Utusan dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, berencana mengunjungi Israel dan Mesir pekan depan untuk membahas Gaza . Menurut Axios, ini akan menjadi perjalanan pertama Kushner ke Israel sejak Januari 2026 . Kunjungan ini bertujuan untuk memajukan fase berikutnya dari rencana damai Trump, yang berfokus pada perlucutan senjata Hamas dan potensi penarikan pasukan Israel . Seorang pejabat Board of Peace menyatakan bahwa AS ingin melanjutkan "percakapan konstruktif" untuk memajukan "Rencana Perdamaian Komprehensif 20 Poin" presiden . Kushner kemungkinan akan ditemani oleh Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Board of Peace untuk Gaza, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair .
Pada 9 Agustus 2026, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak rencana 15 poin yang didukung pemerintahan Trump. Dalam sebuah rapat kabinet, ia menyatakan: "Israel menolak dokumen 15 poin itu" . NPR melaporkan bahwa Netanyahu mengatakan militer Israel "tidak akan melakukan penarikan dari Gaza sampai perlucutan senjata Hamas dilakukan sepenuhnya" . Ia lebih lanjut menekankan "perlucutan senjata yang sejati, bukan perlucutan senjata fiktif," dan mengatakan bahwa tuntutan itu mencakup "senjata berat, senjata ringan, semua persenjataan" . Ini merupakan pembelahan publik yang langka dengan Trump, yang hanya beberapa minggu sebelumnya memuji "kesepakatan bersejarah" antara Board of Peace dan Hamas .
Inti perselisihan terletak pada urutan (sequencing). Rencana 15 poin yang didukung AS, yang diusulkan oleh Board of Peace pada 30 Juli, membayangkan proses bertahap di mana Hamas akan menyerahkan senjatanya secara bertahap kepada badan pemerintahan baru, dengan penarikan Israel yang berlangsung secara paralel . Netanyahu bersikeras bahwa setiap penarikan pasukan Israel dari Gaza bergantung pada Hamas yang dilucuti secara "genuine" terlebih dahulu — menolak pendekatan bertahap dan simultan . Kedua belah pihak tidak setuju mengenai waktu komitmen, menjadikan ini sebagai hambatan utama untuk memajukan fase kedua gencatan senjata .
Banyak laporan menunjukkan bahwa penolakan ini telah meregangkan hubungan. The New York Times menggambarkan rencana itu sebagai "dalam bahaya" , sementara The Wall Street Journal mencatat bahwa Netanyahu "menolak rencana untuk Hamas melucuti senjata dan Israel mundur secara bersamaan" meskipun ada tekanan dari presiden AS . Politico melaporkan bahwa pemerintahan Trump "bisa menerimanya — untuk saat ini," dan bahwa pejabat AS kurang peduli dengan apa yang dikatakan Netanyahu dibandingkan dengan apa yang dilakukan Pasukan Pertahanan Israel di lapangan . Gedung Putih dilaporkan bertaruh bahwa penolakan Netanyahu mungkin merupakan taktik negosiasi daripada posisi akhir, dan bahwa mitra koalisinya mungkin menerima pendekatan bertahap jika disajikan sebagai kemajuan .
Bukti menunjukkan bahwa militer Israel "secara efektif telah menghentikan serangan" sejak minggu penolakan tersebut , dan bahwa ketenangan relatif telah terjadi di lapangan . Namun, serangan sporadis Israel dan korban Palestina telah dilaporkan sepanjang periode sejak gencatan senjata Oktober 2025 . Pejabat AS yang dikutip oleh Politico mengatakan bahwa pemerintahan pada awalnya "kecewa" karena Israel menanggapi proposal perdamaian dengan meningkatkan serangan, tetapi sekarang senang karena Israel telah mengurangi serangannya .
Penolakan ini terjadi saat Netanyahu menghadapi pemilu yang sangat ketat yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026 . Tekanan politik dari koalisi pemerintahan sayap kanannya adalah faktor kunci yang mendorong sikapnya. Persepsi kelemahan dalam masalah keamanan dapat membuatnya kehilangan suara, sementara menerima rencana yang membutuhkan konsesi kepada Hamas berisiko mengasingkan basis pendukungnya . Politico mencatat bahwa penolakan Netanyahu sebagian merupakan respons terhadap "gelombang rumor tentang kelemahan Israel dan penarikan Israel di semua lini" .
Pada 12 Agustus 2026, Direktur Jenderal Dinas Intelijen Umum Mesir, Mayor Jenderal Hassan Rashad, dan Direktur Organisasi Intelijen Nasional Turki (MIT), İbrahim Kalın, bertemu di Kairo dengan para pemimpin senior Hamas, termasuk Khaled Mashal, Khalil al-Hayya, dan Mohammed Hassan . Pertemuan ini merupakan bagian dari jalur mediasi paralel yang bertujuan untuk memajukan gencatan senjata Gaza dan proses perdamaian yang lebih luas . Mesir dan Turki telah berkoordinasi secara erat sebagai perantara antara para pihak, dengan putaran kedua pembicaraan yang melibatkan semua faksi Palestina juga diadakan di Kairo dengan mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki . Menurut Al-Qahera News, diskusi ini berfokus pada implementasi fase kedua Perjanjian Perdamaian Sharm El-Sheikh yang ditandatangani pada 10 Oktober 2025 .
Lanskap diplomatik saat ini ditandai dengan kebuntuan berisiko tinggi. Hamas telah menerima rencana bertahap yang didukung AS, Netanyahu secara terbuka menolaknya menjelang pemilu yang ketat, Kushner menuju ke kawasan untuk mendorong kasus pemerintahan, dan mediator Mesir-Turki bekerja untuk menjaga dialog tetap hidup. Pertanyaan utama yang belum terjawab adalah apakah Israel akan menerima proses bertahap dan simultan atau bersikeras pada perlucutan senjata Hamas secara penuh sebelum penarikan apa pun. Pekan diplomasi berikutnya akan sangat kritis, dengan delegasi Board of Peace diharapkan mengadakan pembicaraan di Yerusalem dan Kairo .
Utusan dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, berencana mengunjungi Israel dan Mesir pekan depan untuk membahas Gaza . Menurut Axios, ini akan menjadi perjalanan pertama Kushner ke Israel sejak Januari 2026 . Kunjungan ini bertujuan untuk memajukan fase berikutnya dari rencana damai Trump, yang berfokus pada perlucutan senjata Hamas dan potensi penarikan pasukan Israel . Seorang pejabat Board of Peace menyatakan bahwa AS ingin melanjutkan "percakapan konstruktif" untuk memajukan "Rencana Perdamaian Komprehensif 20 Poin" presiden . Kushner kemungkinan akan ditemani oleh Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Board of Peace untuk Gaza, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair .
Pada 9 Agustus 2026, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak rencana 15 poin yang didukung pemerintahan Trump. Dalam sebuah rapat kabinet, ia menyatakan: "Israel menolak dokumen 15 poin itu" . NPR melaporkan bahwa Netanyahu mengatakan militer Israel "tidak akan melakukan penarikan dari Gaza sampai perlucutan senjata Hamas dilakukan sepenuhnya" . Ia lebih lanjut menekankan "perlucutan senjata yang sejati, bukan perlucutan senjata fiktif," dan mengatakan bahwa tuntutan itu mencakup "senjata berat, senjata ringan, semua persenjataan" . Ini merupakan pembelahan publik yang langka dengan Trump, yang hanya beberapa minggu sebelumnya memuji "kesepakatan bersejarah" antara Board of Peace dan Hamas .
Inti perselisihan terletak pada urutan (sequencing). Rencana 15 poin yang didukung AS, yang diusulkan oleh Board of Peace pada 30 Juli, membayangkan proses bertahap di mana Hamas akan menyerahkan senjatanya secara bertahap kepada badan pemerintahan baru, dengan penarikan Israel yang berlangsung secara paralel . Netanyahu bersikeras bahwa setiap penarikan pasukan Israel dari Gaza bergantung pada Hamas yang dilucuti secara "genuine" terlebih dahulu — menolak pendekatan bertahap dan simultan . Kedua belah pihak tidak setuju mengenai waktu komitmen, menjadikan ini sebagai hambatan utama untuk memajukan fase kedua gencatan senjata .
Banyak laporan menunjukkan bahwa penolakan ini telah meregangkan hubungan. The New York Times menggambarkan rencana itu sebagai "dalam bahaya" , sementara The Wall Street Journal mencatat bahwa Netanyahu "menolak rencana untuk Hamas melucuti senjata dan Israel mundur secara bersamaan" meskipun ada tekanan dari presiden AS . Politico melaporkan bahwa pemerintahan Trump "bisa menerimanya — untuk saat ini," dan bahwa pejabat AS kurang peduli dengan apa yang dikatakan Netanyahu dibandingkan dengan apa yang dilakukan Pasukan Pertahanan Israel di lapangan . Gedung Putih dilaporkan bertaruh bahwa penolakan Netanyahu mungkin merupakan taktik negosiasi daripada posisi akhir, dan bahwa mitra koalisinya mungkin menerima pendekatan bertahap jika disajikan sebagai kemajuan .
Bukti menunjukkan bahwa militer Israel "secara efektif telah menghentikan serangan" sejak minggu penolakan tersebut , dan bahwa ketenangan relatif telah terjadi di lapangan . Namun, serangan sporadis Israel dan korban Palestina telah dilaporkan sepanjang periode sejak gencatan senjata Oktober 2025 . Pejabat AS yang dikutip oleh Politico mengatakan bahwa pemerintahan pada awalnya "kecewa" karena Israel menanggapi proposal perdamaian dengan meningkatkan serangan, tetapi sekarang senang karena Israel telah mengurangi serangannya .
Penolakan ini terjadi saat Netanyahu menghadapi pemilu yang sangat ketat yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026 . Tekanan politik dari koalisi pemerintahan sayap kanannya adalah faktor kunci yang mendorong sikapnya. Persepsi kelemahan dalam masalah keamanan dapat membuatnya kehilangan suara, sementara menerima rencana yang membutuhkan konsesi kepada Hamas berisiko mengasingkan basis pendukungnya . Politico mencatat bahwa penolakan Netanyahu sebagian merupakan respons terhadap "gelombang rumor tentang kelemahan Israel dan penarikan Israel di semua lini" .
Pada 12 Agustus 2026, Direktur Jenderal Dinas Intelijen Umum Mesir, Mayor Jenderal Hassan Rashad, dan Direktur Organisasi Intelijen Nasional Turki (MIT), İbrahim Kalın, bertemu di Kairo dengan para pemimpin senior Hamas, termasuk Khaled Mashal, Khalil al-Hayya, dan Mohammed Hassan . Pertemuan ini merupakan bagian dari jalur mediasi paralel yang bertujuan untuk memajukan gencatan senjata Gaza dan proses perdamaian yang lebih luas . Mesir dan Turki telah berkoordinasi secara erat sebagai perantara antara para pihak, dengan putaran kedua pembicaraan yang melibatkan semua faksi Palestina juga diadakan di Kairo dengan mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki . Menurut Al-Qahera News, diskusi ini berfokus pada implementasi fase kedua Perjanjian Perdamaian Sharm El-Sheikh yang ditandatangani pada 10 Oktober 2025 .
Lanskap diplomatik saat ini ditandai dengan kebuntuan berisiko tinggi. Hamas telah menerima rencana bertahap yang didukung AS, Netanyahu secara terbuka menolaknya menjelang pemilu yang ketat, Kushner menuju ke kawasan untuk mendorong kasus pemerintahan, dan mediator Mesir-Turki bekerja untuk menjaga dialog tetap hidup. Pertanyaan utama yang belum terjawab adalah apakah Israel akan menerima proses bertahap dan simultan atau bersikeras pada perlucutan senjata Hamas secara penuh sebelum penarikan apa pun. Pekan diplomasi berikutnya akan sangat kritis, dengan delegasi Board of Peace diharapkan mengadakan pembicaraan di Yerusalem dan Kairo .