Kepemimpinan angkatan bersenjata Iran juga diperintahkan untuk menyelesaikan integrasi Staf Umum dengan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, komando operasional gabungan utama Iran. Institute for the Study of War menilai perombakan itu mencerminkan pelajaran yang diambil dari konflik pada 2025 dan 2026.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan pembangunan ulang struktur komando dalam kondisi perang. Perombakan itu mungkin sekaligus memperkuat kewenangan Mojtaba Khamenei, tetapi klaim bahwa prosesnya dilakukan secara rahasia atau mengikuti satu rencana yang sepenuhnya terkoordinasi melampaui bukti publik yang tersedia.

Penunjukan baru menandakan daya tahan, bukan demobilisasi

Kepemimpinan baru menempatkan sejumlah tokoh berpengalaman dari IRGC dan kalangan veteran perang di posisi sentral. Para analis menggambarkan struktur tersebut sebagai gabungan dari pengamanan internal, daya tangkal militer, opsi ofensif, dan tekanan di sekitar Selat Hormuz.

Komentar pejabat Iran dan media yang terafiliasi dengan negara juga mulai menyuarakan pergeseran menuju “doktrin ofensif”, termasuk kemampuan untuk bertindak di luar wilayah Iran. Retorika itu menunjukkan postur resmi yang lebih keras, tetapi bukan bukti bahwa sebuah operasi tertentu di masa depan telah direncanakan.

Meski demikian, arah umumnya cukup jelas: Tehran sedang membangun ketahanan dan pengaruh tawar, bukan membongkar perangkat perangnya demi mengantisipasi penyelesaian cepat.

Serangan regional terus menekan gencatan senjata

Jeda tersebut berulang kali terganggu oleh aksi militer. Pada Juli, Iran mengatakan telah menyerang infrastruktur militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain setelah serangan Amerika terhadap sasaran-sasaran Iran di wilayah pesisir selatan dan bagian timur. Serangan itu semakin mengikis gencatan senjata.

Pada Agustus, Amerika Serikat dan kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran secara terpisah melaporkan serangan baru terhadap pelayaran ketika negosiasi kembali menemui jalan buntu. Laporan yang tersedia mengaitkan serangan tersebut dengan kampanye tekanan yang lebih luas, tetapi tidak membuktikan bahwa Tehran secara pribadi memerintahkan setiap insiden.

Pembedaan ini penting. Iran jelas menggunakan tekanan militer dan maritim di kawasan sebagai alat tawar. Namun, catatan publik belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh aktivitas kelompok yang bersekutu dengannya dikoordinasikan langsung oleh Iran.

Hormuz menjadi aset militer sekaligus alat negosiasi

Selat Hormuz menjadi titik perselisihan utama. Washington menuntut Iran secara terbuka berkomitmen untuk menghentikan serangan terhadap kapal, menjaga semua jalur selat tetap terbuka, dan tidak mengenakan biaya transit. Iran menolak melepaskan kendali atas jalur air tersebut.

Pada Agustus, pejabat Iran mengatakan selat itu akan tetap ditutup kecuali Washington menerima sejumlah syarat, termasuk pembebasan aset Iran yang dibekukan dan penghentian konflik regional. Tehran juga menyatakan tidak akan membahas perpanjangan gencatan senjata sebelum Amerika Serikat kembali ke kesepakatan sementara dan menetapkan jadwal pelaksanaan komitmennya.

Dengan demikian, akses pelayaran tidak lagi sekadar ketentuan teknis dalam gencatan senjata. Bagi Washington, pembukaan kembali Hormuz adalah langkah praktis untuk membangun kepercayaan. Bagi Tehran, jalur tersebut merupakan sumber pengaruh yang dapat ditukar dengan konsesi ekonomi dan politik.

Mengapa Washington dan Tehran memaknai jeda itu secara berbeda

Washington tampaknya memandang nota kesepahaman tersebut sebagai jembatan menuju penyelesaian yang lebih luas: menghentikan serangan, membuka kembali jalur pelayaran, lalu menggunakan masa negosiasi untuk menyelesaikan sengketa yang tersisa.

Iran memandang periode yang sama sebagai jeda bersenjata. Dalam jeda itu, Tehran dapat memulihkan kapasitas komando, mempertahankan pilihan eskalasi, dan berunding tanpa melepaskan kendali atas sumber pengaruh regional terkuatnya.

Hasilnya bukan proses perdamaian konvensional, melainkan kebijakan dua jalur. Iran menata ulang institusi militer dan keamanannya sambil terus membuka kontak diplomatik. Pada saat yang sama, sengketa mengenai Hormuz, sanksi, konflik regional, dan program nuklir tetap belum terselesaikan.

Kesimpulan paling kuat yang dapat dipertanggungjawabkan bukanlah bahwa Tehran diam-diam mengatur setiap perkembangan. Kesimpulannya adalah bahwa Iran menjalankan diplomasi dan tekanan militer secara bersamaan, sembari bersiap menghadapi konfrontasi yang mungkin berlangsung jauh lebih lama daripada perkiraan Washington.

Kepemimpinan angkatan bersenjata Iran juga diperintahkan untuk menyelesaikan integrasi Staf Umum dengan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, komando operasional gabungan utama Iran. Institute for the Study of War menilai perombakan itu mencerminkan pelajaran yang diambil dari konflik pada 2025 dan 2026.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan pembangunan ulang struktur komando dalam kondisi perang. Perombakan itu mungkin sekaligus memperkuat kewenangan Mojtaba Khamenei, tetapi klaim bahwa prosesnya dilakukan secara rahasia atau mengikuti satu rencana yang sepenuhnya terkoordinasi melampaui bukti publik yang tersedia.

Penunjukan baru menandakan daya tahan, bukan demobilisasi

Kepemimpinan baru menempatkan sejumlah tokoh berpengalaman dari IRGC dan kalangan veteran perang di posisi sentral. Para analis menggambarkan struktur tersebut sebagai gabungan dari pengamanan internal, daya tangkal militer, opsi ofensif, dan tekanan di sekitar Selat Hormuz.

Komentar pejabat Iran dan media yang terafiliasi dengan negara juga mulai menyuarakan pergeseran menuju “doktrin ofensif”, termasuk kemampuan untuk bertindak di luar wilayah Iran. Retorika itu menunjukkan postur resmi yang lebih keras, tetapi bukan bukti bahwa sebuah operasi tertentu di masa depan telah direncanakan.

Meski demikian, arah umumnya cukup jelas: Tehran sedang membangun ketahanan dan pengaruh tawar, bukan membongkar perangkat perangnya demi mengantisipasi penyelesaian cepat.

Serangan regional terus menekan gencatan senjata

Jeda tersebut berulang kali terganggu oleh aksi militer. Pada Juli, Iran mengatakan telah menyerang infrastruktur militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain setelah serangan Amerika terhadap sasaran-sasaran Iran di wilayah pesisir selatan dan bagian timur. Serangan itu semakin mengikis gencatan senjata.

Pada Agustus, Amerika Serikat dan kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran secara terpisah melaporkan serangan baru terhadap pelayaran ketika negosiasi kembali menemui jalan buntu. Laporan yang tersedia mengaitkan serangan tersebut dengan kampanye tekanan yang lebih luas, tetapi tidak membuktikan bahwa Tehran secara pribadi memerintahkan setiap insiden.

Pembedaan ini penting. Iran jelas menggunakan tekanan militer dan maritim di kawasan sebagai alat tawar. Namun, catatan publik belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh aktivitas kelompok yang bersekutu dengannya dikoordinasikan langsung oleh Iran.

Hormuz menjadi aset militer sekaligus alat negosiasi

Selat Hormuz menjadi titik perselisihan utama. Washington menuntut Iran secara terbuka berkomitmen untuk menghentikan serangan terhadap kapal, menjaga semua jalur selat tetap terbuka, dan tidak mengenakan biaya transit. Iran menolak melepaskan kendali atas jalur air tersebut.

Pada Agustus, pejabat Iran mengatakan selat itu akan tetap ditutup kecuali Washington menerima sejumlah syarat, termasuk pembebasan aset Iran yang dibekukan dan penghentian konflik regional. Tehran juga menyatakan tidak akan membahas perpanjangan gencatan senjata sebelum Amerika Serikat kembali ke kesepakatan sementara dan menetapkan jadwal pelaksanaan komitmennya.

Dengan demikian, akses pelayaran tidak lagi sekadar ketentuan teknis dalam gencatan senjata. Bagi Washington, pembukaan kembali Hormuz adalah langkah praktis untuk membangun kepercayaan. Bagi Tehran, jalur tersebut merupakan sumber pengaruh yang dapat ditukar dengan konsesi ekonomi dan politik.

Mengapa Washington dan Tehran memaknai jeda itu secara berbeda

Washington tampaknya memandang nota kesepahaman tersebut sebagai jembatan menuju penyelesaian yang lebih luas: menghentikan serangan, membuka kembali jalur pelayaran, lalu menggunakan masa negosiasi untuk menyelesaikan sengketa yang tersisa.

Iran memandang periode yang sama sebagai jeda bersenjata. Dalam jeda itu, Tehran dapat memulihkan kapasitas komando, mempertahankan pilihan eskalasi, dan berunding tanpa melepaskan kendali atas sumber pengaruh regional terkuatnya.

Hasilnya bukan proses perdamaian konvensional, melainkan kebijakan dua jalur. Iran menata ulang institusi militer dan keamanannya sambil terus membuka kontak diplomatik. Pada saat yang sama, sengketa mengenai Hormuz, sanksi, konflik regional, dan program nuklir tetap belum terselesaikan.

Kesimpulan paling kuat yang dapat dipertanggungjawabkan bukanlah bahwa Tehran diam-diam mengatur setiap perkembangan. Kesimpulannya adalah bahwa Iran menjalankan diplomasi dan tekanan militer secara bersamaan, sembari bersiap menghadapi konfrontasi yang mungkin berlangsung jauh lebih lama daripada perkiraan Washington.