Ambisi Chip Korea Selatan Terbentur Aturan Kerja 52 Jam

Kisah seorang insinyur di Hwaseong

Sebuah tulisan opini South China Morning Post pada 30 Juli menggambarkan seorang insinyur anonim di Hwaseong—kawasan penting industri semikonduktor Korea Selatan—yang masih bekerja lewat tengah malam ketika pola cacat muncul di layar komputernya.

Jika pola itu segera ditemukan, perusahaan berpotensi menghemat waktu produksi wafer selama seminggu. Sang insinyur sedang berada di titik ketika konsentrasi penuh dan satu temuan teknis dapat mengubah hasil produksi. Namun, ia tetap harus meninggalkan tempat kerja karena aturan mengharuskannya demikian .

Kisah tersebut merangkum inti perdebatan: di industri chip, nilai sebuah jam kerja tidak selalu sama. Satu wawasan dari seorang insinyur dengan bantuan perangkat AI bisa menyelesaikan masalah yang sebelumnya memerlukan waktu berminggu-minggu atau melibatkan satu tim penuh. Dalam situasi seperti itu, pertanyaan “berapa lama Anda bekerja?” mungkin tidak lagi cukup untuk mengukur kontribusi sebenarnya .

Pemerintah mulai mempertimbangkan pengecualian

Partai Demokrat Korea dan pemerintah kini mendorong pelonggaran aturan ketenagakerjaan di kawasan yang nantinya ditetapkan sebagai mega special zone, termasuk klaster semikonduktor Honam di barat daya negara itu .

Salah satu opsi yang dibahas adalah “pengecualian kerah putih” (white-collar exemption). Skema ini dapat mengecualikan manajer dan pekerja riset serta pengembangan (R&D) tertentu dari batas kerja 52 jam. Dalam salah satu rancangan, pekerja dengan pendapatan yang masuk tiga persen teratas juga dapat kehilangan hak atas sejumlah ketentuan istirahat, tunjangan lembur, serta pembayaran tambahan untuk kerja malam dan hari libur—dengan persetujuan pekerja yang bersangkutan .

Pelonggaran yang dibahas tidak hanya menyangkut jam kerja. Pemerintah juga mempertimbangkan pelonggaran aturan bagi pekerja sementara dan pekerja yang ditempatkan melalui perusahaan penyalur, serta penerapan sistem kerja fleksibel di seluruh kawasan proyek .

Sementara itu, anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, Koh Dong-jin—mantan CEO Samsung Electronics—mengajukan rancangan undang-undang pada 31 Juli yang akan mengecualikan seluruh pekerja R&D semikonduktor di Korea Selatan dari batas 52 jam per minggu .

Mengapa industri chip meminta aturan lebih longgar?

Argumen industri semikonduktor bertumpu pada dua hal.

1. Persaingan global berlangsung tanpa jeda

Pelaku industri berpendapat bahwa perusahaan di Amerika Serikat, China, Taiwan, dan Jepang tidak menghadapi batas keras yang setara untuk jam kerja R&D semikonduktor. Karena itu, mereka menilai Korea Selatan berisiko kehilangan momentum ketika terobosan teknis harus menunggu hingga hari kerja berikutnya .

Kekhawatiran ini bukan hal baru. Industri chip Korea Selatan sebelumnya juga menilai pengecualian sementara hingga enam bulan belum cukup, karena proyek semikonduktor biasanya berlangsung delapan bulan hingga satu tahun. Sejumlah perusahaan bahkan menginginkan pengecualian yang dapat berlaku hingga tiga tahun .

2. AI mengubah nilai waktu kerja

AI dapat mempercepat analisis cacat produksi, pelatihan model, dan penyesuaian tingkat hasil produksi (yield tuning). Namun, momen penting tidak selalu muncul pada jam kerja reguler. Pola cacat bisa terlihat pada tengah malam, atau solusi baru muncul setelah seorang insinyur menelaah data secara intensif.

Di sinilah aturan berbasis jam bertemu dengan pekerjaan yang nilainya terkonsentrasi pada satu keputusan atau satu penemuan. Industri melihat batas 52 jam sebagai hambatan bagi konsentrasi dan respons cepat. Para pendukung perlindungan pekerja, sebaliknya, mengingatkan bahwa teknologi baru tidak otomatis menghapus risiko kelelahan dan tekanan kerja.

Serikat pekerja: jangan jadikan zona khusus sebagai eksperimen tenaga kerja

Serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil menolak pelonggaran tersebut. Mereka menilai pemerintah terlalu memprioritaskan daya saing industri strategis dibandingkan hak dan kesehatan pekerja .

Kelompok penentang juga khawatir pengecualian yang awalnya dirancang untuk zona tertentu atau pekerja berpenghasilan tinggi dapat meluas. Jika aturan berbeda berlaku berdasarkan lokasi atau industri, muncul pertanyaan tentang diskriminasi regional dan siapa yang benar-benar mendapatkan perlindungan hukum .

Bagi mereka, persoalannya bukan sekadar apakah seorang insinyur bersedia bekerja lebih lama. Tekanan dari perusahaan dapat membuat “persetujuan sukarela” sulit dibedakan dari kewajiban tidak tertulis, terutama dalam proyek dengan tenggat ketat.

Dilema Korea Selatan di era AI

Korea Selatan ingin membangun kapasitas chip secara besar-besaran dan mengamankan posisi dalam rantai pasok AI global. Akan tetapi, proyek itu membutuhkan tenaga ahli yang mampu bekerja secara berkelanjutan, bukan hanya bekerja lebih lama.

Karena itu, perdebatan tentang aturan 52 jam pada dasarnya bukan pilihan sederhana antara “produktivitas” dan “kemalasan”. Pertanyaannya adalah bagaimana merancang sistem yang memberi ruang bagi terobosan R&D tanpa mengubah pengecualian menjadi budaya kerja tanpa batas.

Pilihan yang sedang dipertimbangkan Seoul—pengecualian terbatas untuk tenaga ahli, penghitungan jam kerja secara fleksibel, atau pembebasan yang berlaku secara nasional—akan menentukan apakah investasi 800 triliun won itu didukung oleh ekosistem inovasi yang sehat atau justru oleh tekanan kerja yang lebih besar.

Pada akhirnya, AI memang dapat membuat satu jam kerja jauh lebih bernilai. Namun, hal itu belum menjawab pertanyaan penting: siapa yang menikmati nilai tersebut, dan siapa yang menanggung biaya ketika jam kerja diperpanjang?