Pemerintah Inggris Guncang Whitehall: Dirikan PM’s AI Taskforce, DSIT Dibubarkan, Menteri AI Masuk Kabinet

Misi: Adopsi, bukan pembuatan aturan

Pemerintah telah memperjelas bahwa tugas Taskforce adalah adopsi, bukan regulasi. Unit ini akan menetapkan dan mengimplementasikan strategi AI negara secara keseluruhan, mendorong teknologi ini ke dalam layanan publik, dan menghubungkan pekerjaan itu dengan kebijakan pertumbuhan dan industri—tetapi tidak akan membuat aturan baru . Tujuan yang dinyatakan adalah untuk membuka pertumbuhan dan kemakmuran “di seluruh negeri,” dan para menteri secara eksplisit mencontoh unit ini pada Vaccines Taskforce yang dijalankan Lord Vallance selama pandemi .

Lokasi dan struktur

Taskforce ini berada di dalam Office for the Prime Minister and the Cabinet (OPMC) yang baru dibentuk, bersama dengan Menteri Negara Pertama Louise Haigh, No.10, No.10 North, dan fungsi inti Cabinet Office . Tanggung jawab atas AI Security Institute—badan evaluasi model perintis pemerintah—juga telah dipindahkan ke dalam Cabinet Office di samping Taskforce, mengkonsolidasikan pengawasan AI di bawah satu atap .

Guncangan AI yang lebih luas: DSIT dibubarkan, menteri AI dinaikkan pangkatnya

Pengumuman Taskforce melengkapi restrukturisasi yang lebih luas yang langsung dijalankan Burnham setelah menjabat pada 20 Juli 2026 .

DSIT dibubarkan. Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi, yang dibentuk oleh pemerintahan Sunak pada tahun 2023, dihapuskan sebagai entitas mandiri . Tanggung jawabnya dibagi: fungsi sains, inovasi, dan bisnis digabung ke dalam Departemen Bisnis, Inovasi, Sains, dan Perdagangan (BIST) yang baru di bawah Jonathan Reynolds, sementara fungsi kebijakan digital dan teknologi dipindahkan ke DCMS yang diperluas di bawah Lisa Nandy .

Kanishka Narayan dipromosikan. Pada hari yang sama, Narayan—sebelumnya seorang menteri junior AI dan keamanan daring—dinaikkan pangkatnya menjadi Menteri Negara untuk AI, sebuah posisi gabungan di Cabinet Office dan BIST, dengan kursi di meja Kabinet . Ini menandakan bahwa kebijakan AI kini diperlakukan sebagai prioritas lintas-pemerintahan yang sentral, sebanding dengan keamanan nasional atau strategi ekonomi, bukan sebagai sektor departemen yang terisolasi .

AI dipusatkan di bawah Perdana Menteri. Secara bersama-sama, langkah-langkah ini menarik strategi AI keluar dari departemen mandiri dan menempatkannya langsung di bawah Perdana Menteri dan Kabinet, dengan Taskforce sebagai kendaraan pelaksana. Pemerintah menggambarkan ini sebagai menempatkan AI "di jantung pemerintahan" .