Tenaga Kesehatan Global Hampir Tiga Kali Lipat, tetapi Kesenjangan UHC Tetap Lebar

Pola ini menciptakan pembagian kerja berdasarkan gender sekaligus membuat potensi profesional dan kepemimpinan perempuan belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Mengapa masih ada kekurangan 34,4 juta tenaga kesehatan?

Analisis The Lancet Public Health berbasis Global Burden of Disease (GBD) 2023 memperkirakan dunia membutuhkan 34,4 juta dokter, perawat, bidan, tenaga kedokteran gigi, dan apoteker tambahan untuk mencapai skor 80 dari 100 pada indeks cakupan efektif UHC. Skor tersebut merupakan tolok ukur UHC yang moderat, bukan target cakupan maksimal.

Angka itu merupakan estimasi yang dikaitkan dengan layanan kesehatan. Artinya, analisis tersebut melihat kepadatan tenaga kesehatan di negara-negara yang telah mencapai skor UHC 80, bukan sekadar menghitung lowongan kerja atau kebutuhan perekrutan yang diproyeksikan.

Perkiraan kekurangan global tersebut terdiri atas:

• 7,1 juta dokter;
• 23,9 juta perawat dan bidan;
• 1,8 juta tenaga kedokteran gigi; dan
• 1,6 juta apoteker.

Analisis sebelumnya yang berbasis GBD memperkirakan bahwa untuk mencapai skor UHC 80, setiap 10.000 penduduk setidaknya membutuhkan 20,7 dokter, 70,6 perawat dan bidan, 8,2 tenaga kedokteran gigi, serta 9,4 tenaga kefarmasian.

Analisis terbaru menghasilkan ambang kepadatan yang berbeda dan lebih rendah—sekitar 23,8 dokter, 64,5 perawat dan bidan, 5,2 tenaga kedokteran gigi, serta 5,6 apoteker per 10.000 penduduk—karena menggunakan data yang diperbarui dan metode empiris berdasarkan kepadatan terendah di negara-negara yang mencapai UHC 80.

Karena itu, angka 34,4 juta sebaiknya dipahami sebagai tolok ukur berbasis model dan memiliki ketidakpastian, bukan aturan perekrutan yang berlaku persis untuk setiap negara.

Wilayah mana yang paling kekurangan?

Asia Selatan memiliki kekurangan terbesar secara absolut. Kawasan ini diperkirakan membutuhkan sekitar 13,6 juta dokter, perawat, bidan, tenaga kedokteran gigi, dan apoteker tambahan.

Sementara itu, Afrika sub-Sahara mencatat kepadatan tenaga kesehatan terendah pada hampir semua kategori. Pekerja kesehatan komunitas menjadi pengecualian utama. Negara-negara berpendapatan tinggi memiliki kepadatan tenaga kesehatan tertinggi.

Perbedaan ini menunjukkan dua persoalan yang tidak sepenuhnya sama. Asia Selatan menghadapi tantangan besar karena jumlah penduduknya, sedangkan Afrika sub-Sahara menghadapi ketersediaan tenaga yang sangat rendah dibandingkan jumlah penduduk dan kebutuhan layanan. Pertumbuhan tenaga kesehatan global saja tidak cukup untuk menyelesaikan salah satunya.

Mengapa angkanya berbeda dari perkiraan WHO?

Angka dari WHO dan estimasi Lancet/GBD tidak secara langsung dapat dibandingkan karena menjawab pertanyaan yang berbeda dan menggunakan definisi, tahun pengukuran, cakupan kategori tenaga kesehatan, serta metode yang tidak sama.

WHO sebelumnya melaporkan kekurangan tenaga kesehatan global berbasis kebutuhan turun dari 20 juta pada 2013 menjadi 15 juta pada 2020, dan diproyeksikan menjadi 10 juta pada 2030.

Sebaliknya, estimasi 34,4 juta dari GBD dikaitkan secara khusus dengan target skor 80 pada cakupan efektif UHC, mencakup kelompok profesional tertentu, dan menggunakan kepadatan tenaga kesehatan di negara-negara yang telah mencapai ambang tersebut sebagai pembanding.

Dengan demikian, angka WHO yang lebih rendah tidak selalu bertentangan dengan angka GBD yang lebih tinggi. Keduanya mungkin mengukur kesenjangan tenaga yang berbeda, standar layanan yang berbeda, atau rentang waktu yang berbeda. Membandingkannya tanpa menyelaraskan target dan cakupan profesi dapat menyesatkan.

Perekrutan penting, tetapi bukan satu-satunya jawaban

Menambah jumlah lulusan dan merekrut lebih banyak tenaga kesehatan memang diperlukan. Namun, perekrutan semata dapat memperburuk pergantian pekerja, ketimpangan di dalam negeri, atau brain drain internasional jika pekerjaan tetap tidak aman, bergaji rendah, tidak pasti, dan membatasi perkembangan profesional.

Kebijakan yang dibutuhkan mencakup:

• investasi berkelanjutan dalam pendidikan pra-jabatan, tenaga pengajar, dan penempatan klinis;
• distribusi tenaga yang lebih adil secara geografis, bukan hanya penambahan kuota pendidikan;
• upah yang layak, kondisi kerja yang aman, beban kerja yang terkendali, perlindungan sosial, dan jalur karier yang jelas;
• insentif serta kebijakan retensi, terutama untuk wilayah perdesaan dan daerah yang kurang terlayani;
• reformasi yang responsif gender, termasuk upah setara untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan, dukungan pengasuhan anak, jalur karier yang fleksibel, promosi transparan, serta keterwakilan perempuan dalam manajemen dan pengambilan kebijakan; dan
• perencanaan komposisi keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk—dari layanan primer, keperawatan, kebidanan, farmasi, kesehatan gigi, dan pekerja kesehatan komunitas hingga sistem supervisi dan rujukan.

Paradoksnya jelas: dunia telah menambah lebih dari 80 juta tenaga kesehatan sejak 1990, sebagian besar berkat kontribusi perempuan. Namun, distribusi yang timpang, investasi yang belum memadai, lemahnya retensi, dan hierarki pekerjaan berdasarkan gender membuat banyak negara masih jauh dari kapasitas tenaga kesehatan yang diperlukan bahkan untuk mencapai tingkat UHC yang moderat.