Jalan Pulang Turki ke Program F-35 Masih Tertutup S-400 Rusia

Pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan bahwa Donald Trump telah berjanji membawa Ankara kembali ke program jet tempur F-35 menambah tekanan politik terhadap Washington. Erdoğan mengatakan ia mengharapkan janji itu dipenuhi.

Namun, janji politik belum sama dengan kesepakatan penjualan yang sudah selesai. Hambatan terbesarnya tetap sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Berdasarkan hukum Amerika Serikat, F-35 tidak boleh ditransfer ke Turki selama Ankara masih memiliki sistem tersebut.

Janji yang disebut Erdoğan

Erdoğan mengatakan isu F-35 dibahas langsung dengan Trump dan bahwa ia menerima janji mengenai kembalinya Turki ke program tersebut. Ia menyatakan Ankara menunggu komitmen itu diwujudkan.

Pernyataan Erdoğan terdengar lebih tegas dibandingkan bahasa yang digunakan Trump di depan publik. Dalam KTT NATO, Trump mengatakan Amerika Serikat akan mencabut sanksi terhadap Turki dan mengambil keputusan mengenai kemungkinan penjualan F-35. Ia juga menyebut pemulihan akses Turki sebagai opsi yang akan dipertimbangkan, bukan sebagai keputusan bahwa Turki telah resmi kembali ke program.

Trump kemudian mengatakan Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS sedang bekerja untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan pada 2020. Tetapi pencabutan sanksi dan kelayakan Turki untuk menerima F-35 adalah dua hal berbeda. Penghapusan sanksi, dengan sendirinya, tidak membatalkan larangan berdasarkan undang-undang terhadap pengiriman pesawat tersebut.

Mengapa Turki dikeluarkan dari program F-35?

Perselisihan bermula dari keputusan Turki membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia pada 2019. Washington menilai pengoperasian S-400 bersama F-35 dapat menimbulkan risiko keamanan dan masalah interoperabilitas, terutama karena informasi sensitif mengenai kemampuan pesawat berpotensi terekspos.

Pembelian itu membuat Turki dikeluarkan dari program F-35 dan dikenai sanksi berdasarkan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act atau CAATSA, undang-undang AS yang menargetkan transaksi pertahanan signifikan dengan negara-negara seperti Rusia.

Sebelum dikeluarkan, Turki merupakan mitra dalam program F-35 dan berencana membeli sedikitnya 100 pesawat. Ankara dilaporkan telah menginvestasikan sekitar US$1,4 miliar dalam program tersebut.

Hambatan hukum yang tidak bisa dihapus Trump sendirian

Pasal 1245 dalam National Defense Authorization Act untuk tahun fiskal 2020 melarang transfer pesawat F-35 ke Turki. Larangan itu hanya dapat dikesampingkan oleh eksekutif AS setelah pemerintah menyatakan bahwa:

• Turki tidak lagi memiliki S-400 atau peralatan terkait;
• Ankara memberikan jaminan yang kredibel bahwa sistem tersebut tidak akan diperoleh kembali; dan
• Turki tidak membeli peralatan pertahanan Rusia lain yang dapat meningkatkan risiko terhadap kemampuan F-35 dan sistem pendukungnya.

Bahkan setelah sertifikasi tersebut diberikan, pengesampingan baru dapat berlaku setelah melewati masa tunggu 90 hari.

Artinya, pengumuman presiden saja belum cukup untuk menyelesaikan penjualan. Dalam surat kepada Kongres pada Juli, Departemen Luar Negeri AS menyatakan Turki belum memenuhi persyaratan hukum untuk menerima pesawat F-35.

Kongres juga menjadi faktor penting. Sejumlah anggota parlemen telah menyampaikan kekhawatiran kuat terhadap kemungkinan penjualan tersebut. Karena pembatasan itu tertulis dalam undang-undang, pemerintahan Trump tidak bisa begitu saja menyamakan pencabutan sanksi dengan kembalinya Turki ke program F-35.

Apa yang belum jelas soal S-400?

Pertanyaan penentunya bukan sekadar apakah rudal S-400 sedang tidak aktif atau disimpan. Hukum AS merujuk pada kepemilikan sistem dan peralatan terkait, sekaligus mewajibkan adanya jaminan bahwa Turki tidak akan mendapatkannya kembali.

Sejumlah laporan membahas kemungkinan Turki memindahkan, menjual, atau membuang sistem tersebut. Namun, sumber yang tersedia belum menunjukkan adanya pengaturan final yang telah dikonfirmasi secara publik dan memenuhi seluruh persyaratan hukum AS.

Pada Agustus, sebuah laporan menggambarkan pembelian F-35 Turki masih dalam kondisi mandek karena persoalan S-400 belum terselesaikan. Dengan demikian, belum diketahui secara pasti apakah sistem itu akan dikembalikan ke Rusia, dipindahkan ke negara lain, dibongkar, atau dilepaskan melalui mekanisme lain yang dapat diverifikasi.

Selama status S-400 belum tuntas dan sertifikasi yang diwajibkan belum diterbitkan, janji Trump masih menjadi pintu masuk negosiasi—bukan dasar yang siap digunakan untuk mengirim F-35 ke Turki.

Agenda regional Erdoğan

Persoalan F-35 berlangsung bersamaan dengan upaya Erdoğan menempatkan Turki sebagai sekutu NATO sekaligus kekuatan keamanan regional yang lebih mandiri.

Pada Agustus, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menandatangani Mecca Joint Defense Agreement. Kesepakatan itu menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara penandatangan akan diperlakukan sebagai serangan terhadap ketiganya, sehingga membentuk kerangka pertahanan kolektif di antara tiga negara tersebut.

Pejabat Turki menggambarkan pakta itu sebagai kesepakatan defensif yang tidak diarahkan kepada Iran atau negara tertentu lainnya. Erdoğan mengatakan kerangka tersebut terbuka bagi negara-negara regional lain. Mesir disebut dalam sejumlah laporan sebagai sasaran pendekatan diplomatik yang mungkin, tetapi belum tercatat dalam sumber yang tersedia sebagai anggota resmi.

Sumber-sumber yang ada mendukung gambaran mengenai penekanan Erdoğan pada kerja sama keamanan regional dan meningkatnya peran negara-negara kawasan. Namun, sumber tersebut belum membuktikan komitmen baru yang spesifik mengenai kunjungan ke Suriah, pengaturan dukungan untuk Suriah, atau paket tertentu untuk rekonstruksi Gaza. Klaim-klaim itu perlu dipisahkan dari perkembangan F-35 dan pakta Mekah yang telah terdokumentasi.

Kesimpulan

Erdoğan mengatakan Trump telah menjanjikan jalan bagi Turki untuk kembali ke program F-35. Trump memang menjanjikan pencabutan sanksi dan memberi sinyal bahwa penjualan pesawat dapat dipertimbangkan. Tetapi Turki belum melewati rintangan utamanya: hukum AS masih mensyaratkan agar Ankara tidak lagi memiliki S-400, dan Departemen Luar Negeri menyatakan persyaratan hukum tersebut belum terpenuhi.

Situasi ini memperlihatkan jarak antara pesan politik dan kenyataan hukum. Agar Turki benar-benar kembali, diperlukan penyelesaian S-400 yang dapat diverifikasi, sertifikasi dari pemerintah AS, serta penjualan yang mampu bertahan menghadapi pengawasan Kongres—bukan sekadar janji yang disampaikan dalam KTT NATO.