Peringatan tersebut muncul setelah Jepang melakukan uji tembak pertama rudal jelajah Tomahawk buatan Amerika Serikat dari kapal perang. Kim menilai langkah itu menunjukkan bahwa Tokyo sedang memperluas kemampuan serang jarak jauhnya dan mengubah arah kebijakan pertahanannya.
Kim menyebut Jepang sebagai “negara penjahat perang” yang sedang mempercepat transformasinya menjadi “negara perang”. Alasan utama yang ia kemukakan meliputi:
Uji tembak Tomahawk untuk pertama kalinya. Pada 29 Juli 2026 waktu Jepang, kapal perusak Aegis JS Chokai milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang menembakkan rudal jelajah Tomahawk buatan AS di Samudra Pasifik. Uji coba ini menjadi tonggak penting bagi rencana Tokyo membangun kemampuan serangan jarak jauh.
Peralihan dari kebijakan pertahanan eksklusif. Kim menilai kemampuan menyerang sasaran dari jarak jauh tidak lagi mencerminkan postur Jepang yang secara konstitusional dibatasi pada orientasi “pertahanan eksklusif”. Menurutnya, Tokyo sedang bergerak menuju kemampuan serang balik dan kapasitas militer yang lebih ofensif.
Pemanfaatan ketegangan geopolitik untuk memperkuat militer. Dalam pernyataannya, Kim menuduh Jepang memanfaatkan situasi internasional yang penuh konflik dan persaingan antarblok untuk mempercepat pembangunan kemampuan militer. Ia secara khusus menyoroti pengembangan kemampuan serangan pendahuluan dan jarak jauh.
Dukungan Amerika Serikat. Kim mengecam Washington karena dianggap membantu Jepang memperkuat dan memperluas kemampuan militernya, termasuk melalui pengadaan serta integrasi rudal Tomahawk pada kapal perang Jepang.
Tomahawk adalah rudal jelajah jarak jauh yang dirancang untuk menyerang sasaran di darat. Peluncuran dari JS Chokai menunjukkan bahwa Jepang mulai menguji kemampuan operasional sistem tersebut dari kapal perusak berkemampuan Aegis, dengan dukungan Angkatan Laut AS.
Jepang berencana membeli 400 rudal Tomahawk dengan anggaran lebih dari 2 miliar dolar AS. Tokyo menyatakan kemampuan serangan jarak jauh itu diperlukan untuk memperkuat pencegahan dan tetap berada dalam kerangka pertahanan diri.
Langkah tersebut merupakan bagian dari peningkatan belanja pertahanan Jepang. Kabinet Jepang menyetujui anggaran pertahanan yang memecahkan rekor, melampaui 9 triliun yen untuk tahun fiskal 2026, setelah sebelumnya menyetujui anggaran sekitar 8,7 triliun yen untuk tahun fiskal 2025. Tokyo juga menargetkan peningkatan belanja pertahanan hingga sekitar 2 persen dari produk domestik bruto pada 2027.
Sehari sebelum pernyataan Kim, Jepang menerbitkan Buku Putih Pertahanan 2026. Dokumen itu menggambarkan lingkungan keamanan di sekitar Jepang sebagai “yang paling berat dan kompleks sejak berakhirnya Perang Dunia II”. Tokyo menyoroti aktivitas militer China dan Rusia, kemampuan nuklir serta rudal Korea Utara, dan meningkatnya koordinasi militer di antara ketiganya.
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi juga menyerukan penguatan kemampuan pertahanan dengan “rasa urgensi dan krisis”. Pemerintah Jepang menyatakan langkah tersebut ditujukan untuk menghadapi ancaman regional, bukan untuk meninggalkan prinsip pertahanan diri.
Namun, bagi Pyongyang, pengadaan Tomahawk dan perluasan kemampuan serang Jepang merupakan bukti bahwa Tokyo sedang membangun kapasitas militer yang dapat mengancam negara lain. China juga mengkritik uji coba itu dan menyatakan bahwa langkah Jepang berpotensi merugikan kepentingan China serta membangkitkan kembali kekhawatiran mengenai militerisme Jepang.
Sejumlah laporan menilai retorika Korea Utara terhadap pembangunan militer Jepang juga memiliki fungsi politik dalam negeri dan strategis. Dengan menggambarkan Jepang yang didukung AS sebagai ancaman yang terus membesar, Pyongyang dapat membingkai pengembangan senjata, rudal, dan program nuklirnya sendiri sebagai tindakan pertahanan atau penangkalan.
Jadi, inti peringatan Kim Yo Jong adalah bahwa Korea Utara tidak akan mengabaikan perluasan kemampuan serang Jepang. Jika Tokyo terus bergerak ke arah yang dianggap Pyongyang sebagai militerisasi ofensif, Korea Utara mengisyaratkan akan merespons dengan kemampuan dan opsi militer baru.