Mengapa Menteri Lingkungan BRICS Menentang Mekanisme Karbon Uni Eropa?

Apa yang dinyatakan BRICS?

Para menteri lingkungan dan iklim BRICS—yang mencakup India, China, Rusia, Afrika Selatan, Brasil, serta anggota baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia—menolak Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa. Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut mekanisme tersebut “sepihak, menghukum, diskriminatif, dan proteksionis”, serta mempertanyakan kesesuaiannya dengan hukum internasional.

Posisi ini berangkat dari kekhawatiran bahwa kebijakan perdagangan yang dibungkus sebagai instrumen lingkungan justru dapat membebani eksportir negara berkembang dan menghambat perdagangan global.

Mengapa BRICS menganggap CBAM tidak adil?

Argumen utama BRICS berkaitan dengan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda, serta kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities and respective capabilities atau CBDR-RC). Prinsip ini mengakui bahwa negara maju memiliki tanggung jawab historis yang lebih besar terhadap akumulasi emisi dan kapasitas finansial maupun teknologi yang lebih kuat untuk menguranginya.

Karena itu, menurut pandangan BRICS, mengenakan biaya karbon Uni Eropa kepada produsen negara berkembang dapat berarti eksportir ikut menanggung biaya kebijakan iklim yang ditetapkan di luar negeri. Brasil dan Afrika Selatan sebelumnya telah menyampaikan kritik serupa dengan merujuk pada prinsip CBDR-RC.

BRICS juga meminta negara maju meningkatkan pendanaan iklim, khususnya untuk membantu negara berkembang melakukan adaptasi dan transisi industri yang lebih rendah emisi.

Bagaimana cara kerja CBAM?

Masa transisi CBAM berlangsung dari 1 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2025 dan pada periode tersebut importir terutama diwajibkan melaporkan emisi yang terkandung dalam barang impor. Rezim definitif mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Dalam rezim ini, importir Uni Eropa yang memasukkan lebih dari ambang batas 50 ton barang yang tercakup CBAM harus mengajukan status sebagai deklaran CBAM resmi dan membeli sertifikat berdasarkan emisi gas rumah kaca yang terkandung dalam produk tersebut.

Cakupan awalnya meliputi:

• semen;
• besi dan baja;
• aluminium;
• pupuk;
• listrik; dan
• hidrogen,

termasuk sejumlah bahan antara (precursors) dan produk hilir tertentu.

Secara umum, sertifikat CBAM dirancang untuk menyetarakan biaya karbon barang impor dengan biaya karbon yang ditanggung produsen di Uni Eropa melalui EU Emissions Trading System (EU ETS). Jika eksportir telah membayar harga karbon di negara asal dan dapat membuktikannya, pembayaran tersebut dapat diperhitungkan.

Komisi Eropa mencatat harga sertifikat CBAM sebesar €75,36 per ton CO₂ untuk kuartal pertama 2026 dan €75,28 untuk kuartal kedua 2026.

Mengapa baja dan aluminium paling terdampak?

Baja dan aluminium termasuk sektor yang secara langsung berada dalam cakupan CBAM dan dikenal memiliki intensitas emisi tinggi. Eksportir di sektor ini menghadapi dua tantangan sekaligus: potensi tambahan biaya karbon dan kewajiban administratif yang lebih besar.

Mereka perlu mengukur serta memverifikasi emisi, menyiapkan dokumentasi, dan dalam kondisi tertentu menghadapi penggunaan nilai emisi standar Uni Eropa apabila data aktual tidak dapat dibuktikan.

Hal ini sangat relevan bagi produsen di India, Afrika Selatan, dan China yang mengekspor produk intensif karbon ke pasar Uni Eropa. Sebuah kajian kebijakan yang dikutip Bank Dunia memperkirakan CBAM dapat memengaruhi ekspor negara berkembang senilai sekitar US$16 miliar per tahun. Namun, angka tersebut bukan perkiraan khusus untuk India, Afrika Selatan, atau China.

Ke mana pendapatan CBAM mengalir?

Salah satu keberatan politik BRICS adalah bahwa penerimaan dari sertifikat CBAM dirancang untuk masuk ke anggaran Uni Eropa.

Dari sudut pandang BRICS, dana yang dipungut dari eksportir negara berkembang semestinya membantu pembiayaan pengurangan emisi dan transformasi industri di negara-negara tersebut, bukan sekadar menjadi penerimaan umum Uni Eropa.

Tidak ada satu angka yang dapat dianggap pasti untuk pendapatan CBAM pada 2030. Berbagai perkiraan menghasilkan angka yang berbeda: satu estimasi memperkirakan penerimaan tahunan sekitar €1,5 miliar mulai 2028, sementara estimasi lain berada di kisaran €2,1 miliar per tahun. Untuk 2030, salah satu perkiraan menempatkan penerimaan pada rentang €5–9 miliar berdasarkan cakupan saat ini.

Perbedaan tersebut terjadi karena hasil akhirnya bergantung pada harga karbon, volume impor, emisi yang telah diverifikasi, serta kemungkinan perubahan cakupan produk.

Dampaknya akan meningkat secara bertahap

Beban finansial CBAM tidak langsung mencapai tingkat penuh. Mekanisme ini diterapkan seiring dengan pengurangan tunjangan emisi gratis bagi industri di Uni Eropa. Faktor CBAM yang berlaku ditetapkan sebesar 2,5% pada 2026, 5% pada 2027, 10% pada 2028, 22,5% pada 2029, dan 51,5% pada 2030.

Dengan demikian, kewajiban pembayaran eksportir kemungkinan meningkat dari waktu ke waktu. Namun, angka pasti untuk tiap perusahaan atau negara tetap bergantung pada intensitas emisi produknya, data yang dapat diverifikasi, harga sertifikat, dan aturan yang berlaku saat itu.

Apakah konflik ini akan dibawa ke WTO?

Kecaman diplomatik belum sama dengan pengajuan sengketa resmi di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Untuk memulai perkara, suatu anggota WTO harus terlebih dahulu meminta konsultasi. Jika tidak ada penyelesaian, anggota tersebut dapat meminta pembentukan panel.

Sengketa hukum nantinya kemungkinan berpusat pada pertanyaan apakah CBAM secara faktual mendiskriminasi barang impor atau metode produksi dari luar negeri. Uni Eropa diperkirakan akan berargumen bahwa CBAM hanya menyamakan biaya karbon domestik, memberi kredit atas harga karbon yang telah dibayar di negara asal, dan mengejar tujuan lingkungan yang dapat dibenarkan melalui pengecualian dalam GATT.

Materi yang tersedia menunjukkan bahwa Afrika Selatan telah memberi sinyal ketertarikan untuk mengajukan keluhan, sementara India, China, dan Brasil telah menyampaikan kekhawatiran hukum maupun keadilan. Namun, belum ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa China telah mengajukan sengketa WTO khusus terkait CBAM.

Perundingan dagang belum menghapus risiko sengketa

Kesepakatan atau perundingan dagang Uni Eropa dengan negara lain dapat menyediakan jalur konsultasi, kerja sama teknis, dan penyesuaian yang dinegosiasikan. Namun, hal itu tidak otomatis mencegah tantangan melalui WTO.

Penilaian yang paling hati-hati adalah bahwa eskalasi masih mungkin terjadi, terutama ketika kewajiban sertifikat meningkat. Akan tetapi, bukti yang tersedia belum menunjukkan adanya perkara WTO terkoordinasi yang diajukan bersama oleh BRICS.

Mengapa isu ini penting bagi BRICS?

Perdebatan ini memiliki bobot politik besar karena BRICS yang telah diperluas menggabungkan negara-negara dengan peran penting dalam ekspor komoditas, logam, dan produk manufaktur. Meski demikian, sumber yang tersedia belum cukup terverifikasi untuk menetapkan persentase tertentu mengenai porsi perdagangan global yang diwakili BRICS.

Yang jelas, penolakan terhadap CBAM memperlihatkan persimpangan antara kebijakan iklim dan aturan perdagangan: Uni Eropa melihatnya sebagai cara mencegah kebocoran karbon, sedangkan BRICS khawatir mekanisme tersebut berubah menjadi hambatan dagang yang menekan negara berkembang.