Pada hari pertama, polisi Spanyol memeriksa sekitar 200 penumpang yang tiba di enam bandara terbesar negara itu.
Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani membantah bahwa Roma sedang “berperang” melawan Spanyol. Ia mengatakan Italia hanya melakukan pemeriksaan secara hati-hati untuk mencegah gelombang kedatangan baru.
Dalam pernyataan yang memperuncing perselisihan, Tajani mengatakan Spanyol seharusnya “mengkhawatirkan Maroko”, bukan Italia. Ia menilai sumber langsung persoalan berada pada pengawasan perbatasan Maroko dan arus migrasi dari negara transit tersebut.
Perdana Menteri Giorgia Meloni dan Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini juga mendorong opsi yang lebih keras, termasuk penangguhan pengaturan Schengen terkait Spanyol atau peninjauan atas keanggotaan Spanyol dalam zona perjalanan bebas.
Krisis Ceuta menunjukkan betapa bergantungnya pengelolaan perbatasan Eropa pada kerja sama Maroko. Spanyol membutuhkan koordinasi dengan Rabat untuk mencegah penyeberangan dan mengembalikan orang yang masuk secara tidak teratur. Italia, di sisi lain, berpendapat bahwa kebijakan Uni Eropa harus memberi tekanan sekaligus menawarkan kerja sama yang lebih terstruktur kepada negara asal dan negara transit.
Penindakan Maroko tetap menjadi faktor penentu. Dalam salah satu operasi terbaru, otoritas Maroko menahan puluhan orang yang berusaha mencapai Ceuta dari Fnideq.
Pemerintahan Sánchez menolak anggapan bahwa Spanyol harus dihukum setelah menghadapi keadaan darurat perbatasan yang datang secara tiba-tiba. Madrid merespons dengan mengerahkan polisi dan militer ke Ceuta, memfasilitasi kepulangan ke Maroko, serta membalas pemeriksaan yang diberlakukan Italia.
Secara politik, perselisihan ini juga mencerminkan perbedaan ideologis. Koalisi sayap kanan Meloni menekankan pencegahan, pengendalian perbatasan, dan pengelolaan migrasi di luar wilayah Eropa. Pemerintahan Sánchez yang berhaluan kiri-tengah lebih menekankan tanggung jawab bersama Uni Eropa dan jalur pengelolaan migrasi yang lebih berbasis regularisasi.
Menteri-menteri dalam negeri Uni Eropa kemudian menyerukan tindakan lebih tegas terhadap jaringan penyelundupan manusia, kebijakan pemulangan yang lebih efektif, serta kerja sama yang lebih erat dengan negara asal dan transit. Italia dan sejumlah negara yang sejalan dengannya juga mendukung gagasan pusat pemulangan yang didanai Uni Eropa di negara ketiga. Namun, gagasan itu menghadapi keberatan hukum, kemanusiaan, dan praktis.
Untuk saat ini, belum ada tanda bahwa Spanyol dikeluarkan dari Schengen atau bahwa kebebasan bergerak antara Italia dan Spanyol dihentikan secara permanen. Yang berlaku adalah pemeriksaan internal sementara, dengan tanggal mulai dan berakhir yang jelas, serta tetap berada di bawah aturan dan pengawasan Uni Eropa.
Meski begitu, tindakan timbal balik antara dua negara anggota utama memiliki arti politik yang besar. Jika kontrol semacam ini terus diperpanjang atau semakin sering digunakan setiap kali terjadi krisis migrasi dan keamanan, kepercayaan terhadap prinsip pergerakan bebas di Eropa dapat melemah.
Dengan demikian, sengketa ini bukan hanya soal siapa yang bertanggung jawab atas masuknya puluhan ribu orang ke Ceuta. Ini juga merupakan pertarungan mengenai model kebijakan migrasi yang akan lebih dominan di Uni Eropa: pencegahan dan pengamanan perbatasan di satu sisi, atau pembagian tanggung jawab serta kerja sama regional di sisi lain.