Sengketa Shuafat: Siapa yang Berhak Menguasai Sekolah, Klinik, dan Kantor Layanan UNRWA?

Ada pula persoalan operasional. Shuafat merupakan salah satu lokasi utama UNRWA di Yerusalem Timur. Profil kamp UNRWA mencatat tiga sekolah dan satu pusat kesehatan sebagai instalasi utama di sana. Tiga sekolah itu—dua sekolah perempuan dan satu sekolah laki-laki—secara keseluruhan melayani sekitar 1.500 siswa.

Versi Pemerintah Kota Yerusalem: properti pribadi tanpa otorisasi yang sah

Pemerintah Kota Yerusalem membantah bahwa bangunan tersebut dimiliki UNRWA. Posisi yang diberitakan adalah bahwa properti itu merupakan milik pribadi dan digunakan agensi tanpa izin yang semestinya, termasuk tanpa pengaturan sewa atau pembayaran yang diperlukan.

Dengan dasar itu, pemerintah kota menggambarkan tindakannya sebagai penanganan atas penggunaan properti pribadi yang tidak sah, bukan penyitaan fasilitas PBB.

Namun, celah pembuktian dalam laporan publik tetap penting. Belum ada informasi yang terverifikasi secara terbuka mengenai catatan kepemilikan, ketentuan sewa, jumlah tunggakan yang dituduhkan, atau dasar hukum yang digunakan untuk memasuki lokasi tersebut. Karena itu, rincian-rincian tersebut masih harus diperlakukan sebagai klaim yang diperselisihkan, bukan fakta yang sudah diputuskan.

Yang dipertaruhkan: siapa yang menggantikan layanan UNRWA?

Sengketa ini juga menyangkut nasib layanan yang sebelumnya diberikan UNRWA. Agensi tersebut melihat penutupan dan pengambilalihan fasilitas sebagai ancaman terhadap pendidikan bagi pengungsi, layanan kesehatan dasar, serta dukungan sosial di tingkat komunitas.

Sementara itu, kebijakan Israel mengarah pada penggantian peran UNRWA melalui lembaga publik Israel dan institusi lain. Namun, penggantian administratif tidak otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan. Layanan baru harus tersedia, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi warga yang sebelumnya bergantung pada sekolah, klinik, dan kantor komunitas UNRWA.

Bagaimana Shuafat masuk dalam kebijakan Israel terhadap UNRWA?

Parlemen Israel, Knesset, mengesahkan undang-undang pada Oktober 2024 untuk menghentikan aktivitas UNRWA di wilayah yang dianggap Israel berada di bawah kedaulatannya, termasuk Yerusalem Timur, serta memutus hubungan resmi dengan agensi tersebut. Perubahan pada 29 Desember 2025 memperjelas dan memperluas pembatasan itu, termasuk ketentuan yang memengaruhi aktivitas UNRWA dan hubungan agensi dengan otoritas Israel.

Dampaknya kemudian meluas melampaui larangan operasi formal. Analisis hukum atas aturan yang telah diubah itu menyebut mekanisme yang memengaruhi hak istimewa dan kekebalan UNRWA, termasuk penyediaan layanan penting seperti air dan listrik.

Menurut laporan yang mengutip keterangan UNRWA, pasokan air dan listrik ke fasilitas yang terkait dengan agensi di Shuafat diputus pada 27 dan 28 Januari 2026. Bangunan yang terdampak mencakup sekolah, pusat kesehatan, dan sejumlah titik layanan lain.

Eskalasi paling mencolok terjadi di bekas kantor pusat UNRWA di Sheikh Jarrah. Setelah otoritas Israel mengambil alih kompleks tersebut, sejumlah bangunan di dalamnya dibongkar pada 20 Januari 2026. Pejabat PBB dan sejumlah negara asing mengecam tindakan itu, sedangkan Israel mempertahankan bahwa pembatasan terhadap UNRWA menjadi dasar intervensi tersebut.

Pada Mei 2026, kabinet Israel menyetujui rencana pembangunan kompleks pertahanan di lokasi bekas kantor pusat itu. Proyek yang diumumkan akan mencakup museum militer, pusat perekrutan, dan kantor Kementerian Pertahanan.

Jika dilihat secara keseluruhan, penutupan fasilitas, pembatasan listrik dan air, pengambilalihan lokasi, serta rencana pembangunan di Sheikh Jarrah menunjukkan bahwa kebijakan terhadap UNRWA tidak hanya membatasi kemampuan agensi untuk beroperasi. Kebijakan itu juga mengubah penggunaan ruang-ruang fisik tempat layanan sebelumnya diberikan.

Dampak kemanusiaan bagi warga Shuafat dan Tepi Barat

Konsekuensinya melampaui pertanyaan tentang status properti. Penutupan sekolah UNRWA di Yerusalem Timur telah mengganggu pendidikan anak-anak pengungsi Palestina. Pada April 2025, UNRWA mengatakan pejabat Pemerintah Kota Yerusalem yang didampingi pasukan keamanan Israel memasuki enam sekolahnya di Yerusalem Timur dan mengeluarkan perintah penutupan yang berlaku 30 hari kemudian.

Di Shuafat, tiga sekolah UNRWA dilaporkan melayani sekitar 1.500 siswa, meskipun jumlah anak yang terdampak oleh suatu perintah penutupan bergantung pada waktu dan cakupan perintah tersebut.

Layanan kesehatan juga terdampak. Sekretaris Jenderal PBB mengecam masuknya otoritas Israel ke Pusat Kesehatan UNRWA di Yerusalem pada 12 Januari 2026 serta perintah penutupan sementara. Menurut pernyataan tersebut, fasilitas itu melayani ratusan pasien pengungsi Palestina setiap hari dan bagi sebagian besar pasien merupakan satu-satunya akses mereka ke layanan kesehatan dasar.

Gangguan ini berlangsung di tengah krisis akses kemanusiaan yang lebih luas di Tepi Barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan pekerjaan kemanusiaan tertunda dan terbatas oleh jaringan lebih dari 900 penghalang fisik, termasuk pos pemeriksaan, gerbang, dan blokade jalan.

Data OCHA yang dilaporkan Al Jazeera mencatat 3.033 serangan pemukim antara 1 Januari 2025 dan 30 Juni 2026. Angka tersebut menggambarkan lingkungan yang semakin sulit bagi warga sipil dan organisasi bantuan untuk bergerak serta mempertahankan layanan.

Pada akhirnya, inti persoalan Shuafat bukan hanya siapa yang menguasai beberapa bangunan. Penguasaan atas bangunan-bangunan itu menentukan apakah anak-anak dapat terus bersekolah, apakah pasien tetap memperoleh layanan kesehatan yang dekat, dan siapa yang bertanggung jawab ketika layanan UNRWA dihentikan atau dipindahkan.