Krisis Selat Hormuz Agustus 2026: UEA Kecam Serangan Iran ke Kapal ADNOC, Resolusi PBB 2817, dan Respons Negara Teluk

Pada Agustus 2026, Uni Emirat Arab (UEA) mengeluarkan serangkaian kecaman keras terhadap Iran atas serangan terhadap kapal-kapal yang dioperasikan oleh Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) saat melintasi Selat Hormuz. UEA menyebut serangan tersebut sebagai tindakan pembajakan dan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817. Kecaman serupa juga datang dari Bahrain, Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait. Krisis ini mengakibatkan Selat Hormuz — jalur vital bagi sekitar seperlima minyak yang diperdagangkan melalui laut di dunia — praktis ditutup untuk lalu lintas komersial.

Kronologi Serangan terhadap Kapal ADNOC

8 Agustus 2026 – Serangan rudal ke tanker ADNOC. Iran menyerang sebuah kapal tanker minyak ADNOC dengan rudal saat melintasi Selat Hormuz pada Sabtu dini hari. Tidak ada korban jiwa dilaporkan. Kementerian Luar Negeri UEA menyebut serangan itu sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional" dan "eskalasi berbahaya" . Abu Dhabi menggambarkan serangan itu sebagai tindakan pembajakan oleh Garda Revolusi Iran (IRGC) .

13 Agustus 2026 – Serangan drone ke dua kapal ADNOC. Iran menyerang dua kapal tanker ADNOC dengan drone saat berlayar melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam. Tidak ada korban jiwa, dan kerusakan tergolong ringan . Kementerian Luar Negeri UEA menyebut tindakan itu sebagai "tindakan pembajakan" oleh IRGC Iran .

15 Agustus 2026 – Kapal ADNOC ketiga terkena serangan. UEA melaporkan bahwa Iran kembali menyerang kapal ADNOC lainnya di Selat Hormuz. ADNOC mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dan situasi terkendali . Ini adalah insiden ketiga yang melibatkan kapal ADNOC dalam waktu kurang dari seminggu.

ADNOC menyatakan setidaknya 15 kapalnya telah menjadi sasaran di perairan tersebut sejak konflik yang lebih luas dimulai .

Respons Diplomatik: Kecaman dari Seluruh Teluk

Sikap resmi UEA. Kementerian Luar Negeri UEA berulang kali merujuk pada Resolusi DK PBB 2817 sebagai dasar hukum kecamannya, dengan menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan "pelanggaran mencolok" atas ketentuan resolusi yang menegaskan kebebasan navigasi dan menolak penargetan kapal dagang . Kementerian menyerukan Iran untuk "menghentikan serangan agresif ini" dan "membuka kembali Selat Hormuz secara penuh dan tanpa syarat" .

Bahrain. Bahrain dengan keras mengecam serangan rudal pada 8 Agustus, menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan ancaman serius terhadap keamanan regional serta pasokan energi global" . Pada 14 Agustus, Bahrain mengecam serangan drone ke dua kapal ADNOC, melabelinya sebagai "serangan teroris Iran" yang melanggar hukum internasional . Bahrain menyatakan solidaritas penuh dengan UEA dan mendukung langkah-langkah yang diambil Abu Dhabi .

Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Sekjen GCC Jasem Mohamed Albudaiwi mengecam keras serangan 8 Agustus, menyebutnya sebagai "eskalasi yang tidak dapat diterima dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional" serta mengkritik penggunaan Selat Hormuz oleh Iran sebagai alat pemaksaan ekonomi . Menyusul serangan drone pada 13 Agustus, Albudaiwi kembali mengecam "serangan brutal Iran" dan mengatakan serangan itu mengancam keamanan regional .

Arab Saudi. Arab Saudi menyatakan solidaritas penuh dengan UEA dan mengecam penargetan tanker ADNOC, serta menjadikan Iran sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi dari serangan semacam itu .

Qatar. Qatar mengecam serangan rudal pada 8 Agustus terhadap tanker ADNOC .

Kuwait. Kuwait bergabung dengan Bahrain pada 15 Agustus dalam mengecam keras serangan terhadap kapal ADNOC, menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Resolusi DK PBB 2817" .

Mesir. Pada 14 Agustus, Mesir bersama GCC dan Bahrain bersama-sama mengecam serangan terhadap dua kapal ADNOC, memperingatkan bahwa serangan terhadap pelayaran komersial mengancam keamanan regional dan perdagangan maritim internasional .

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817: Kerangka Hukum

Resolusi DK PBB 2817 diadopsi pada 11 Maret 2026, dengan 13 suara mendukung, tidak ada yang menentang, dan dua abstain (China dan Rusia) . Resolusi ini diajukan oleh Bahrain atas nama negara-negara anggota GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA) plus Yordania .

Resolusi 2817 mengecam "serangan keji" Iran terhadap negara-negara tetangga, menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional, serta menuntut Iran segera menghentikan serangan . Resolusi ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas teritorial, kedaulatan, dan kemerdekaan politik negara-negara yang terkena dampak, serta mengecam serangan terhadap kawasan pemukiman dan objek sipil .

Yang terpenting, resolusi tersebut juga mengecam tindakan atau ancaman Iran yang bertujuan mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz atau mengancam keamanan maritim di Bab el-Mandeb .

UEA secara eksplisit merujuk pada Resolusi 2817 dalam setiap kecamannya pada Agustus 2026, dengan menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan resolusi tentang kebebasan navigasi .

Selat Hormuz Efektif Ditutup

Pada pertengahan Agustus 2026, Selat Hormuz — jalur bagi sekitar seperlima minyak yang diperdagangkan di dunia sebelum perang — praktis ditutup oleh serangan Iran dan blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran . Pada 14 Agustus, lalu lintas melalui Selat "tampak melambat hingga hampir berhenti total" setelah dua kapal ADNOC diserang dan AS meningkatkan ancaman .

PortWatch, layanan pemantauan afiliasi IMF, mencatat hanya 1 transit komersial pada 9 Agustus, dibandingkan dengan baseline harian tipikal sebanyak 73 kapal . Pasar prediksi memperkirakan peluang kembalinya transit normal hanya sebesar 2% .

Iran terus secara ilegal menguasai Selat dengan kekerasan, menyerang kapal sipil yang mencoba menggunakan rute yang tidak disetujui Iran . Iran juga melarang transit kapal AS dan Israel .

Gangguan yang lebih luas mengalihkan perhatian ke rute alternatif seperti Selat Bab el-Mandeb di ujung selatan Yaman, yang merupakan rute alternatif bagi Arab Saudi untuk mengirimkan minyaknya .

Syarat Iran untuk Membuka Kembali Selat

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pada 9 Agustus bahwa negosiasi dengan Oman tentang "rute maritim baru" di Selat Hormuz berada di tahap akhir, tetapi membuka kembali Selat tersebut memerlukan kondisi yang "telah disampaikan melalui perantara" . Rencana Iran melarang transit kapal AS dan Israel . Dewan Keamanan Nasional Tertinggi mengatakan Selat tidak akan dibuka kembali sampai AS "memperbaiki perilakunya" .

AS memperingatkan Iran akan meningkatkan tekanan ekonomi setelah serangan itu, sementara transit Hormuz melambat hingga hampir berhenti total .

Upaya Diplomatik yang Didukung AS

Pada awal Agustus 2026, Bahrain dan AS mengajukan resolusi Dewan Keamanan baru yang dibangun di atas Resolusi 2817 untuk mengatasi krisis Hormuz yang meningkat . Teks yang diusulkan menyerukan Iran untuk segera menghentikan semua serangan dan ancaman terhadap kapal dagang dan komersial di Selat Hormuz, serta membahas penempatan ranjau dan pemungutan biaya ilegal di jalur maritim kritis tersebut .

Pernyataan bersama dari 21 negara yang dikeluarkan pada 21 Maret 2026 — termasuk UEA, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Kanada, Australia, dan lainnya — telah mengecam keras serangan Iran terhadap kapal dagang tak bersenjata, serangan terhadap infrastruktur sipil, dan "penutupan de facto Selat Hormuz oleh pasukan Iran" .

Gabungan bukti dari Agustus 2026 menggambarkan gambaran krisis maritim yang meningkat dengan cepat, dengan UEA sebagai pusatnya, respons diplomatik Teluk yang bersatu yang didukung oleh Resolusi DK PBB 2817, dan Selat Hormuz yang secara efektif ditutup untuk lalu lintas komersial normal.