Mengapa Arab Saudi Mengaktifkan Aliansi Maritim Multinasional pada Agustus 2026?

Kapan koalisi ini dibentuk?

Aliansi Pertahanan Maritim Multinasional diumumkan di Riyadh pada 30 Juli 2026. Pertemuan pendiriannya dihadiri perwakilan dari 43 negara, dari 51 pihak yang diundang, menurut laporan mengenai pembentukan aliansi tersebut.

Pertemuan Juli menghasilkan deklarasi bersama yang mendukung kerangka kerja sama pertahanan maritim kolektif yang dipimpin Arab Saudi. Arab Saudi ditetapkan sebagai negara pendiri sekaligus pemimpin, sementara markas aliansi berada di Kerajaan tersebut.

14 negara pendukung deklarasi pendirian

Laporan yang bersumber dari pihak Saudi menyebut 14 negara berikut mendukung deklarasi pendirian:

• Arab Saudi
• Kuwait
• Bahrain
• Qatar
• Pakistan
• Türkiye
• Mesir
• Yordania
• Yaman
• Bangladesh
• Nigeria
• Sudan
• Djibouti
• Somalia

Namun, daftar tersebut tidak ditulis secara sama dalam semua laporan. Al Jazeera menyebut Komoro sebagai pengganti Nigeria, sedangkan laporan lain dan keterangan berbasis Saudi Press Agency mencantumkan Nigeria. Pembaruan berikutnya juga menyebut 15 negara telah menandatangani deklarasi, dengan 13 di antaranya telah menyelesaikan prosedur domestik yang diperlukan untuk menjadi anggota formal pada tahap tersebut.

Perbedaan ini penting karena mendukung deklarasi pendirian, menandatangani pernyataan bersama, dan menyelesaikan prosedur nasional untuk bergabung secara resmi bukan selalu merupakan tahapan yang sama.

Apa tujuan aliansi ini?

Tujuan yang dinyatakan meliputi:

• melindungi kebebasan dan keselamatan bernavigasi;
• memperkuat keamanan serta kerja sama pertahanan maritim kolektif;
• mengamankan jalur perdagangan internasional dan jalur pasokan energi; serta
• mendukung kelangsungan rantai pasok global.

Fokus geografis awalnya adalah Selat Bab el-Mandeb, Laut Merah, dan Teluk Aden—rangkaian jalur perairan yang penting bagi pelayaran niaga dan transportasi energi.

Kerangka ini juga dimaksudkan untuk memudahkan kerja sama melalui perencanaan dan tindakan maritim yang terkoordinasi. Penunjukan seorang komandan Saudi tidak lama setelah aliansi diumumkan menjadi tanda awal bahwa inisiatif tersebut sedang membangun struktur komando kelembagaan, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan politik.

Bagaimana Arab Saudi menggambarkan serangan terhadap kapal niaga?

Kabinet Arab Saudi menyebut serangan berulang terhadap kapal niaga dan tanker sebagai “eskalasi berbahaya” serta ancaman langsung terhadap keamanan dan keselamatan navigasi maritim. Kabinet juga menilainya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan norma internasional, sekaligus tantangan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang mewajibkan penghormatan terhadap kebebasan bernavigasi melalui Selat Hormuz.

Pernyataan Saudi terkait serangan terhadap tanker ADNOC milik Uni Emirat Arab juga menyebut insiden tersebut sebagai serangan terhadap keamanan pelayaran dan keamanan pasokan energi global. Dua tanker ADNOC diserang pada 13 Agustus, sementara laporan mengidentifikasi insiden ketiga yang melibatkan kapal ADNOC pada pekan yang sama.

Bukti yang tersedia mendukung kerangka hukum dan keamanan yang lebih luas dari Arab Saudi, termasuk rujukan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817, yang mengecam serangan Iran terhadap negara-negara tetangganya di kawasan. Namun, materi yang tersedia belum sepenuhnya membuktikan klaim yang lebih spesifik bahwa pernyataan Kabinet pada 18 Agustus secara eksplisit mengaitkan serangan rudal Juli terhadap tiga kapal dan insiden 13 Agustus dengan resolusi tertentu menggunakan rumusan yang persis seperti yang dilaporkan. Hubungan khusus tersebut perlu diperlakukan secara hati-hati.

Serangan Juli dan ancaman yang lebih luas terhadap pelayaran

Sejumlah insiden sebelumnya telah menunjukkan kerentanan lalu lintas kapal niaga. Laporan menyebut serangan Iran terhadap tiga kapal di dekat Selat Hormuz pada 7 Juli, termasuk tanker Saudi dan Qatar. Arab Saudi menyebut serangan itu sebagai serangan terhadap keamanan dan keselamatan navigasi internasional serta pasokan energi global.

Insiden tersebut merupakan bagian dari pola serangan dan pembatasan yang lebih luas terhadap pelayaran di sekitar Laut Merah dan Selat Hormuz. Mandat geografis aliansi berpusat di kawasan Laut Merah, sedangkan pernyataan Saudi pada Agustus membahas ancaman yang lebih luas terhadap pergerakan maritim dan arus energi di jalur laut regional yang saling terhubung.

Bagaimana kaitannya dengan Project Freedom Amerika Serikat?

Aliansi yang dipimpin Saudi ini muncul dalam situasi ketika Amerika Serikat sebelumnya berusaha merespons krisis di Selat Hormuz. Project Freedom diumumkan sebagai upaya AS untuk membantu mengarahkan kapal niaga melewati jalur tersebut, dengan dukungan aset angkatan laut dan udara. Operasi itu ditangguhkan tidak lama setelah diluncurkan.

Sejumlah laporan mengaitkan penangguhan tersebut dengan keputusan Arab Saudi untuk tidak mengizinkan pesawat AS menggunakan pangkalan dan wilayah udaranya dalam misi pengawalan. Laporan berikutnya menyebut Arab Saudi dan Kuwait telah mencabut pembatasan itu, meskipun waktu dan kemungkinan dimulainya kembali operasi secara berkelanjutan masih belum pasti berdasarkan bukti yang ditinjau.

Dalam konteks tersebut, aliansi Saudi menawarkan model yang berbeda: kerangka regional dan multinasional yang dipimpin dari Riyadh serta dibangun berdasarkan pengaturan keanggotaan, perencanaan, dan komando negara-negara pesertanya sendiri. Aliansi ini lebih tepat disebut sebagai alternatif regional dalam struktur dan kepemilikan politik, bukan pengganti resmi operasi AS yang telah dibuktikan secara formal oleh sumber-sumber yang tersedia. Sumber yang ditinjau juga belum menetapkan sejauh mana koordinasi operasional AS dan negara-negara Teluk akan berlangsung dalam jangka panjang.

Apa arti pengaktifan ini?

Pengaktifan pada Agustus merupakan upaya untuk melembagakan respons kolektif terhadap serangan yang mengancam pelayaran niaga, jalur energi, dan rantai pasok. Signifikansinya bukan hanya terletak pada pengumuman Juli, tetapi juga pada usaha membangun komando, perencanaan, dan prosedur keanggotaan yang dapat menopang keamanan maritim bersama.

Namun, efektivitas koalisi ini akan bergantung pada sejumlah persoalan praktis yang belum terjawab dalam laporan yang tersedia: seberapa cepat negara anggota menyelesaikan prosedur nasional, bagaimana pembagian tanggung jawab dilakukan, dan apakah komitmen umum dapat diterjemahkan menjadi operasi berkelanjutan di berbagai jalur perairan. Perbedaan antara 43 negara yang hadir dalam pertemuan perdana dan kelompok pendukung pendirian yang lebih kecil menunjukkan jangkauan diplomatik inisiatif ini sekaligus tantangan untuk membangun mekanisme pertahanan yang benar-benar terintegrasi.