Pemerintah dan kelompok oposisi yang terlibat sepakat untuk mendorong pemulihan aset cadangan internasional Venezuela yang disimpan di Bank of England. Putaran perundingan yang sama dilaporkan juga menghasilkan kesepakatan untuk memulai kembali proses pembaruan hakim-hakim Mahkamah Agung Venezuela.
Dana yang diharapkan dari emas itu akan diarahkan untuk kebutuhan kemanusiaan dan rekonstruksi. Prioritas yang disebutkan meliputi pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, peningkatan kapasitas layanan kesehatan, pembersihan puing-puing gempa, serta bantuan bagi keluarga yang rumahnya hancur atau terpaksa mengungsi.
Ramón López, salah satu perwakilan oposisi, mengatakan dana yang berhasil dipulihkan akan ditempatkan dalam rekening yang dikelola melalui Departemen Keuangan AS. Penggunaannya, menurut dia, akan diawasi perusahaan audit internasional yang memenuhi syarat.
Meski demikian, laporan yang tersedia belum menjelaskan apakah skemanya akan berupa pemindahan fisik emas, penjualan emas lalu pemindahan hasilnya, atau bentuk penitipan lainnya. Pemerintahan Delcy Rodríguez juga belum mengonfirmasi secara terbuka rincian mengenai rekening di Departemen Keuangan AS tersebut.
Bank of England telah menyimpan sekitar 31 ton emas Venezuela sejak sebelum sengketa politik saat ini. Akses terhadap cadangan itu mulai dipersoalkan setelah Inggris berhenti mengakui pemerintahan Nicolás Maduro pada 2018. Sejak saat itu, otoritas-otoritas Venezuela yang saling bersaing berdebat mengenai pihak mana yang berwenang memberi instruksi kepada Bank Sentral Venezuela dan mengendalikan cadangan negara di luar negeri.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar Bank of England menolak menyerahkan batangan emas. Sengketa tersebut berkaitan dengan pengakuan politik dan proses hukum. Pengadilan Inggris perlu menentukan otoritas Venezuela mana yang memiliki kewenangan hukum untuk mengarahkan penggunaan atau pencairan emas tersebut. Bank of England dan Kementerian Luar Negeri Inggris belum menyatakan komitmen publik untuk melepaskannya.
Pada masa pandemi Covid-19, otoritas Venezuela sebelumnya juga berupaya mengakses cadangan itu. Saat itu, mereka mengusulkan agar hasilnya disalurkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kebutuhan layanan kesehatan. Upaya tersebut ditolak dalam proses pengadilan di Inggris, menurut laporan yang dikutip dalam perkembangan terbaru ini.
Gempa kembar yang melanda Venezuela pada 24 Juni 2026 menewaskan lebih dari 6.000 orang menurut laporan pada saat itu. Bencana tersebut juga menimbulkan guncangan ekonomi yang diperkirakan setara sekitar 6% produk domestik bruto Venezuela.
Krisis kemanusiaan itu terjadi ketika Venezuela sudah menghadapi tekanan ekonomi berat. Bank sentral negara tersebut melaporkan inflasi bulanan sekitar 20% pada Juli. Dalam situasi itu, pemerintah menempatkan rekonstruksi dan upaya mengakses emas di London sebagai prioritas mendesak.
Konteks tersebut membantu menjelaskan mengapa kerja sama antara pemerintah dan oposisi bisa terjadi. Kedua pihak masih terpecah mengenai legitimasi dan kewenangan politik, tetapi sama-sama berkepentingan membuka akses terhadap sumber daya untuk pemulihan pascagempa.
Namun, kesepakatan di dalam Venezuela tidak otomatis menyelesaikan persoalan hukum di Inggris.
Rekening di Departemen Keuangan AS akan menciptakan mekanisme pengawasan eksternal terhadap dana yang berhasil dipulihkan. Pendukung skema ini menyebut audit internasional sebagai perlindungan terhadap penyalahgunaan dana, sekaligus cara untuk meyakinkan faksi-faksi Venezuela dan pemerintah asing yang berkepentingan.
Di sisi lain, pengaturan tersebut juga akan menempatkan aset negara Venezuela dalam kerangka yang dipengaruhi Washington. Laporan menyebut Amerika Serikat telah mengendalikan waktu dan jumlah pencairan pendapatan ekspor Venezuela, terutama dari penjualan minyak mentah. Pemerintah Venezuela secara terpisah juga berupaya mengakses sekitar US$4,5 miliar dalam bentuk Special Drawing Rights atau SDR Dana Moneter Internasional, serta rekening aset negara lain yang dibekukan di AS dan Eropa.
Dengan demikian, rencana itu memiliki dimensi politik yang sensitif. Skema tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga berpotensi memperbesar pengaruh AS atas pengelolaan aset Venezuela.
Langkah terdekat bukanlah pemindahan batangan emas. Pemerintah Venezuela dan kelompok oposisi yang ikut serta masih harus mengajukan posisi bersama untuk memulihkan cadangan tersebut. Pada saat yang sama, proses hukum di Inggris harus menentukan otoritas mana yang dapat memberikan instruksi sah atas aset itu.
Perbedaan pentingnya adalah antara kesepakatan untuk mengupayakan pengembalian emas dan putusan pengadilan yang menyetujui pelepasannya. Yang pertama telah dilaporkan; yang kedua belum terjadi.
Sampai persoalan hukum dan tata kelola penitipan di Inggris diselesaikan, 31 ton emas itu masih merupakan sumber dana yang direncanakan untuk rekonstruksi—bukan kas yang sudah bisa digunakan Venezuela.
Pemerintah dan kelompok oposisi yang terlibat sepakat untuk mendorong pemulihan aset cadangan internasional Venezuela yang disimpan di Bank of England. Putaran perundingan yang sama dilaporkan juga menghasilkan kesepakatan untuk memulai kembali proses pembaruan hakim-hakim Mahkamah Agung Venezuela.
Dana yang diharapkan dari emas itu akan diarahkan untuk kebutuhan kemanusiaan dan rekonstruksi. Prioritas yang disebutkan meliputi pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, peningkatan kapasitas layanan kesehatan, pembersihan puing-puing gempa, serta bantuan bagi keluarga yang rumahnya hancur atau terpaksa mengungsi.
Ramón López, salah satu perwakilan oposisi, mengatakan dana yang berhasil dipulihkan akan ditempatkan dalam rekening yang dikelola melalui Departemen Keuangan AS. Penggunaannya, menurut dia, akan diawasi perusahaan audit internasional yang memenuhi syarat.
Meski demikian, laporan yang tersedia belum menjelaskan apakah skemanya akan berupa pemindahan fisik emas, penjualan emas lalu pemindahan hasilnya, atau bentuk penitipan lainnya. Pemerintahan Delcy Rodríguez juga belum mengonfirmasi secara terbuka rincian mengenai rekening di Departemen Keuangan AS tersebut.
Bank of England telah menyimpan sekitar 31 ton emas Venezuela sejak sebelum sengketa politik saat ini. Akses terhadap cadangan itu mulai dipersoalkan setelah Inggris berhenti mengakui pemerintahan Nicolás Maduro pada 2018. Sejak saat itu, otoritas-otoritas Venezuela yang saling bersaing berdebat mengenai pihak mana yang berwenang memberi instruksi kepada Bank Sentral Venezuela dan mengendalikan cadangan negara di luar negeri.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar Bank of England menolak menyerahkan batangan emas. Sengketa tersebut berkaitan dengan pengakuan politik dan proses hukum. Pengadilan Inggris perlu menentukan otoritas Venezuela mana yang memiliki kewenangan hukum untuk mengarahkan penggunaan atau pencairan emas tersebut. Bank of England dan Kementerian Luar Negeri Inggris belum menyatakan komitmen publik untuk melepaskannya.
Pada masa pandemi Covid-19, otoritas Venezuela sebelumnya juga berupaya mengakses cadangan itu. Saat itu, mereka mengusulkan agar hasilnya disalurkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kebutuhan layanan kesehatan. Upaya tersebut ditolak dalam proses pengadilan di Inggris, menurut laporan yang dikutip dalam perkembangan terbaru ini.
Gempa kembar yang melanda Venezuela pada 24 Juni 2026 menewaskan lebih dari 6.000 orang menurut laporan pada saat itu. Bencana tersebut juga menimbulkan guncangan ekonomi yang diperkirakan setara sekitar 6% produk domestik bruto Venezuela.
Krisis kemanusiaan itu terjadi ketika Venezuela sudah menghadapi tekanan ekonomi berat. Bank sentral negara tersebut melaporkan inflasi bulanan sekitar 20% pada Juli. Dalam situasi itu, pemerintah menempatkan rekonstruksi dan upaya mengakses emas di London sebagai prioritas mendesak.
Konteks tersebut membantu menjelaskan mengapa kerja sama antara pemerintah dan oposisi bisa terjadi. Kedua pihak masih terpecah mengenai legitimasi dan kewenangan politik, tetapi sama-sama berkepentingan membuka akses terhadap sumber daya untuk pemulihan pascagempa.
Namun, kesepakatan di dalam Venezuela tidak otomatis menyelesaikan persoalan hukum di Inggris.
Rekening di Departemen Keuangan AS akan menciptakan mekanisme pengawasan eksternal terhadap dana yang berhasil dipulihkan. Pendukung skema ini menyebut audit internasional sebagai perlindungan terhadap penyalahgunaan dana, sekaligus cara untuk meyakinkan faksi-faksi Venezuela dan pemerintah asing yang berkepentingan.
Di sisi lain, pengaturan tersebut juga akan menempatkan aset negara Venezuela dalam kerangka yang dipengaruhi Washington. Laporan menyebut Amerika Serikat telah mengendalikan waktu dan jumlah pencairan pendapatan ekspor Venezuela, terutama dari penjualan minyak mentah. Pemerintah Venezuela secara terpisah juga berupaya mengakses sekitar US$4,5 miliar dalam bentuk Special Drawing Rights atau SDR Dana Moneter Internasional, serta rekening aset negara lain yang dibekukan di AS dan Eropa.
Dengan demikian, rencana itu memiliki dimensi politik yang sensitif. Skema tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga berpotensi memperbesar pengaruh AS atas pengelolaan aset Venezuela.
Langkah terdekat bukanlah pemindahan batangan emas. Pemerintah Venezuela dan kelompok oposisi yang ikut serta masih harus mengajukan posisi bersama untuk memulihkan cadangan tersebut. Pada saat yang sama, proses hukum di Inggris harus menentukan otoritas mana yang dapat memberikan instruksi sah atas aset itu.
Perbedaan pentingnya adalah antara kesepakatan untuk mengupayakan pengembalian emas dan putusan pengadilan yang menyetujui pelepasannya. Yang pertama telah dilaporkan; yang kedua belum terjadi.
Sampai persoalan hukum dan tata kelola penitipan di Inggris diselesaikan, 31 ton emas itu masih merupakan sumber dana yang direncanakan untuk rekonstruksi—bukan kas yang sudah bisa digunakan Venezuela.