Langkah tersebut mengguncang kesepakatan investasi yang ditandatangani BYD dan Ankara pada 2024. Proyek itu sebelumnya dipandang sebagai tonggak penting bagi ambisi Turki menjadi pusat produksi kendaraan listrik. Sebagai respons, pemerintah Turki menghentikan sejumlah pembebasan pajak impor BYD dan memperingatkan adanya kemungkinan penagihan kembali insentif yang telah diberikan, lengkap dengan bunga. Di sisi lain, Beijing meningkatkan upaya diplomatik dan komunikasi publik untuk membatasi kerusakan reputasi.
Alasan utamanya berkaitan dengan kebutuhan BYD untuk memproduksi kendaraan langsung di dalam Uni Eropa. Tarif Uni Eropa sebesar 27% terhadap kendaraan listrik buatan China membuat produksi di Turki menjadi kurang menarik untuk ekspor ke pasar blok tersebut, karena kendaraan yang dibuat di Turki tetap dapat dikenai tarif ketika masuk ke Uni Eropa .
Dengan membangun kapasitas langsung di Hungaria—negara anggota Uni Eropa—BYD dapat mengurangi hambatan tarif untuk kendaraan yang diproduksi di sana. Stella Li mengatakan, setelah Hungaria, prioritas berikutnya adalah mencari fasilitas perakitan kedua di Eropa. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengambil alih pabrik yang sudah ada di Eropa Selatan, dengan Spanyol masuk daftar kandidat .
Pabrik BYD berada di Szeged, Hungaria bagian selatan, dan merupakan fasilitas produksi mobil penumpang pertama perusahaan di Eropa. Jadwalnya telah beberapa kali berubah:
Target awal BYD adalah mulai berproduksi pada akhir 2025. Namun, laporan Reuters pada Juli 2025 menyebut produksi pabrik tersebut kemungkinan berjalan di bawah kapasitas selama setidaknya dua tahun pertama. Output pada 2026 diperkirakan hanya mencapai puluhan ribu unit, jauh di bawah kapasitas tahunan yang dirancang sebesar 300.000 unit .
Perbedaan antara jadwal produksi seri pada kuartal II dan perakitan kendaraan penuh pada kuartal IV menunjukkan bahwa peluncuran produksi berlangsung bertahap, bukan langsung beroperasi pada kapasitas penuh.
Kementerian Perindustrian dan Teknologi Turki secara resmi menangguhkan pembebasan pajak impor BYD pada awal 2026. Pemerintah menyebut tidak ada “kemajuan untuk beberapa waktu” dalam proyek Manisa .
Kesepakatan investasinya sendiri masih dinyatakan berlaku. Namun, kementerian memperingatkan bahwa jika BYD tidak melanjutkan investasi tersebut, perusahaan wajib mengembalikan seluruh manfaat yang telah diterima beserta bunga, sesuai hukum Turki dan isi perjanjian investasi .
Menteri Perindustrian dan Teknologi Mehmet Fatih Kacir mengatakan kepada parlemen pada Juli 2026 bahwa pemerintah akan menempuh proses hukum untuk memulihkan insentif apabila BYD secara resmi membatalkan proyek . Media Turki juga melaporkan bahwa pemerintah akan menagih kembali seluruh pembebasan pajak tersebut dengan bunga .
Dampaknya langsung terlihat pada penjualan BYD di pasar Turki. Perusahaan hanya menjual 152 kendaraan pada Mei 2026, turun tajam dari 3.866 unit pada Januari setelah fasilitas pembebasan bea tersebut dihentikan .
Penundaan proyek BYD menjadi pukulan bagi citra China di Turki, yang selama ini merupakan mitra strategis Beijing. Dalam laporan tertanggal 3 Agustus 2026, Middle East Eye menyebut pemerintah China “secara signifikan meningkatkan” aktivitas hubungan masyarakatnya di Turki . Seorang konsultan pemerintah Turki menggambarkan upaya tersebut sebagai “serangan propaganda” untuk membalikkan keadaan .
Kampanye itu dilaporkan mencakup:
Pada 4 Agustus 2026, CGTN menerbitkan opini yang menandai 55 tahun hubungan China-Turki dan menekankan gagasan tentang “masa depan bersama” . Pada hari yang sama, China Daily menerbitkan artikel berjudul “From Bosporus to Yangtze: Turkiye-China ties at 55” .
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa dampak proyek BYD tidak berhenti pada urusan investasi. Beijing juga berusaha mencegah satu sengketa bisnis berubah menjadi kemunduran yang lebih besar dalam hubungan bilateral.
Sumber yang tersedia tidak memberikan informasi terbaru dan terverifikasi mengenai status pabrik perakitan BYD yang disebut-sebut direncanakan di Malaysia. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah proyek tersebut masih berjalan, ditunda, atau telah berubah bentuk.
Demikian pula, data yang tersedia belum memuat angka penjualan global BYD untuk Juli 2026, pangsa pasar BYD di Eropa pada 2026, maupun putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait tarif Turki atas kendaraan listrik China. China memang mengajukan keluhan ke WTO pada Oktober 2024 mengenai tambahan tarif 40% Turki terhadap impor kendaraan listrik China, tetapi tidak ada putusan WTO yang tercantum dalam hasil pencarian ini .
Kasus BYD memperlihatkan dilema yang dihadapi produsen kendaraan listrik China: mereka perlu membangun fasilitas di dalam Uni Eropa untuk menghindari hambatan tarif, tetapi pada saat yang sama harus memenuhi komitmen investasi bilateral dengan negara-negara di luar blok tersebut.
Bagi Ankara, proyek yang diumumkan dengan meriah pada 2024 kini tampak ditinggalkan demi Hungaria. Hal itu berpotensi merusak kredibilitas Turki sebagai basis manufaktur . Bagi Beijing, proyek yang tersendat tersebut memaksa pemerintah mengeluarkan modal diplomatik untuk menjaga hubungan dengan Turki. Sementara itu, pejabat Turki bersiap menegakkan ketentuan finansial dalam perjanjian investasi dan menagih kembali insentif yang telah diberikan .