Mengapa AS Dikabarkan Akan Melarang Mahmoud Abbas Hadir di Sidang Umum PBB 2026?

Amerika Serikat dilaporkan bersiap mencegah Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bepergian ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB 2026. Abbas dijadwalkan menyampaikan pidato pada 24 September. Jika benar-benar diberlakukan, pembatasan ini akan menjadi tahun kedua berturut-turut Washington menghalangi Abbas hadir secara langsung dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Namun, laporan yang tersedia menggambarkan sebuah kebijakan yang sedang dipersiapkan, bukan pengumuman baru Departemen Luar Negeri AS yang telah dijelaskan secara lengkap.

Alasan yang dikemukakan Washington

Kebijakan tersebut melanjutkan keputusan AS pada 2025 untuk menolak atau mencabut visa Abbas dan sekitar 80 pejabat Otoritas Palestina (PA) serta Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Langkah itu membuat sejumlah pejabat senior Palestina tidak dapat mengikuti pekan tingkat tinggi PBB secara langsung, meski tidak menghentikan partisipasi Palestina di PBB secara keseluruhan.

Dalam pernyataannya pada 2025, Departemen Luar Negeri AS mengatakan PA dan PLO belum memenuhi syarat yang dipandang Washington penting untuk membangun kemitraan perdamaian. AS menuntut kedua organisasi tersebut secara konsisten menolak terorisme, termasuk serangan 7 Oktober 2023, serta mengakhiri apa yang disebutnya sebagai hasutan terhadap terorisme dalam pendidikan.

Washington juga mempersoalkan upaya diplomatik Palestina yang dilakukan di luar perundingan langsung dengan Israel. Laporan Departemen Luar Negeri AS yang terbit kemudian menuduh PA mendorong pengakuan internasional terhadap negara Palestina dan mendukung langkah hukum maupun diplomatik di lembaga-lembaga internasional dengan cara yang, menurut AS, bertentangan dengan komitmen sebelumnya terhadap antikekerasan dan solusi dua negara.

Penting dicatat, tuduhan dan alasan kebijakan tersebut merupakan posisi pemerintah AS. Materi yang tersedia tidak menetapkannya sebagai temuan yang telah diputuskan secara independen oleh lembaga peradilan atau badan penentu fakta.

Apa yang terjadi pada 2025?

Pembatasan visa 2025 berdampak pada Abbas dan sekitar 80 pejabat Palestina lain yang diperkirakan akan menghadiri Sidang Umum PBB di New York. Departemen Luar Negeri AS menyatakan diplomat yang bertugas di misi Palestina untuk PBB dapat memperoleh pengecualian, sehingga misi tersebut tetap bisa menjalankan tugas meski para pejabat senior dilarang masuk.

Otoritas Palestina mengecam keputusan tersebut dan menyatakan bahwa langkah AS melanggar hukum internasional serta Perjanjian Markas Besar PBB 1947. Persoalan itu kemudian menjadi tantangan prosedural bagi Sidang Umum PBB: Abbas tidak dapat memasuki Amerika Serikat, tetapi Palestina tetap berupaya mengikuti debat tingkat tinggi.

Pada 19 September 2025, Sidang Umum PBB menyetujui resolusi yang mengizinkan Palestina mengirimkan pernyataan Abbas dalam bentuk rekaman dan berpartisipasi melalui konferensi video. Pemungutan suara berakhir dengan 145 suara mendukung, lima menolak, dan enam abstain. AS dan Israel termasuk negara yang menolak resolusi tersebut.

Dengan pengaturan itu, Abbas dapat menyampaikan pidatonya dari Ramallah secara jarak jauh, bukan dari ruang sidang PBB di New York.

Mengapa Abbas meminta bantuan Erdoğan?

Abbas dilaporkan meminta Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan untuk membantu membujuk Presiden AS Donald Trump agar membatalkan pembatasan tersebut. Turki dikenal sebagai pendukung diplomatik representasi Palestina, sementara Erdoğan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Trump. Laporan menyebut Erdoğan telah mengangkat persoalan itu dalam pembicaraan dengan Trump, tetapi Washington tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengubah rencana pembatasan.

Laporan yang tersedia tidak memberikan penjelasan publik terpisah dari pemerintah AS mengenai alasan permintaan tersebut gagal. Yang terlihat adalah pemerintahan Trump mempertahankan posisi dasar yang sebelumnya melandasi pembatasan visa pada 2025.

Sengketa hukum terkait akses ke markas PBB

Inti persoalannya adalah apakah Amerika Serikat, sebagai negara tuan rumah PBB, dapat melarang pejabat Palestina memasuki wilayahnya untuk menuju markas PBB dan pada saat yang sama tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB 1947.

Pejabat Palestina dan sejumlah pakar PBB berpendapat bahwa perjanjian tersebut mengharuskan AS tidak menghambat perjalanan perwakilan menuju distrik markas besar PBB. Para pakar PBB secara khusus mendesak Washington menerbitkan visa bagi para pemimpin Palestina dan merujuk pada ketentuan akses dalam perjanjian tersebut.

Sebaliknya, Washington menyatakan bahwa AS tetap dapat menerapkan pembatasan visa, keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri, termasuk dalam konteks perjalanan menuju PBB. Perbedaan tafsir ini menimbulkan sengketa hukum dan diplomatik yang serius. Keputusan penolakan visa itu sendiri belum secara definitif membuktikan apakah tafsir AS atau tafsir Palestina dan PBB yang benar.

Apa yang mungkin terjadi pada sidang 2026?

Jika Abbas tetap tidak dapat bepergian ke New York, Sidang Umum PBB kemungkinan perlu kembali mengadopsi langkah prosedural yang mengizinkan Palestina berpartisipasi dari jarak jauh, baik melalui pernyataan rekaman maupun konferensi video langsung. Resolusi 2025 dibuat khusus untuk partisipasi selama sesi ke-80, sehingga tidak otomatis dapat dianggap sebagai izin permanen untuk sesi berikutnya.

Preseden praktisnya sudah terlihat: pembatasan masuk dari AS dapat mencegah seorang pemimpin Palestina berpidato secara langsung, tetapi Sidang Umum PBB dapat membuat mekanisme tersendiri agar Palestina tetap berpartisipasi. Apakah hal itu akan kembali dilakukan pada 2026 bergantung pada keputusan Sidang Umum dan kemungkinan perubahan sikap Washington sebelum pertemuan September.

Bagaimana pembatasan perjalanan yang lebih luas ikut berperan?

Perselisihan mengenai Abbas merupakan bagian dari kebijakan AS yang lebih luas. Proklamasi Presiden 10998, yang berlaku mulai 1 Januari 2026, menangguhkan sepenuhnya atau sebagian penerbitan visa dan izin masuk bagi warga negara dari 39 negara serta orang-orang yang mengajukan perjalanan menggunakan dokumen yang diterbitkan atau disahkan oleh Otoritas Palestina.

Menurut laporan terkait Departemen Luar Negeri, kerangka tersebut memuat pengecualian terbatas bagi pejabat Palestina yang terhubung dengan misi Palestina untuk PBB. Pembedaan ini memungkinkan misi permanen Palestina tetap beroperasi, tetapi membuat pejabat senior PA dan delegasi sementara rentan dilarang menghadiri acara tingkat tinggi.

Karena itu, sengketa ini bukan sekadar soal rencana perjalanan seorang pemimpin. Persoalannya menyangkut batas kewenangan imigrasi dan keamanan nasional AS, perilaku diplomatik PA, serta kewajiban negara tuan rumah PBB untuk memfasilitasi akses menuju markas organisasi tersebut.