Taiwan Selidiki 17 Perusahaan China atas Dugaan Perekrutan Ilegal Talenta Chip

Pemerintah Taiwan menyatakan telah membuka perkara terhadap 17 perusahaan China yang diduga merekrut talenta teknologi tinggi Taiwan secara ilegal. Biro Investigasi di bawah Kementerian Kehakiman Taiwan menilai praktik tersebut dapat mengancam basis talenta yang menopang keunggulan Taiwan dalam kecerdasan buatan (AI), manufaktur semikonduktor, dan desain sirkuit terpadu (IC).

Yang dipersoalkan bukan semata-mata kegiatan merekrut karyawan. Menurut penyidik Taiwan, perusahaan-perusahaan itu diduga menyembunyikan kepemilikan atau sumber pendanaan China, lalu menjalankan kegiatan usaha dan perekrutan di Taiwan tanpa izin yang diwajibkan.

Bagaimana penggerebekan dilakukan?

Biro Investigasi mengatakan operasi tersebut mulai direncanakan pada April 2026. Dengan arahan jaksa dari enam yurisdiksi, penggeledahan terkoordinasi kemudian dilakukan pada 13 Juli hingga 4 Agustus.

Dalam operasi itu:

• sembilan kantor lapangan mengerahkan lebih dari 330 agen;
• 64 lokasi digeledah; dan
• 114 orang dimintai keterangan.

Penyelidikan mencakup sejumlah sektor teknologi tinggi, antara lain semikonduktor, desain IC, chip layar, material komposit, baterai, serta teknologi yang berkaitan dengan AI.

Perusahaan apa saja yang disebut?

Biro Investigasi Taiwan menyebut 17 perusahaan dalam pengumumannya. Beberapa nama yang diidentifikasi antara lain Actions Technology, Juequan Optoelectronics (Shanghai), Nationalchip Microelectronics, Jiangsu Aosheng Composite Materials, Guangdong Cellwise Microelectronics, ACM Research (Shanghai), dan Zhuhai CosMX Battery.

Sejumlah perusahaan tersebut tercatat sebagai perusahaan publik di China, termasuk Nationalchip, Cellwise, ACM Research (Shanghai), dan CosMX Battery.

Cara yang diduga digunakan untuk menyamarkan operasi

Menurut otoritas Taiwan, perusahaan-perusahaan China kerap berusaha menghindari pengawasan dengan beberapa cara, seperti:

• mengaku sebagai perusahaan Taiwan, perusahaan milik warga keturunan China di luar negeri, atau perusahaan dengan modal asing, meski diduga didanai dari China;
• membuka kantor atau fasilitas operasi di Taiwan tanpa persetujuan pemerintah; dan
• memakai perusahaan konsultan ketenagakerjaan atau manajemen untuk menempatkan staf secara tidak benar di perusahaan Taiwan.

Dugaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan belum merupakan putusan bersalah terhadap perusahaan-perusahaan yang disebutkan.

Apa tanggapan perusahaan?

Bukti yang tersedia tidak mendokumentasikan secara memadai tanggapan substantif dari masing-masing 17 perusahaan. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut telah mengakui, membantah, atau memberikan tanggapan lain secara individual terhadap dugaan tersebut.

Apakah ini langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya?

Tidak. Biro Investigasi Taiwan mengatakan telah membentuk satuan tugas khusus pada akhir 2020 untuk menangani dugaan perekrutan ilegal dan kegiatan usaha perusahaan China. Sejak itu, biro tersebut telah menangani lebih dari 100 perkara terkait.

Pada Mei 2022, otoritas Taiwan juga menggeledah 10 perusahaan China atau pusat penelitian dan pengembangan mereka dalam penyelidikan terpisah mengenai dugaan perekrutan ilegal insinyur chip. Saat itu, hampir 70 orang dipanggil untuk dimintai keterangan.

Mengapa kasus ini penting?

Kasus tersebut berlangsung di tengah persaingan politik dan ekonomi yang lebih luas di Selat Taiwan. Taiwan memandang kemandirian teknologi serta kepemimpinannya dalam industri chip sebagai isu keamanan nasional, sementara Beijing berupaya memperkuat kemampuan teknologinya dan tetap mengklaim kedaulatan atas Taiwan.

Karena itu, Taiwan memperketat pengawasan terhadap investasi dan kegiatan bisnis China di sektor-sektor semikonduktor yang sensitif. Jika benar perusahaan menggunakan kepemilikan terselubung dan kantor tanpa izin untuk merekrut insinyur, praktik itu dinilai penting karena diduga dirancang untuk menghindari pembatasan tersebut.

Namun, pengumuman pemerintah Taiwan baru menjelaskan adanya penyelidikan dan dugaan pelanggaran. Pengumuman itu belum membuktikan kesalahan hukum dari 17 perusahaan yang disebut.