Posisi Kedua Belah Pihak soal Perpanjangan

Posisi Iran: Teheran mengatakan tidak sedang merundingkan perpanjangan. Mereka menuntut AS terlebih dahulu kembali ke ketentuan MOU Juni dan menetapkan jadwal implementasi yang konkret sebelum pembicaraan perpanjangan dapat dimulai. Iran menuduh Washington melanggar perjanjian yang ada.

Posisi AS: AS telah memberlakukan kembali blokade angkatan lautnya sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai serangan baru Iran terhadap kapal-kapal dagang dan negara-negara Arab. Washington menyalahkan Teheran karena tidak memenuhi kewajiban MOU-nya. Tidak ada tawaran resmi AS untuk perpanjangan sederhana yang telah dikonfirmasi secara publik oleh kedua belah pihak.

Langkah Militer dan Legislatif Iran di Selat Hormuz

Aksi Militer

• Iran terus memaksakan kendali ilegal atas Selat Hormuz dengan kekerasan, menyerang kapal-kapal sipil yang mencoba menggunakan jalur yang tidak disetujui Iran. IRGC telah memperingatkan akan menargetkan kapal perang AS mana pun yang mencoba memaksakan jalur pelayaran alternatif.
• Seorang juru bicara IRGC mengulangi pada 13 Agustus bahwa "tidak ada kapal yang diizinkan melewati selat dengan aman tanpa izin Iran".
• UEA melaporkan pada 8 Agustus bahwa sebuah kapal milik Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi menjadi saran rudal Iran.
• Iran terlibat dalam operasi militer proaktif, termasuk mengancam akan menargetkan infrastruktur energi dan pangkalan AS, sambil membingkai serangannya sebagai "pembalasan dan defensif".

Langkah Legislatif

• Parlemen Iran telah merujuk 12 rancangan undang-undang ke Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri yang bertujuan untuk menegaskan manajemen strategis atas Selat Hormuz.
• Pada 6 Agustus, sebuah komite parlemen mulai meninjau RUU yang akan melarang kapal AS, Israel, dan kapal 'musuh' lainnya melintasi Selat Hormuz sampai Teheran mendapat kompensasi atas kerusakan perang. RUU ini juga akan memberlakukan tarif hingga 7% dari nilai kargo untuk kapal-kapal yang tidak dianggap musuh.
• Pada 10 Agustus, komite parlemen menyetujui kerangka RUU ini, yang berjudul "Aksi Strategis untuk Menjamin Keamanan dan Pembangunan Berkelanjutan Selat Hormuz dan Teluk Persia". RUU ini kini menunggu pemungutan suara penuh di parlemen.
• Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan Selat tersebut tidak akan dibuka kembali sampai AS menerima persyaratan yang luas: mencabut blokade angkatan laut, menarik semua pasukan AS dari kawasan, dan membebaskan aset Iran yang dibekukan.

Implikasi terhadap Penempatan Militer, Pelayaran, dan Konflik Regional

Blokade angkatan laut AS diberlakukan kembali: AS telah memberlakukan kembali blokadenya dan mengalihkan setidaknya 55 kapal dagang dari pelabuhan Iran per 10 Agustus. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan AS dapat mempertahankan blokade "tanpa batas waktu". Trump mengklaim AS "menguasai" Selat tersebut, namun Iran membantahnya.

Lalu lintas pelayaran sangat terganggu: Data MarineTraffic menunjukkan penurunan drastis dalam transit. Otoritas Selat Teluk Persia Iran menyatakan selat itu "tetap diblokir dan tidak akan dibuka kembali sampai kondisi Iran diterima".

Pembicaraan Iran-Oman sebagai jalur alternatif: Iran dan Oman hampir menyelesaikan kerangka kerja untuk jalur pelayaran komersial terbatas melalui Selat tersebut, dengan koordinat geografis yang telah disepakati. Namun, Iran memperingatkan bahwa ini tidak akan secara otomatis membuka kembali jalur air tersebut dan menyangkal adanya keterlibatan langsung AS dalam pembicaraan itu.

Risiko eskalasi sangat tinggi: Dengan berakhirnya gencatan senjata, tidak adanya pembicaraan perpanjangan, serangan aktif Iran terhadap kapal-kapal, blokade AS, dan undang-undang garis keras Iran yang terus maju, risiko konfrontasi angkatan laut langsung AS-Iran sangat akut. Institute for the Study of War (ISW) menilai bahwa elemen garis keras di dalam IRGC mendorong tuntutan untuk konsesi maksimal, menggunakan kekerasan sebagai alat tawar. Pentagon telah diminta untuk meningkatkan produksi dan pengiriman senjata secara cepat di tengah menipisnya persediaan amunisi.

Risiko minyak dan ekonomi global: Selat Hormuz menangani sekitar 20% transit minyak global. Penutupan de facto yang berkelanjutan meningkatkan risiko lonjakan harga minyak yang signifikan dan eskalasi regional yang lebih luas yang melibatkan negara-negara Teluk Arab.

Posisi Kedua Belah Pihak soal Perpanjangan

Posisi Iran: Teheran mengatakan tidak sedang merundingkan perpanjangan. Mereka menuntut AS terlebih dahulu kembali ke ketentuan MOU Juni dan menetapkan jadwal implementasi yang konkret sebelum pembicaraan perpanjangan dapat dimulai. Iran menuduh Washington melanggar perjanjian yang ada.

Posisi AS: AS telah memberlakukan kembali blokade angkatan lautnya sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai serangan baru Iran terhadap kapal-kapal dagang dan negara-negara Arab. Washington menyalahkan Teheran karena tidak memenuhi kewajiban MOU-nya. Tidak ada tawaran resmi AS untuk perpanjangan sederhana yang telah dikonfirmasi secara publik oleh kedua belah pihak.

Langkah Militer dan Legislatif Iran di Selat Hormuz

Aksi Militer

• Iran terus memaksakan kendali ilegal atas Selat Hormuz dengan kekerasan, menyerang kapal-kapal sipil yang mencoba menggunakan jalur yang tidak disetujui Iran. IRGC telah memperingatkan akan menargetkan kapal perang AS mana pun yang mencoba memaksakan jalur pelayaran alternatif.
• Seorang juru bicara IRGC mengulangi pada 13 Agustus bahwa "tidak ada kapal yang diizinkan melewati selat dengan aman tanpa izin Iran".
• UEA melaporkan pada 8 Agustus bahwa sebuah kapal milik Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi menjadi saran rudal Iran.
• Iran terlibat dalam operasi militer proaktif, termasuk mengancam akan menargetkan infrastruktur energi dan pangkalan AS, sambil membingkai serangannya sebagai "pembalasan dan defensif".

Langkah Legislatif

• Parlemen Iran telah merujuk 12 rancangan undang-undang ke Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri yang bertujuan untuk menegaskan manajemen strategis atas Selat Hormuz.
• Pada 6 Agustus, sebuah komite parlemen mulai meninjau RUU yang akan melarang kapal AS, Israel, dan kapal 'musuh' lainnya melintasi Selat Hormuz sampai Teheran mendapat kompensasi atas kerusakan perang. RUU ini juga akan memberlakukan tarif hingga 7% dari nilai kargo untuk kapal-kapal yang tidak dianggap musuh.
• Pada 10 Agustus, komite parlemen menyetujui kerangka RUU ini, yang berjudul "Aksi Strategis untuk Menjamin Keamanan dan Pembangunan Berkelanjutan Selat Hormuz dan Teluk Persia". RUU ini kini menunggu pemungutan suara penuh di parlemen.
• Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan Selat tersebut tidak akan dibuka kembali sampai AS menerima persyaratan yang luas: mencabut blokade angkatan laut, menarik semua pasukan AS dari kawasan, dan membebaskan aset Iran yang dibekukan.

Implikasi terhadap Penempatan Militer, Pelayaran, dan Konflik Regional

Blokade angkatan laut AS diberlakukan kembali: AS telah memberlakukan kembali blokadenya dan mengalihkan setidaknya 55 kapal dagang dari pelabuhan Iran per 10 Agustus. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan AS dapat mempertahankan blokade "tanpa batas waktu". Trump mengklaim AS "menguasai" Selat tersebut, namun Iran membantahnya.

Lalu lintas pelayaran sangat terganggu: Data MarineTraffic menunjukkan penurunan drastis dalam transit. Otoritas Selat Teluk Persia Iran menyatakan selat itu "tetap diblokir dan tidak akan dibuka kembali sampai kondisi Iran diterima".

Pembicaraan Iran-Oman sebagai jalur alternatif: Iran dan Oman hampir menyelesaikan kerangka kerja untuk jalur pelayaran komersial terbatas melalui Selat tersebut, dengan koordinat geografis yang telah disepakati. Namun, Iran memperingatkan bahwa ini tidak akan secara otomatis membuka kembali jalur air tersebut dan menyangkal adanya keterlibatan langsung AS dalam pembicaraan itu.

Risiko eskalasi sangat tinggi: Dengan berakhirnya gencatan senjata, tidak adanya pembicaraan perpanjangan, serangan aktif Iran terhadap kapal-kapal, blokade AS, dan undang-undang garis keras Iran yang terus maju, risiko konfrontasi angkatan laut langsung AS-Iran sangat akut. Institute for the Study of War (ISW) menilai bahwa elemen garis keras di dalam IRGC mendorong tuntutan untuk konsesi maksimal, menggunakan kekerasan sebagai alat tawar. Pentagon telah diminta untuk meningkatkan produksi dan pengiriman senjata secara cepat di tengah menipisnya persediaan amunisi.

Risiko minyak dan ekonomi global: Selat Hormuz menangani sekitar 20% transit minyak global. Penutupan de facto yang berkelanjutan meningkatkan risiko lonjakan harga minyak yang signifikan dan eskalasi regional yang lebih luas yang melibatkan negara-negara Teluk Arab.