Mengapa Pabrik BYD di Turki Terhenti dan Apa Dampaknya bagi Strategi Globalnya?

Dampaknya langsung terasa di Turki. Pemerintah Ankara menghentikan pembebasan pajak impor BYD, sementara penjualan bulanan merek tersebut jatuh hampir seluruhnya. Berikut rangkaian peristiwa dan alasan di balik perubahan peta manufaktur global BYD.

Mengapa proyek Turki ditunda?

BYD mengumumkan rencana pabrik Manisa pada 2024. Fasilitas itu direncanakan berdiri di lahan seluas 1,6 juta meter persegi dengan kapasitas awal sekitar 150.000 kendaraan per tahun . Proyek tersebut juga diperkirakan dapat menciptakan hingga 5.000 lapangan kerja langsung . Namun, pembangunan fisik tidak kunjung dimulai.

Alasan utamanya adalah perubahan prioritas strategis. BYD mengarahkan investasi, logistik, dan kapasitas manajemennya untuk membangun jejak produksi di Eropa, terutama di Hongaria, alih-alih melanjutkan proyek Turki .

Stella Li mengatakan kepada Reuters bahwa Hongaria saat ini merupakan "prioritas nomor satu" BYD. Fokus berikutnya adalah mencari fasilitas produksi kedua di Eropa . Dengan demikian, proyek Manisa tidak sepenuhnya dinyatakan batal, tetapi kehilangan urgensi dibandingkan kebutuhan BYD untuk memiliki basis produksi di dalam Uni Eropa .

Turki mencabut insentif dan menyiapkan langkah hukum

Sebagai respons atas mandeknya proyek, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Turki menghentikan insentif pajak impor yang sebelumnya diberikan kepada BYD sejak awal 2026 . Insentif tersebut mencakup pembebasan bea masuk tambahan sebesar 40% untuk kendaraan yang diimpor BYD .

Seorang pejabat kementerian mengatakan insentif dihentikan karena investasi tersebut tidak menunjukkan kemajuan . Menteri Perindustrian dan Teknologi Mehmet Fatih Kacir juga menyampaikan kepada anggota parlemen bahwa proses hukum akan dimulai untuk menarik kembali seluruh insentif investasi—beserta bunganya—jika proyek itu secara resmi dibatalkan .

Lahan seluas 1,6 juta meter persegi di kawasan industri terorganisasi yang sebelumnya dialokasikan untuk pabrik juga akan diambil kembali .

Perselisihan ini muncul bersamaan dengan tantangan perdagangan yang lebih luas. Pada akhir Juli 2026, panel sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyatakan bahwa sejumlah unsur bea tambahan 40% Turki atas kendaraan listrik China melanggar aturan perdagangan global . Putusan tersebut berpotensi memperumit kebijakan tarif Turki terhadap kendaraan listrik asal China.

Penjualan BYD di Turki anjlok dari 3.866 menjadi 152 unit

Pencabutan pembebasan bea masuk segera menggerus daya saing harga BYD di pasar Turki. Tanpa keringanan 40%, kendaraan BYD menjadi jauh lebih mahal sehingga kehilangan keunggulan harga yang sebelumnya membantu mendorong penjualan .

Data penjualan menunjukkan besarnya dampak tersebut. BYD menjual 3.866 kendaraan di Turki pada Januari 2026. Setelah insentif dihentikan, penjualan bulanannya turun menjadi hanya 152 kendaraan pada Mei 2026 .

Sebagai pembanding, BYD mencatat penjualan sebanyak 45.537 kendaraan di Turki sepanjang 2025 . Artinya, perubahan kebijakan impor tidak sekadar menekan pertumbuhan, tetapi langsung memukul kemampuan BYD untuk bersaing di pasar tersebut.

Mengapa Hongaria lebih penting daripada Turki?

Pabrik BYD di Szeged, Hongaria, dijadwalkan mulai memproduksi kendaraan pada kuartal IV 2026—sekitar satu tahun lebih lambat dari rencana awal . Bagi BYD, fasilitas ini memiliki nilai strategis yang tidak ditawarkan proyek Turki dalam kadar yang sama.

Dengan memproduksi kendaraan di negara anggota Uni Eropa, BYD dapat melayani pasar tunggal Eropa dari dalam kawasan tersebut dan menghindari tarif tambahan Uni Eropa atas kendaraan listrik buatan China . Hongaria juga berfungsi sebagai pijakan manufaktur langsung untuk memenuhi permintaan pasar Eropa.

Turki memang memiliki serikat pabean dengan Uni Eropa untuk barang-barang industri. Namun, status tersebut tidak memberikan akses pasar otomotif yang sama sederhananya dengan memproduksi kendaraan di negara anggota Uni Eropa . Karena itu, mendirikan basis produksi di Uni Eropa menjadi lebih mendesak bagi BYD daripada membangun pabrik di Manisa .

BYD bahkan tengah mencari lokasi untuk fasilitas produksi keduanya di Eropa, termasuk kemungkinan mengambil alih pabrik yang sudah ada di Eropa Selatan . Strategi ini dapat membantu perusahaan memperluas kapasitas tanpa harus selalu membangun fasilitas baru dari awal.

Bagaimana dengan proyek perakitan BYD di Malaysia?

Ketidakpastian ekspansi BYD tidak hanya terjadi di Turki. Rencana fasilitas perakitan kendaraan di Tanjung Malim, Malaysia, senilai 1,3 miliar ringgit atau sekitar US$280 juta, juga masih belum jelas. BYD memperoleh lisensi manufaktur sementara untuk proyek tersebut pada September 2025, tetapi kemudian berhadapan dengan sejumlah ketentuan dari Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia (MITI) .

Dua syarat utama yang menjadi sumber perselisihan adalah:

• Kewajiban ekspor 80%: MITI mensyaratkan 80% kendaraan yang diproduksi di fasilitas tersebut diekspor, bukan dijual di pasar domestik . Pemerintah Malaysia menyatakan kebijakan itu ditujukan untuk mendorong orientasi ekspor sekaligus melindungi industri otomotif lokal, termasuk Proton dan Perodua .
• Batas harga penjualan domestik: Laporan awal menyebut harga minimum 200.000 ringgit untuk 20% kendaraan yang boleh dijual di Malaysia. Namun, MITI kemudian mengklarifikasi bahwa angka yang berlaku adalah 100.000 ringgit . Bahkan angka yang lebih rendah itu tetap dapat membatasi penjualan model berharga lebih terjangkau seperti Atto 3 atau Dolphin dari fasilitas tersebut .

Menteri MITI Johari Abdul Ghani menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak dibuat khusus untuk BYD. Menurut kementerian, aturan yang sama berlaku bagi seluruh proyek perakitan kendaraan completely knocked down (CKD) berskala besar yang masuk sejak September 2025 .

Meski demikian, BYD dilaporkan sedang meninjau ulang rencananya karena belum dapat menyepakati persyaratan tersebut . Nasib fasilitas Tanjung Malim pun masih berada dalam ketidakpastian.

Tidak ada bukti cukup tentang operasi komunikasi China terkait kasus ini

Pertanyaan mengenai kemungkinan China melakukan pengendalian kerusakan diplomatik melalui penempatan artikel di media pro-pemerintah atau perjalanan wartawan yang seluruh biayanya ditanggung ke Xinjiang tidak dapat dikonfirmasi berdasarkan sumber-sumber yang tersedia.

Sumber yang ada memang membahas memburuknya hubungan China-Turki setelah proyek BYD tersendat . Namun, tidak terdapat bukti yang cukup untuk mengaitkan kasus ini dengan strategi media tertentu atau perjalanan wartawan ke Xinjiang. Karena itu, klaim tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi.

Hambatan dagang memaksa BYD mengubah peta produksinya

Rangkaian masalah di Turki dan Malaysia memperlihatkan tantangan yang dihadapi BYD setelah sukses membangun bisnis berbasis kendaraan buatan China. Ketika berbagai negara menaikkan hambatan tarif dan menetapkan persyaratan investasi yang lebih ketat, ekspansi global tidak lagi hanya soal memilih lokasi dengan biaya produksi rendah.

Di Eropa, tarif tambahan atas kendaraan listrik China membuat produksi lokal menjadi semakin penting. Di Malaysia, kewajiban ekspor dan batas harga domestik dapat mengubah kelayakan komersial sebuah pabrik. Di Turki, pencabutan insentif menunjukkan bahwa keuntungan impor dapat bergantung pada pemenuhan komitmen investasi.

Bagi BYD, Hongaria kini menjadi taruhan utama untuk memperkuat posisinya di Eropa. Namun, proyek-proyek yang tersendat di Turki dan Malaysia menunjukkan bahwa membangun jaringan manufaktur global membutuhkan lebih dari sekadar modal: perusahaan juga harus menavigasi aturan kandungan lokal, target ekspor, insentif pajak, dan politik perdagangan di setiap negara.