Empat Negara Eropa Beri Peringatan Keras ke Rusia: Aneksasi Ossetia Selatan 'Tidak Akan Dibiarkan Begitu Saja'

Tekanan terkoordinasi ini mencerminkan kekhawatiran mendalam negara-negara Barat bahwa pendudukan Rusia selama 18 tahun bergerak menuju aneksasi formal — sebuah langkah yang diperingatkan oleh empat negara Eropa tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja.

Apa isi pernyataan bersama tentang militerisasi Rusia?

Pernyataan bersama dari empat negara itu secara eksplisit menyoroti pengerahan militer Rusia di wilayah pendudukan Georgia, yang dibingkai sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Eropa:

• Mengecam "kehadiran militer Rusia yang terus berlangsung di wilayah separatis Abkhazia dan Ossetia Selatan yang diduduki" sebagai pelanggaran hukum internasional dan kewajiban gencatan senjata Rusia tahun 2008 .
• Menyatakan bahwa "militerisasi berkelanjutan Rusia di wilayah pendudukan Georgia merupakan ancaman serius bagi keamanan Georgia serta stabilitas regional dan Eropa" .
• Menyatakan keprihatinan atas "Perjanjian Pendalaman Aliansi dan Kerja Sama" yang ditandatangani pada 9 Mei 2026 antara Moskow dan otoritas de facto Ossetia Selatan. Pernyataan bersama memperingatkan bahwa perjanjian ini "semakin melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Georgia" serta "menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan aneksasi penuh wilayah tersebut, yang tidak akan dibiarkan begitu saja" .
• Mendesak Rusia untuk melaksanakan putusan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa terkait pelanggaran di wilayah pendudukan .

Peringatan aneksasi dan artinya

Elemen paling tegas dalam pernyataan bersama adalah peringatan eksplisit terhadap aneksasi penuh Ossetia Selatan. Dengan menyatakan bahwa langkah seperti itu "tidak akan dibiarkan begitu saja," keempat negara Eropa itu memberi sinyal bahwa mereka sedang menyiapkan respons terkoordinasi jika Rusia memformalkan kendalinya atas wilayah tersebut .

Kekhawatiran ini bukan sekadar hipotetis. Pernyataan tersebut menunjuk pada perjanjian Mei 2026 dan penunjukan warga negara Rusia untuk memimpin Ossetia Selatan sebagai langkah konkret yang menunjukkan Moskow bergerak menuju aneksasi de jure .

Tindakan yang diambil masing-masing negara

Inggris, Prancis, Jerman, Italia — Keempat pemerintah secara bersama mengeluarkan pernyataan resmi pada 7 Agustus 2026 . Secara spesifik, mereka:

• Menegaskan kembali "dukungan penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Georgia dalam batas-batas yang diakui secara internasional" .
• Menyambut keputusan Nauru untuk menarik pengakuan atas kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan .
• Mendesak semua negara yang telah mengakui wilayah separatis tersebut untuk melakukan hal yang sama .
• Menegaskan kembali dukungan untuk Dialog Internasional Jenewa dan Misi Pengawasan Uni Eropa di Georgia .
• Secara eksplisit memperingatkan bahwa aneksasi penuh Ossetia Selatan "tidak akan dibiarkan begitu saja" .

Polandia — Kementerian Luar Negeri Polandia mengeluarkan pernyataan pada 7 Agustus 2026, yang menyatakan: "Pada peringatan 18 tahun agresi Rusia terhadap Georgia, kami berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Georgia." Kementerian tersebut juga menegaskan kembali "dukungan Polandia terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Georgia" .

Azerbaijan — Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengunggah di X (Twitter) pada 8 Agustus 2026: "Kami menegaskan kembali dukungan penuh kami terhadap resolusi damai konflik di Georgia berdasarkan prinsip kedaulatan dan integritas teritorial dalam batas yang diakui secara internasional," sambil juga menyoroti "kemitraan strategis dan hubungan bertetangga yang erat dengan Georgia" .

Respons internasional yang lebih luas

Pernyataan bersama empat negara itu merupakan bagian dari gelombang kecaman internasional yang lebih luas pada peringatan 18 tahun tersebut. Uni Eropa mengeluarkan pernyataannya sendiri yang kembali mengecam pengakuan Rusia atas Abkhazia dan Ossetia Selatan serta menyebut kehadiran militer Rusia "ilegal" . Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tbilisi juga mengeluarkan pernyataan yang menyatakan "keprihatinan mendalam atas pendudukan berkelanjutan Rusia terhadap wilayah Georgia" dan mengecam pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan .