Apa yang Diputuskan Warga Islandia dalam Referendum Uni Eropa?

Pada 29 Agustus 2026, warga Islandia akan menjawab satu pertanyaan: apakah negara itu perlu melanjutkan kembali negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa.

Ini bukan pemungutan suara untuk langsung bergabung dengan Uni Eropa. Jika mayoritas memilih “ya”, perundingan yang ditangguhkan pada 2013 akan dibuka kembali. Bila pada akhirnya tercapai perjanjian keanggotaan, kesepakatan tersebut harus dibawa ke referendum terpisah.

Secara resmi, hasil referendum ini bersifat konsultatif, tetapi pemerintah telah menjadikannya bagian dari proses dua tahap: meminta mandat untuk berunding sekarang, lalu menyerahkan keputusan akhir kepada pemilih.

Mengapa Islandia mengajukan permohonan pada 2009?

Islandia mengajukan permohonan menjadi anggota Uni Eropa pada 2009, tidak lama setelah krisis perbankan menghantam perekonomiannya. Pada saat itu, keanggotaan Uni Eropa—dan kemungkinan mengadopsi euro—dipandang sebagian pihak sebagai jalan menuju stabilitas ekonomi yang lebih besar.

Namun, proses tersebut tidak pernah sampai pada kesepakatan final. Setelah pemilu parlemen 2013, pemerintahan kanan-tengah yang skeptis terhadap Uni Eropa menangguhkan negosiasi. Dukungan publik terhadap keanggotaan dan euro juga menurun, sementara krisis zona euro membuat pilihan untuk bergabung tampak kurang menarik.

Saat negosiasi dihentikan, 27 bab perundingan telah dibuka dan 11 di antaranya ditutup sementara. Enam bab lainnya belum dibuka.

Bab-bab paling sensitif justru belum terselesaikan. Perundingan mengenai pertanian tidak pernah dimulai, sedangkan bab perikanan terhenti sebelum laporan penyaringan selesai dan negosiasi substantif dimulai.

Mengapa isu ini kembali muncul?

Situasi geopolitik di sekitar Islandia berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Perang Rusia di Ukraina, meningkatnya persaingan di kawasan Arktik dan Atlantik Utara, serta ketidakpastian mengenai keandalan Amerika Serikat memperkuat argumen kelompok pro-Eropa yang menginginkan hubungan politik lebih erat dengan Eropa.

Perdebatan mengenai Greenland juga ikut mengubah konteks politiknya. Tekanan dan pernyataan Amerika Serikat terkait wilayah Denmark yang strategis itu menyoroti pentingnya kawasan keamanan Greenland–Islandia–Inggris Raya dan Atlantik Utara.

Islandia sudah menjadi anggota NATO. Karena itu, pendukung keanggotaan Uni Eropa berpendapat bahwa Uni Eropa dapat menambah bobot politik dan ekonomi di samping jaminan pertahanan NATO. Pihak yang menolak menjawab bahwa NATO—bukan Uni Eropa—merupakan kerangka keamanan yang relevan bagi Islandia.

Meski demikian, isu geopolitik belum tentu menjadi penentu utama. Bagi banyak pemilih, harga, kestabilan mata uang, biaya hidup, kedaulatan ekonomi, dan terutama perikanan masih lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Apa kata jajak pendapat?

Jajak pendapat menunjukkan dukungan yang lebih kuat untuk mengadakan referendum dan mengetahui syarat-syarat kesepakatan dibandingkan dukungan yang tegas untuk keanggotaan Uni Eropa itu sendiri. Ringkasan terbaru Parlemen Eropa menyebut mayoritas warga mendukung referendum mengenai pembukaan kembali negosiasi, sementara pendapat tentang keanggotaan masih terbagi.

Perbedaan ini penting. Seorang pemilih dapat menjawab “ya” untuk membuka negosiasi tanpa berkomitmen bahwa Islandia harus bergabung. Referendum kedua nantinya memungkinkan warga menilai paket kesepakatan yang nyata—termasuk pengaturan perikanan—bukan sekadar memilih gagasan abstrak tentang Uni Eropa.

Karena pertanyaan dan metode jajak pendapat berbeda, hasil yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan satu persentase pasti. Gambaran paling aman adalah bahwa pemungutan suara ini masih kompetitif, bukan tanda bahwa Islandia telah mengambil keputusan final untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Islandia sudah memiliki akses apa ke Eropa?

Islandia bukan negara anggota Uni Eropa, tetapi sudah sangat terintegrasi dengan Eropa melalui Wilayah Ekonomi Eropa atau EEA. Bersama Norwegia dan Liechtenstein, Islandia ikut menikmati sebagian besar akses ke pasar tunggal Uni Eropa dan menerapkan banyak aturan Uni Eropa yang relevan, termasuk aturan kebebasan bergerak.

Islandia juga berada dalam kawasan Schengen, sehingga warganya dapat bepergian tanpa pemeriksaan paspor rutin ke negara-negara Schengen lainnya.

Namun, keanggotaan EEA tidak sama dengan keanggotaan penuh Uni Eropa. EEA tidak mencakup kebijakan pertanian dan perikanan bersama Uni Eropa. Islandia juga bukan bagian dari serikat pabean atau kebijakan perdagangan bersama, tidak memilih anggota Parlemen Eropa, tidak menunjuk komisaris Uni Eropa, dan tidak memiliki hak suara formal dalam pembuatan hukum Uni Eropa.

Keanggotaan penuh biasanya akan memberikan Islandia perwakilan dan hak suara dalam lembaga-lembaga Uni Eropa. Sebagai gantinya, Islandia harus ikut dalam anggaran Uni Eropa, kebijakan perdagangan eksternal bersama, serta Kebijakan Pertanian Bersama dan Kebijakan Perikanan Bersama Uni Eropa.

Argumen untuk membuka kembali negosiasi

Pendukung langkah ini mengatakan Islandia saat ini sudah menerapkan banyak aturan Uni Eropa melalui EEA, tetapi tidak memiliki suara langsung dalam penyusunannya. Menurut mereka, keanggotaan dapat mengubah posisi Islandia dari sekadar “penerima aturan” menjadi pihak yang ikut membentuk aturan.

Mereka juga melihat Uni Eropa sebagai ruang politik dan ekonomi yang lebih besar dan lebih dapat diprediksi, terutama ketika keamanan Atlantik Utara semakin tidak pasti. Negosiasi dianggap sebagai kesempatan untuk mencari pengaturan khusus bagi karakteristik ekonomi Islandia.

Argumen lainnya: hanya negosiasi yang dapat menunjukkan syarat sebenarnya. Pemilih belum dapat menilai secara konkret bagaimana isu ikan, pertanian, mata uang, dan kontribusi anggaran akan diatur sebelum perundingan dimulai.

Argumen untuk menolak

Penentang berpendapat Islandia sudah memperoleh manfaat komersial utama—akses ke pasar tunggal—tanpa menanggung seluruh konsekuensi politik keanggotaan. Mereka khawatir Islandia akan menjadi kontributor bersih bagi anggaran Uni Eropa dan kehilangan keleluasaan dalam mengatur kebijakan ekonomi serta regulasinya sendiri.

Keanggotaan juga berarti Islandia tidak lagi bebas merundingkan perjanjian dagang secara mandiri, karena kebijakan perdagangan eksternal berada dalam kewenangan Uni Eropa.

Para petani mengkhawatirkan persaingan yang lebih besar dari produk pertanian Uni Eropa dan kemungkinan berkurangnya perlindungan domestik. Sensitivitas isu ini membantu menjelaskan mengapa bab pertanian tidak pernah dibuka dalam putaran negosiasi sebelumnya.

Tetapi keberatan terbesar tetap perikanan. Sumber daya ikan penting secara ekonomi sekaligus simbolis bagi Islandia. Para pengkritik khawatir keanggotaan dalam Kebijakan Perikanan Bersama dapat menempatkan penetapan kuota dan aturan akses dalam kerangka Uni Eropa, bukan sepenuhnya di bawah kendali nasional Islandia.

Mengapa ikan makerel menjadi simbol perdebatan?

Ikan makerel menjadi singkatan dari risiko yang dikhawatirkan Islandia. Perubahan persebaran stok ikan dan sengketa kuota yang mengikutinya membuat makerel menjadi salah satu isu paling sensitif dalam hubungan Islandia–Uni Eropa selama proses negosiasi sebelumnya.

Pihak yang menolak takut kapal-kapal Uni Eropa dapat memperoleh akses ke perairan Islandia dan bahwa bagian tangkapan yang selama ini ditentukan secara mandiri akan dibatasi oleh Kebijakan Perikanan Bersama. Pendukung keanggotaan menjawab bahwa negosiasi dapat menghasilkan perlindungan transisi atau pengaturan khusus, tetapi hal itu masih merupakan tujuan—bukan jaminan.

Pemerintah Islandia telah menjadikan posisi tersebut sebagai garis merah. Menteri Luar Negeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir mengatakan Islandia akan menuntut “kendali berdaulat atas seluruh perikanan” dalam kesepakatan apa pun.

Bagaimana posisi pemerintah dan Brussel?

Pemerintah Islandia menggambarkan referendum sebagai proses demokratis dua tahap: pemilih memberi izin untuk membuka pembicaraan, kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian akhir.

Pejabat Islandia yang pro-Uni Eropa menekankan bahwa suara “ya” tidak otomatis mengikat negara itu untuk bergabung. Para skeptis membalas bahwa pembukaan kembali negosiasi dapat menciptakan momentum politik dan membawa kepentingan nasional yang paling sensitif ke meja perundingan.

Komisioner Uni Eropa untuk perluasan, Marta Kos, mengatakan “solusi kreatif” mengenai perikanan dapat ditemukan selama negosiasi keanggotaan, tetapi ia tidak menjanjikan terlebih dahulu bahwa tuntutan Islandia akan diterima.

Brussel secara terbuka berhati-hati dan berusaha menghindari kesan ikut campur. Namun, para pejabat Uni Eropa melihat suara “ya” sebagai peluang menghadirkan kisah sukses perluasan keanggotaan, terutama ketika proses perluasan di negara-negara lain menghadapi banyak kesulitan.

Pada akhirnya, referendum 29 Agustus bukanlah keputusan sederhana antara “Islandia masuk Uni Eropa” dan “Islandia tetap di luar”. Pertanyaan di surat suara lebih sempit, tetapi konsekuensinya besar: apakah Islandia bersedia kembali menegosiasikan isu-isu yang sebelumnya membuat proses tersebut terhenti, terutama kendali atas perikanan dan ruang gerak ekonominya.