanyaan tentang akurasi, pengawasan, penyimpanan data, dan hak orang yang diidentifikasi di lapangan.

Jerman: HateAid membawa persoalan ini ke ranah pidana

Di Jerman, organisasi hak digital HateAid mengajukan pengaduan pidana pada 12 Agustus terhadap entitas Meta, Ray-Ban, dan Oakley, serta sejumlah peritel yang menjual kacamata tersebut. HateAid berpendapat bahwa kacamata yang tampak seperti aksesori biasa, tetapi mampu merekam tanpa diketahui, dapat bertentangan dengan aturan Jerman yang melarang perangkat komunikasi tersembunyi yang dirancang untuk merekam orang secara diam-diam.

Organisasi itu meminta agar penjualan model Wayfarer Gen 2 dihentikan dan agar diberlakukan persyaratan safety by design—keamanan yang dibangun sejak tahap desain—sehingga orang tidak dapat direkam tanpa sepengetahuan mereka.

Perlu dicatat, pengaduan pidana merupakan tuduhan dan permintaan untuk penyelidikan. Ini bukan putusan bersalah, vonis pengadilan, atau bukti bahwa penjualan produk tersebut telah dilarang. Arti penting langkah HateAid adalah sasaran keberatannya: bukan hanya perilaku pemakai, melainkan juga desain dan penjualan perangkatnya.

Meta membantah dasar keberatan tersebut. Perusahaan mengatakan kacamata itu telah disetujui regulator Jerman pada 2022 dan dirancang dengan perlindungan privasi. Perbedaan posisi ini menyoroti pertanyaan hukum utama: apakah lampu indikator perekaman yang terlihat dan perlindungan lain sudah cukup ketika kamera dibenamkan ke dalam benda yang dari luar tampak seperti kacamata biasa?

Pengenalan wajah membuat risikonya melampaui sekadar perekaman

Perdebatan semakin panas setelah muncul laporan tentang kode pengenalan wajah yang berkaitan dengan aplikasi kacamata Meta, serta sebuah paten yang menggambarkan kamera pintar untuk mengidentifikasi orang atau memahami situasi di sekitar pemakai. Paten menunjukkan rancangan teknologi yang sedang dipertimbangkan perusahaan, bukan bukti bahwa fitur tersebut sudah aktif pada produk konsumen.

Electronic Frontier Foundation (EFF), organisasi kebebasan sipil digital di AS, mengatakan telah mengonfirmasi keberadaan kode pengenalan wajah melalui analisis statis. EFF kemudian melaporkan bahwa Meta menghapus kode pengenalan wajah yang belum diaktifkan dari pembaruan aplikasi setelah mendapat sorotan publik.

Bagi para pengkritik, fitur yang masih tidak aktif atau telah dihapus tetap penting karena mengubah potensi penggunaan kamera. Perekaman menciptakan arsip visual; identifikasi otomatis dapat menghubungkan arsip itu dengan nama, profil, atau informasi pribadi lain. Karena itu, kelompok hak digital melihat isu ini bukan hanya sebagai fotografi diam-diam, melainkan juga persoalan pengawasan dan hilangnya anonimitas praktis.

Mengapa pertumbuhan penjualan membuat perdebatan kian mendesak?

Kontroversi ini berlangsung ketika bisnis kacamata pintar Meta berkembang pesat. EssilorLuxottica, mitra produsen kacamata Meta, melaporkan penjualan lebih dari 7 juta kacamata AI pada 2025—dibandingkan sekitar 2 juta unit jika penjualan pada 2023 dan 2024 digabungkan.

Dengan jumlah sebesar itu, penggunaan yang ceroboh atau disalahgunakan oleh sebagian kecil pemilik pun dapat berdampak pada banyak orang. Semakin umum perangkat tersebut, semakin sulit kacamata berkamera diperlakukan sebagai pengecualian langka.

Pertanyaan publiknya kemudian berubah: apakah orang harus selalu berasumsi bahwa kacamata yang tampak biasa mungkin sedang merekam mereka di bioskop, restoran, tempat kerja, atau jalanan?

Pertanyaan kebijakan yang belum terjawab

Respons Inggris, AS, dan Jerman memang berbeda, tetapi semuanya mengarah pada masalah desain yang sama. Institusi berusaha mempertahankan ruang di mana perekaman dibatasi, informasi rahasia terlindungi, dan orang dapat menjalani kehidupan publik tanpa otomatis diidentifikasi secara individual.

Kacamata pintar konsumen membuat harapan tersebut lebih sulit ditegakkan karena kameranya mudah dipakai, selalu bergerak mengikuti pemilik, dan secara sosial ambigu. Langkah yang diambil sejauh ini pun cenderung praktis, bukan solusi menyeluruh: melarang perangkat di pintu masuk, mengategorikannya sebagai alat perekam di tempat kerja, atau menantang penjualannya melalui aturan tentang perangkat perekam tersembunyi.

Apakah langkah-langkah itu cukup akan bergantung pada perlindungan yang membuat perekaman benar-benar terlihat, membatasi identifikasi lanjutan, dan memberi perlindungan nyata bagi orang yang terekam. Persoalannya bukan semata-mata apakah pemakai berniat bertanggung jawab, melainkan apakah desain produknya sendiri menyediakan akuntabilitas yang memadai.