DJI Menang Sebagian di Pengadilan AS, tetapi Masih Masuk Daftar Pentagon

DJI menyambut keputusan Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Distrik Columbia pada 14 Agustus 2026 yang mengembalikan sebagian gugatan perusahaan terhadap penetapan Pentagon ke pengadilan tingkat bawah. DJI menyebut putusan itu sebagai “langkah penting untuk memperbaiki penetapan yang tidak berdasar”, mengatakan akan “meluruskan fakta”, dan kembali menegaskan bahwa dirinya merupakan perusahaan sipil, bukan perusahaan militer.

Namun, ini adalah kemenangan sebagian—bukan penghapusan dari daftar Departemen Pertahanan AS. DJI masih tercantum dalam daftar tersebut sementara pengadilan tingkat bawah meninjau ulang salah satu dasar utama yang digunakan pemerintah.

Mengapa perkara dikembalikan ke pengadilan tingkat bawah?

Sengketa ini berawal dari penetapan Departemen Pertahanan AS yang memasukkan DJI sebagai “perusahaan militer China”. Pentagon pertama kali menerapkan label tersebut pada Oktober 2022.

Pengadilan banding menilai pengadilan tingkat bawah keliru ketika menguatkan kesimpulan bahwa DJI berkontribusi pada basis industri pertahanan China hanya berdasarkan catatan publik yang tidak diklasifikasikan. Penjelasan pemerintah mengenai kesimpulan itu sebagian besar—atau bahkan seluruhnya—disunting dari dokumen publik, meskipun hakim dapat memeriksa bukti rahasia secara tertutup.

Secara praktis, pengadilan banding mengatakan hakim tingkat bawah tidak boleh menyimpulkan bahwa posisi pemerintah didukung bukti hanya karena bukti yang mendasarinya tidak terlihat dalam catatan publik. Pengadilan tersebut kini harus memeriksa dokumen rahasia melalui peninjauan in camera dan ex parte—yakni pemeriksaan oleh hakim secara tertutup—lalu menilai kembali bagian penetapan itu.

Argumen DJI soal bukti dan proses hukum

Dalam gugatannya, DJI berpendapat bahwa Departemen Pertahanan menetapkan dan kemudian menetapkan kembali status perusahaan tanpa pemberitahuan, bukti, atau penjelasan yang memadai. Menurut DJI, label “perusahaan militer China” secara keliru mengaitkan produsen drone konsumen dan komersial dengan militer China, sehingga menimbulkan kerugian reputasi dan bisnis.

DJI juga menyatakan bahwa penetapan tersebut memengaruhi aksesnya terhadap kontrak pemerintah AS dan pendanaan federal tertentu di sektor energi. Perusahaan berpendapat bahwa pemerintah belum menjelaskan dasar label itu secara memadai dan tidak memberikan kesempatan yang berarti bagi DJI untuk menanggapi tuduhan tersebut.

Meski demikian, pengadilan banding tidak menerima seluruh argumen DJI. Pengadilan tetap menguatkan penolakan terhadap gugatan DJI terkait hak atas proses hukum yang semestinya (due process), serta membiarkan bagian lain dari putusan pengadilan tingkat bawah tetap berlaku.

Apa arti putusan ini bagi DJI?

Dampak langsung putusan tersebut bersifat prosedural:

• DJI masih berada dalam daftar Departemen Pertahanan AS. Pengadilan banding tidak memerintahkan penghapusan perusahaan dari daftar.
• Satu dasar penting penetapan harus ditinjau ulang. Pengadilan tingkat bawah perlu memeriksa bukti rahasia yang mendasari klaim pemerintah bahwa DJI berkontribusi pada basis industri pertahanan China.
• DJI tidak memenangkan seluruh pokok perkara. Pengadilan tetap menolak tantangan DJI terkait due process dan menguatkan bagian lain dari putusan sebelumnya.
• Sengketa hukum masih berlanjut. Pengembalian perkara memberi DJI kesempatan baru untuk menantang penetapan tersebut, tetapi tidak menjamin perusahaan akhirnya akan dikeluarkan dari daftar.

Pembedaan ini penting bagi pengguna drone dan pelaku usaha. Pengadilan banding menemukan kelemahan dalam cara pengadilan tingkat bawah menilai satu persoalan pembuktian, bukan menyatakan bahwa seluruh penetapan Pentagon otomatis tidak sah.

Sikap DJI terhadap penggunaan drone untuk pertempuran

DJI menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah membuat peralatan militer atau memasarkan drone untuk keperluan tempur. Perusahaan juga mengatakan bahwa DJI merupakan produsen drone pertama yang secara terbuka mengecam dan mencegah penggunaan produknya dalam pertempuran. Menurut DJI, kebijakannya melarang penggunaan militer, dan perusahaan telah mengambil langkah untuk menegakkan serta memperkuat kebijakan tersebut.

Pernyataan itu merupakan bagian dari argumen DJI bahwa produk dan model bisnisnya ditujukan untuk kebutuhan sipil. Sementara itu, pertanyaan hukum yang masih diperiksa pengadilan adalah apakah Departemen Pertahanan telah mendukung penetapan tersebut secara sah berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Mengapa perkara ini penting bagi pengguna drone komersial dan pertanian?

DJI secara luas disebut sebagai produsen drone terbesar di dunia, dengan produk yang digunakan oleh konsumen, perusahaan, pemerintah, penghobi, serta berbagai organisasi. Drone DJI digunakan untuk kebutuhan seperti pencitraan udara, inspeksi, keselamatan publik, dan pertanian.

Karena cakupan bisnisnya besar, perkara ini berdampak lebih luas daripada DJI sendiri. Penetapan Pentagon dapat memengaruhi kontrak pemerintah dan reputasi perusahaan. Di sisi lain, pengguna serta organisasi yang mengandalkan perangkat DJI perlu memantau perkembangan perkara karena perubahan status hukum dapat memengaruhi keputusan pengadaan dan penggunaan peralatan.

Sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama. Salah satu analisis industri menempatkan Amerika Utara sebagai pasar drone pertanian regional terbesar. Namun, materi yang tersedia belum memberikan angka terkini yang cukup andal mengenai pangsa DJI di pasar drone komersial atau pertanian AS. Karena itu, klaim tentang persentase pangsa pasar tertentu perlu disikapi dengan hati-hati.

Kesimpulan

DJI menganggap keputusan pengadilan banding sebagai peluang penting untuk membatalkan penetapan yang menurut perusahaan tidak berdasar. Pengadilan memang menemukan masalah dalam ketergantungan pengadilan tingkat bawah pada catatan publik yang tidak diklasifikasikan, tetapi putusan itu tidak membebaskan DJI, tidak mengeluarkannya dari daftar Pentagon, dan tidak menerima seluruh argumen perusahaan.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan bukti rahasia oleh pengadilan tingkat bawah. Pengadilan itu harus menilai kembali apakah Departemen Pertahanan telah memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan bahwa DJI berkontribusi pada basis industri pertahanan China. Sampai proses tersebut selesai, penetapan terhadap DJI tetap berlaku.