Skandal Data Rahasia: Komisi Eropa Nego Tukar Data Pribadi dengan Israel, Abaikan Peringatan Hukum

Kategori data ini masuk dalam 'data kategori khusus' yang sangat dilindungi di bawah hukum perlindungan data Uni Eropa (GDPR).

Peringatan Hukum yang Diabaikan Begitu Saja

Inilah titik krusial skandal ini. Sebuah opini hukum rahasia dari Layanan Hukum Dewan Uni Eropa yang bocor ke publik, tertanggal November 2022, dengan tegas menyimpulkan bahwa draft perjanjian yang diajukan Komisi Eropa melanggar hukum UE dan hukum internasional dalam beberapa hal :

• Klausul Berbahaya: Draft tersebut berisi klausul yang secara eksplisit mengizinkan data digunakan di "area geografis yang berada di bawah administrasi Negara Israel setelah 1967"—yang tidak lain adalah wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur .
• Legitimasi Pendudukan: Para jaksa Dewan UE memperingatkan bahwa ini akan menjadi "pertama kalinya sebuah perjanjian internasional antara Uni Eropa dan Israel mengatur penerapannya di wilayah yang diduduki Israel pada tahun 1967". Ini secara efektif akan melegitimasi pendudukan ilegal tersebut, bertentangan dengan sikap hukum UE yang sudah lama dipegang .
• Pelanggaran Prosedur: Komisi Eropa dinyatakan telah melampaui mandat negosiasinya dan melanggar aturan perjanjian UE, termasuk kewajiban untuk bekerja sama dengan baik dengan institusi UE lainnya. Selama empat tahun negosiasi (2018-2022), Komisi tidak pernah berkonsultasi dengan kelompok kerja khusus Dewan UE yang berwenang .

Meskipun ada temuan hukum yang sangat serius ini, Komisi Eropa tidak pernah merevisi draft perjanjian dan terus melanjutkan negosiasi dengan Israel secara rahasia. Dewan UE juga tidak pernah memperbarui mandat negosiasinya yang sudah kadaluwarsa sejak 2018 .

Ancaman Nyata bagi Warga Palestina

Para kritikus dan pakar hukum memberikan peringatan yang sangat gamblang tentang risiko perjanjian ini bagi warga Palestina, baik yang tinggal di wilayah pendudukan maupun di Eropa:

• Target Pembunuhan: Eitan Diamond, pakar hukum senior dari Pusat Hukum Humaniter Internasional, memperingatkan bahwa data yang dipertukarkan "dapat digunakan sebagai intelijen untuk mendukung keputusan menarget dan membunuh warga Palestina". Ia menambahkan, "UE akan berisiko ikut serta dalam merampas kebebasan orang secara sewenang-wenang dan menundukkan mereka pada perlakuan buruk yang sistematis dalam kondisi penahanan yang mengerikan" .
• Kriminalisasi dan Pembatasan Gerak: Investigator Giacomo Zandonini dari Statewatch menekankan bahwa ancaman yang lebih luas adalah "kriminalisasi, pembatasan pergerakan, dan memberikan intelijen ke badan-badan Israel". Informasi yang dikirim ke Shin Bet (dinas keamanan dalam negeri Israel) bisa berujung pada pembunuhan tertarget .
• Ancaman bagi Diaspora Palestina di Eropa: Ada kekhawatiran besar bahwa data pribadi warga Palestina yang tinggal di Eropa bisa dibagikan ke Israel dan digunakan untuk represi politik atau kriminalisasi .

Para kritikus menekankan bahwa perjanjian ini secara langsung bertentangan dengan opini Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024 yang menyatakan bahwa Israel harus mengakhiri kehadiran ilegalnya di wilayah Palestina .

Bagaimana Respons Komisi Eropa?

Menghadapi gelombang kritik ini, Komisi Eropa cenderung bungkam dan defensif:

• Mereka menolak berkomentar tentang "isi pertukaran rahasia, pertemuan, atau posisi negosiasi yang berkaitan dengan negosiasi internasional, termasuk dengan Israel" .
• Ketika ditanya apakah draft yang direvisi sudah disiapkan, mereka memberikan jawaban yang sama .
• Dalam pernyataan singkat yang dikutip oleh Novara Media, Komisi hanya mengatakan bahwa setiap perjanjian akan "berisi perlindungan hak fundamental, termasuk perlindungan data, seperti pembatasan penggunaan data terkait hukuman mati" .

Pada akhir Juli 2026, 27 anggota Parlemen Eropa (MEPs) mengajukan pertanyaan tertulis yang mendesak Komisi untuk menjelaskan tujuan pertemuan dengan Israel, status negosiasi saat ini, dan risiko hak asasi manusia . Hingga pertengahan Agustus 2026, belum ada jawaban substansial dari Komisi Eropa.