Pajak 20% China untuk Trust Offshore: Mengapa Tenggat 21 atau 22 Oktober Masih Diperdebatkan

Aturan baru China mengubah cara penduduk pajaknya menggunakan trust offshore—struktur hukum di luar China daratan yang kerap dipakai untuk perlindungan aset, perencanaan warisan, atau investasi keluarga. Berdasarkan ketentuan yang diterbitkan pada 24 Juli 2026, pengalihan aset yang nilainya telah meningkat ke trust offshore umumnya diperlakukan sebagai transaksi kena pajak. Penghasilan yang dihasilkan trust selama masa berlakunya juga masuk ke sistem pajak penghasilan individual dengan tarif 20%.

Dampak praktisnya cukup besar: trust offshore tidak lagi menjadi sarana sederhana untuk menunda pajak China hanya dengan menahan aset atau penghasilan di luar negeri.

Apa yang dikenai pajak 20%?

1. Aset saat dimasukkan ke trust

Ketika penduduk pajak China memasukkan saham, properti, atau aset lain ke trust offshore, dasar pengenaan pajak umumnya adalah kenaikan nilainya pada saat pengalihan. Perhitungannya mengacu pada selisih antara nilai aset ketika dialihkan dan dasar pajaknya, bukan otomatis 20% dari seluruh nilai aset.

Dengan kata lain, pengalihan tersebut diperlakukan mirip penjualan yang dianggap terjadi untuk keperluan pajak. Kewajiban pajak bisa muncul segera, meskipun pemilik aset belum menerima uang tunai dari penjualan nyata.

2. Penghasilan yang dihasilkan trust

Aturan tersebut juga mencakup penghasilan yang timbul selama trust offshore berjalan. Penghasilan itu tidak harus sudah dibagikan kepada individu agar dapat dipertimbangkan dalam perhitungan pajak.

Bergantung pada sifatnya, penghasilan dapat dikategorikan sebagai penghasilan dari pengalihan properti atau sebagai bunga, dividen, dan bonus.

Pendekatan ini pada dasarnya melihat menembus struktur trust—sering disebut pendekatan look-through. Pajak dapat timbul saat aset dimasukkan ke trust dan kembali muncul ketika trust menghasilkan pendapatan, bukan hanya ketika aset dibagikan atau trust dibubarkan.

Transaksi lama mana yang terdampak?

Ketentuan tersebut berlaku segera sejak 24 Juli 2026, tetapi menyediakan jendela 90 hari untuk kewajiban pajak historis tertentu. Panduan teknis menyebut masa transisi ini dapat mencakup pajak yang belum dibayar atas aset yang dialihkan oleh individu penduduk pajak China ke trust offshore sejak 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2025, serta kewajiban tertentu atas penghasilan trust yang timbul sebelumnya.

Cakupan pastinya dapat bergantung pada status wajib pajak, waktu pengalihan, dan jenis penghasilan trust. Karena itu, keluarga yang memiliki struktur lama perlu memeriksa riwayat penyetoran aset dan catatan penghasilan trust, bukan hanya menelusuri distribusi terbaru.

Tenggatnya 21 Oktober atau 22 Oktober 2026?

Di sinilah muncul perbedaan informasi. Laporan CNBC menyebut keluarga memiliki waktu hingga 21 Oktober 2026 untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak terkait pengalihan aset ke trust sejak awal 2023.

Namun, sejumlah analisis pajak dan hukum menghitung 90 hari sejak aturan berlaku pada 24 Juli dan memperkirakan tenggatnya jatuh pada 22 Oktober 2026.

Kerangka resmi disebut memberikan waktu 90 hari sejak aturan mulai berlaku. Karena itu, wajib pajak yang terdampak sebaiknya tidak hanya mengandalkan tanggal dari pemberitaan. Konfirmasi langsung kepada penasihat pajak yang memahami hukum China atau biro pajak setempat menjadi langkah penting, terutama untuk memastikan prosedur pelaporan dan tanggal penutupan yang berlaku.

Apa risikonya jika tenggat terlewat?

Jendela 90 hari tersebut merupakan kesempatan untuk memenuhi kewajiban, bukan pengampunan pajak menyeluruh. Wajib pajak yang melaporkan dan melunasi kewajiban tertentu dalam periode ini dapat menghindari pungutan keterlambatan.

Jika periode tersebut terlewat, otoritas dapat menangani pajak yang belum dibayar berdasarkan peraturan yang berlaku. Konsekuensinya dapat mencakup biaya keterlambatan dan, bila relevan, sanksi lain.

Langkah paling aman bagi pemilik struktur trust adalah menghitung kewajiban, mengumpulkan dokumen valuasi dan dasar pajak, serta menyelesaikan persoalan yang masih belum jelas sebelum masa transisi berakhir.

Bagaimana keluarga kaya China merespons?

Pengacara dan penasihat melaporkan bahwa klien kaya asal China mulai menilai ulang struktur trust dan kepemilikan investasi offshore. Pemeriksaan biasanya mencakup hal-hal berikut:

• nilai aset ketika pertama kali dimasukkan ke trust;
• dasar pajak dan dokumen valuasi;
• status residensi pajak keluarga;
• polis asuransi luar negeri; dan
• apakah kepemilikan asing yang ada masih dapat dipertahankan tanpa menimbulkan persoalan pelaporan atau pajak.

Belum ada bukti jelas bahwa semua keluarga kaya bergegas membubarkan trust mereka. Respons awal yang lebih terlihat adalah meningkatnya pekerjaan kepatuhan, konsultasi pajak, dan penataan ulang struktur. Otoritas Pajak Negara China juga dilaporkan melatih petugas pajak lokal agar penerapan aturan lebih konsisten—sebuah tanda bahwa sejumlah persoalan teknis masih menunggu kejelasan.

Dampak terhadap Hong Kong, Singapura, dan pusat kekayaan Asia

Aturan baru mengurangi daya tarik memindahkan aset ke luar negeri semata-mata untuk menunda pajak China. Sebagian keluarga mungkin memilih melaporkan kepemilikan yang sebelumnya belum diungkapkan, mengurangi alokasi baru ke luar negeri, atau memindahkan aset ke struktur yang lebih mudah didokumentasikan dan dilaporkan.

Di sisi lain, keluarga tertentu mungkin lebih menekankan perubahan residensi pajak yang benar-benar substansial, diversifikasi internasional, serta nasihat hukum dan kekayaan di pusat keuangan seperti Hong Kong dan Singapura. Hal ini berpotensi meningkatkan permintaan atas jasa hukum, pajak, dan manajemen kekayaan di pasar tersebut.

Namun, peran Hong Kong, Singapura, dan pusat keuangan Asia lainnya juga dapat berubah. Mereka mungkin tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pencatatan pasif bagi kekayaan yang tetap terhubung dengan penduduk pajak China. Arah arus modal belum pasti; laporan yang tersedia masih mendukung beberapa kemungkinan, bukan satu ramalan yang definitif.

Aturan trust ini juga dapat menjadi bagian dari upaya penegakan pajak yang lebih luas. Penghasilan dari polis asuransi offshore disebut sebagai salah satu fokus awal, sementara laporan dan komentar pasar mengindikasikan bahwa pemeriksaan dapat meluas ke aset asing lain dan penghasilan investasi luar negeri. Klaim mengenai penghasilan kerja yang diperoleh di luar negeri perlu disikapi lebih hati-hati sampai ada panduan khusus dari otoritas.

Apakah pengetatan pajak ikut memperburuk pasar barang mewah China?

Waktu peluncuran kampanye terhadap kekayaan offshore membuat kebijakan ini dikaitkan dengan penurunan tajam pasar barang mewah China. Penjualan 25 merek mewah terbesar dilaporkan turun lebih dari 10% secara tahunan pada Juli. Louis Vuitton, Dior, dan Gucci mencatat penurunan dua digit; Hermès beralih dari pertumbuhan menjadi penurunan; sedangkan Chanel dan Prada masih tumbuh, tetapi dengan laju yang lebih lambat.

Angka tersebut belum membuktikan bahwa aturan pajak menjadi satu-satunya penyebab pelemahan. Pasar barang mewah personal di China daratan memang sudah menyusut 3%–5% pada 2025, setelah penurunan yang jauh lebih tajam pada 2024. Pelemahan kepercayaan konsumen, tekanan pasar properti, dan perilaku belanja yang lebih berhati-hati sudah menjadi faktor penting sebelumnya.

Interpretasi yang lebih hati-hati adalah bahwa kampanye pajak dapat menambah efek berjaga-jaga. Konsumen kaya yang menghadapi potensi beban pajak tunai lebih besar dan pemeriksaan lebih ketat atas kekayaan asing mungkin menunda pembelian yang bersifat mencolok atau tidak mendesak. Namun, data penjualan Juli belum dapat memisahkan dampak penegakan pajak dari perlambatan ekonomi dan konsumsi secara lebih luas.

Kesimpulan: bukan sekadar tarif baru

Bagi penduduk pajak China yang memiliki trust offshore, perubahan utamanya bukan hanya tarif 20%. Yang berubah adalah pendekatan pajak terhadap seluruh siklus hidup trust: kenaikan nilai aset saat aset disetorkan, penghasilan ketika trust menghasilkan pendapatan, dan kemungkinan kewajiban pada peristiwa berikutnya seperti distribusi atau pengakhiran trust.

Struktur yang sudah ada perlu segera ditinjau berdasarkan tanggal pengalihan, dasar pajak, valuasi, akumulasi penghasilan, status residensi, hubungan dengan polis asuransi, dan riwayat pelaporan. Tenggat 90 hari banyak disebut berada di sekitar 21–22 Oktober 2026, tetapi perbedaan tanggal itu sendiri menjadi alasan untuk meminta konfirmasi langsung.

Dampak yang lebih luas kemungkinan bukan hilangnya perencanaan offshore secara total, melainkan reorganisasi dan formalisasi aktivitas pengelolaan kekayaan di Asia.